ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| Judul |
|---|
| IMPLEMENTASI FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBENTUKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA KHUSUSNYA PADA MAHASISWA
Abstrak SitiNurhasanah D 101 12 262. Judul Implementasi Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam pembentukan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.Di Bimbing Oleh Bapak Dr.H. IdhamChalid S.H.,M.H dan Bapak Muhammad Ridwan,SH.,MH.Metode yang digunakan ini adalah metode normatif. Karena Hak Asasi Manusia.... SITI NURHASANAH (2019) |
| EKSISTENSI DESA ADAT MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
(STUDI KASUS DESA BANGGA KECAMATAN DOLO SELATAN KABUPATEN SIGI)
EKSISTENSI DESA ADAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DESA BANGGA KECAMATAN DOLO SELATAN KABUPATEN SIGI) MOH. RENALDI A.S LEMBA / D 101 15 176 DOSEN PEMBIMBING: SOLEMAN SILUMBA RORY, SH.,MH ABSTRAK Secara historis Indonesia memiliki desa yang merupakan cikal bakal terben.... MOH.RENALDI A.S LEMBA (2019) |
| TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT PAMONA DESA PETIRO KECAMATAN PAMONA TIMUR KABUPATEN POSO ABSTRAK Yuditha Eunike Putri Tanak Tinjauan Yuridis Perceraian menurut Hukum Adat Pamona di Desa Petiro, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso. Penulisan skripsi ini di bombing oleh Bapak Manga Patila, S.H., M.H, sebagai pembimbing I dan Ibu Hj. Rosnani Lakunna, S.H., M.H, sebagai pembimbing II..... YUDITHA EUNIKE PUTRI TANAK (2019) |
| TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENGGUNAAN NARKOTIKA OLEH REMAJA
( DI WILAYAH HUKUM POLRES BUOL )
ABSTRAK ANDRE SONDAKH D 101 15 249, Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Narkotika Oleh Remaja (Di Wilayah Hukum Polres Buol), Dibawah Bimbingan Dr. H. Hamdan Rampadio S.H., M.H. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadi.... ANDRE SONDAKH (2019) |
| TINJAUAN HUKUM ATAS PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR
AKIBAT KREDIT MACET
.... FARDA APRIANI KARTIKA (2020) |
| JAMINAN PRODUK HALAL DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah substansi Hukum dari Ketentuan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?, (2)Bagaimanakah Perlindungan Hukum Jaminan Produk Halal Di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian huku.... RAFLI ISWANTO MOINTI (2020) |
| KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTAR LEMBAGA PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI .... ALHAM D10211036 (2014) |
| ANALISIS DISPARITAS PIDANA DALAM KASUS PEMERKOSAAN .... BERTIN D10214005 (2016) |
| PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI .... SITTI NURHAYATI SYAMSUNINGSIH D10214009 (2016) |
| PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA KORUPSI .... MUHAMAD NUR IBRAHIM D10214011 (2016) |
| KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN MALPRAKTEK KEPERAWATAN .... MOHAMMAD. FADLI DG. PATOMPO D10214012 (2016) |
| TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TORA BELO KABUPATEN SIGI TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT .... CHRISTINE LOSSA D10214013 (2016) |
| FUNGSI KOORDINASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PRINSIP OTONOMI DAERAH
ABSTRAK Penulisan ini bermaksud untuk mengetahui Apakah urgensi fungsi koordinasi dalam pembentukan peraturan daerah dan Apa akibat hukum terhadap fungsi Koordinasi dalam pemebentukan peraturan daerah. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan.... MULIADI (2019) |
| DISPARITAS PEMIDANAAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA .... FITRIANI TOLIANGO D10214037 (2016) |
| UPAYA KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PIDANA .... PINI ALVIONITA D10214045 (2016) |
| PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PEMBALAKAN LIAR DI WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BANAWA LALUNDU ABDILLAH, 2019. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PEMBALAKAN LIAR DI KAWASAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BANAWA LALUNDU. Konsentrasi Hukum Pidana. Pascasarjana Universitas Tadulako. Pembalakan liar merupakan salah satu tindak pidana kehutanan yang sangat sering terjadi di Indonesia, tidak ter.... ABDILLAH (2019) |
| ATURAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA
DITINJAU DARI PERSFEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN
Abstrak Edy Mukastono Mujahid, D 102 15 024, Aturan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ditinjau dari persfektif Negara Kesejahteraan , dibimbing oleh Ahmad HB dan Rahmat Bakri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terkait ketenagakerjaan di Indonesia berdasarkan ajaran Negara Kese.... EDY MUKASTONO MUJAHID (2020) |
| Perlindungan Hukum Terkait Riwayat Kesehatan Pasien Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Abstrak Andi Nurhana, D 102 15 025, Perlindungan Hukum Terkait Riwayat Kesehatan Pasien Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dibimbing oleh Aminuddin Kasim dan Surahman. Pengaturan dan penyelenggaraan sistem informasi publik dilaksanakan ol.... ANDI NURHANA (2020) |
| OPTIMALISASI PENYELIDIKAN KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA DI KOTA PALU ABSTRAK Romy, Stambuk D 102 15 028, Judul : Optimalisasi Penyelidikan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pengungkapan Tindak Pidana Di Kota Palu, dibawa bimbingan. Jubair dan Kartini Malarangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya optimalisasi penyelid.... ROMY (2019) |
| HAK KONSTITUSIONAL MANTAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN ABSTRAK Rifyal Tahmil, D 102 15 040, Hak Konstitusional Mantan Naraidana Tindak Pidana Korupsi Untuk Mendapatkan Pekerjaan, dibimbing oleh Jalaluddin dan Asri Lasatu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami peranan hukum kepegawaian dan hukum pemilihan umum dalam memberdayak.... RIFYAL TAHMIL (2019) |
| PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDAR UANG PALSU ABSTRAK Munifah,D 102 15 043, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu (Studi Kasus Putusan:No.111/pid.B/2015/PN dgl). supervised by Jubair dan Abd Wahid Rumusan masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar uang palsu dan kendala penegakan hukum terhadap tindak pid.... MUNIFAH (2019) |
| ASAS KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 ABSTRAK Prichillia Dewi Kartika Ningrum, D10216013, Asas Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69//PUU-XIII/2015, dibimbing oleh Asmadi Weri dan Sitti Fatimah Maddusila Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk meng.... PRICHILLIA DEWI KARTIKA NINGRUM (2019) |
| PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Tesis ini berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Pembimbing Jubair dan Hamdan Rampadio. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap HAK-HAK anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadil.... INGGRID HASANUDDIN (2019) |
| PROBLEM YURIDIS KEBERADAAN TAP MPR DALAM HIERARKI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Eksistensi TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah jelas dan eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lebih jauh disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 12/2011 bahwa ya.... FANDY RIYANTO (2019) |
| ANALISIS YURIDIS GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMU:M SKALA KECIL ABSTRAK Pembangunan merupakan suatu kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia dan negara, untuk mencapai tingkat kesejahteraannya, untuk mengatur pembangunan yang berkaitan dengan penggunaan tanah tersebut, diperlukan peraturan untuk menjadi pedomannya. Keberadaan UU Nomor 2 Tahu.... AZHARUDDIN (2020) |
| PEENERAPAN PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP ABSTRAK JUANDA D102016038, Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Dibimbing oleh Sulbadana dan Saleh Muliadi. Penelitian in membahas permasalahan dapat atau tidaknya prinsip ultimum remedium dikesampingkan dalam pengusutan kasus lingkungan hidup dan bagaiama.... JUANDA (2019) |
| ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGETATAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 ( KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PALU) Rumusan masalah bagaimana proses pengetatan pemberian remisi bagi narapidana tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan hambatan dalam proses pengetatan pemeberian remisi bagi narapidana tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Tujuan penelitian adalah un.... AIDA JULPHA TANGKERE (2019) |
| URGENSI PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Indonesia sebagai Negara Hukum yang secara jelas ditegaskan dalam konstitusi, berkewajiban memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan terhadap HAM dalam Konstitusi salah satunya tergambar dari jaminan yang ada dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahw.... Reni Etikawati (2019) |
| PERANAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI PALU DALAM
PENCEGAHANPEKERJA MIGRAN
NONPROSEDURAL Fanny octavina, Nomor Induk Mahasiswa D 102 16 045,“Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Palu Dalam Pencegahan Pekerja Migran Nonprosedural” dibimbing oleh : Idham Chalid, sebagai ketua Pembimbing dan Asri Lasatu sebagai Anggota Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk .... FANNY OCTAVINA (2019) |
| EFEKTIVITAS PELAKSANAAN LELANG BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA
DI KOTA PALU
Penelitian ini bertujuan 1).Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang benda sitaan dan barang rampasan negara di Kota Palu. 2). Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan lelang benda sitaan dan barang rampasan negara di Kota Palu. Adapun tipe penelitian ini menggunakan tipe .... DARMIN (2019) |
| BANTUAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERPERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU TERKAIT PELAKSANAAN TUGASNYA ABSTRAK Suzana Eva Silo, D 10 16 067. Judul Tesis,” Bantuan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu terkait Pelaksanaan Tugasnya,” dibimbing oleh Dr. Lembang Palingpadang, S.H., M.H. dan Dr. Asri Lasatu, S.H., M.H. Dalam negara hukum, nega.... SUZANA EVA SILO (2020) |
| ANALISIS KONSTRUKSI HUBUNGAN HUKUM PENGEMUDI OJEK ONLINE DENGAN GRAB INDONESIA (Study Kasus Penyelenggaraan Angkutan Ojek Online Di Kota Palu) Suwardiyono, No. Stb.: 102 17 001, Judul Tesis Analisis Konstruksi Hubungan Hukum Pengemudi Ojek Online dengan Grab Indonesia (Studi Kasus Penyelenggaraan Angkutan Ojek Online di Kota Palu) dibawah bimbingan Syamsudin Baco dan Ahmad Aswar Rowa. Kehadiran aplikasi transportasi online di Kota Palu me.... SUWARDIYONO (2019) |
| Tata Kelola Pungutan Restribus Parkir Di Tepi Jalan Berkaitan Dengan Paerubahan Tarif Berdasarkan PErda No.9 Tahun 2016 ABSTRAK Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Selanjutnya pada Pasal 18 Negara Kesatuan Republik Indonesi dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupat.... RUSWANDI (2021) |
| Kajian Yuridis Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah ABSTRAK IMAYANTI. D 102 17 004. Kajian Yuridis Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pembimbing: H. Abd. Rasyid Thalib, selaku Pembimbing I dan Sahrul, selaku Pembimbing II. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Ta.... IMAYANTI (2019) |
| EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES DONGGALA ABSTRAK Sufraybi D 102 17 011, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Donggala, Di bimbing oleh Benny D. Yusman sebagai pembimbing utama dan Syachdin sebagai Pembimbing anggota. Penelitian ini membahas tentang masalah Efektivitas Penerapan Sanksi Denda.... SUFRAYBI (2019) |
| PENGATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA PENGATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Frasad Septiansyah Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako Abstact Salah satu agenda dari reformasi birokrasi di bidang pengembang.... FRASAD SEPTIANSYAH (2019) |
| PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING OLEH DINAS KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH ABSTRAK Risdianto D102 17 022 “Pengawasan Tenaga Kerja Asing Oleh Dinas Ketenaga Kerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah”. Di bimbing oleh Agus Lanini, sebagai pembimbing utama dan Asri Latatu sebagai pembimbing anggota. Penelitia ini membahas tentang masalah Pelaksanaan Peng.... RISDIANTO (2019) |
| TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENANGGULANGAN TANAH TERLANTAR
ABSTRAK Rumusan Masalah : Bagaimana tanggungjawab pemerintah terhadap penelantaran tanah dalam prespektif hukum tanah nasional dan bagaimana akibat hukum apabila pemerintah tidak melaksanakan tanggungjawabnya terhadap penelantaran tanah oleh pemegang hak. Tujuan yang hendak dicapai dalam peneli.... GANIA GABRIELLA (2020) |
| ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN AUTOPSI SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENYIDIKAN DELIK PEMBUNUHAN DI KOTA PALU ABSTRAK Muh. Dian Irfansyah Muhram, Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Autopsi Sebagai Upaya Pembuktian Dalam Penyidikan Delik Pembunuhan Di Kota Palu, dibimbing oleh Abd. Wahid dan Benny Diktus Yusman. Permasalahan yang diteliti adalah prosedur pelaksanaan autopsi dalam upaya pembuktian del.... MUH. DIAN IRFANSYAH MUHRAM (2020) |
| DAMPAK HUKUM PERSAINGAN USAHA MINI MARKET TERHADAP PENDAPATAN KIOS-KIOS KECIL ABSTRAK Dwy Murtiningsi, Dampak Hukum Persaingan Usaha Minimarket Terhadap Pendapatan Kios-Kios Kecil, dibimbing oleh Dr. Asmadi Weri. SH, MH dan Dr. Hj. Sitti Fatimah Madusila. SH, MH. Permasalahan yang diteliti adalah prosedur dan dampak dari pemberian izin kepada pengusaha minimarket dan per.... DWY MURTININGSI (2021) |
| EFEKTIFITAS BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN DONGGALA DALAM MELAKUKAN UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KAHAR MUZAKKIR, No.Stb. D 102 17 038, “EFEKTIFITAS BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN DONGGALA DALAM MELAKUKAN UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”, Pembimbing Utama: H. Abd. Rasyid Thalib, Pembimbing Anggota: M. Hatta Roma Tampubolon. Tujuan penelitian ini, (1) Untuk menganalis.... KAHAR MUZAKKIR (2019) |
| ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PASCABENCANA
DI KABUPATEN SIGI SULAWESI TENGAH
ABSTRAK Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua calo.... Roslinda Patiscawaty (2021) |
| Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good Governance) Pada Sub Bagian Hukum Tata Laksana Universitas Tadulako Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip Good Governance dalam pelayanan publik pada sub bagian hukum tata laksana Universitas Tadulako. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam pelayanan publik pada sub bagian hukum tata laksana Universitas Tadulako dalam mewujudka.... RAHMAN AMIR TAHAWILA (2021) |
| PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA KORUPSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan dimensi perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, khususnya dalam perlindungan hak tersangka atau terdakwa dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Tidak dapat dipungkiri adanya pengabaian aparat terha.... PALUPI WIRYAWAN (2019) |
| PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUNTUTAN TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PALU) Penengakan Hukum Terhadap Penuntutan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi ( Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Palu ), supervised by Abdul wahid and Syachdin Di Rumuskan Masalah Penegakan Hukum dan penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi (studi kasus di kejaksaan negeri palu): Kendala – Kenda.... AGUS SUSANDI (2019) |
| TANGGUNG JAWAB KEPALA DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA DI DAERAH
Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut: 1)Mengapa Kepala Daerah harus bertanggung jawab dalam pe.... KASMAN LASSA (2019) |
| ASPEK KONSTITUSIONALITAS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA SESUAI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 027/SKLN-IV/2006”
(SENGKETA KEWENANGAN ANTARA DPRD POSO
TERHADAP GUBERNUR SULAWESI TENGAH)
mahkamah konstutisi di bentuk bedasarkan pasal 24c perubiahan undang-undang ketiga. undan-undang dasar 1945. salah satu kewenangan mahkamah konstusi yang di bentuk dtentukabn dalam pasal 24c ayat (1) undang-undang dasar 1945 adalah untuk memutuskan sengketa kewengan antar lembaga negara yang kewen.... ARIFIN PARAS (2019) |
| ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 ABSTRAKSI Tesis ini menitikberatkan pada Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang dikaji melalui perspektif otonomi desa serta aspek Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UUD Tahun 1945 terhadap Putusan Mahkama.... ADHI (2020) |
| Problematik Yuridis Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan -.... YUSLIN EVA (2019) |
| ANALISIS PASAL 53 PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN NEGARA / DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
ATAU PEJABAT LAIN IRMAWATI. D 102 17 054. Analisis Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara / Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. Pembimbing: Dr. H. Abd. Rasyid Thalib, S.H., M.H., selaku Pembimbing I1 dan Dr. H. Awaluddin,.... IRMAWATI (2020) |
| KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PROSES PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN DISTRIBUSI HASIL PERIKANAN (STUDY KASUS DI KABUPATEN DONGGALA) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PROSES PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN DISTRIBUSI HASIL PERIKANAN (STUDY KASUS DI KABUPATEN DONGGALA) Ali Assagaf Mahasiswa Universitas Tadulako (UNTAD) Pembimbing Dr. Surahman, S.H.,M.H dan Dr. Aminuddin, S.H., M.H. ABSTRAK Berdasarkan Undan.... ALI ASSAGAF (2019) |
| PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN DI INDONESIA Junawan, Nomor Stambuk D 102 17 056. Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan di Indonesia. Dibawah bimbingan Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.H. (Pembimbing Utama), Dr. Rahmat Bakri, S.H., M.H. (Pembimbing Anggota). Rumusan Masalah : Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nelayan setelah terbitn.... JUNAWAN (2021) |
| Pengelolaan Pertambangan Batuan Di Kabupaten Donggala Berwawasan Lingkungan ABSTRAK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUAN DI KABUPATEN DONGGALA BERWAWASAN LINGKUNGAN Awaludin*, H. M. Yasin Nahar**, H. Awaluddin*** *Mahasiswa **Dosen Fakultas Hukum (Pembimbing I) ***Dosen Fakultas Hukum (Pembimbing II) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui dampak P.... AWALUDIN (2020) |
| ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMALSUAN DOKUMEN DALAM
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIGI
Nansipratiwi Nomor Stambuk D. 102 18 001 Adalah Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Dengan judul Tesis “ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIGI”. Dibawah Bimbingan P.... NANSIPRATIWI (2020) |
| Efektivitas Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Pada Stasiun Pengangkutan Pengisian Bulk Elpiji SPBE Di Kota Palu Neneng Yuningsih Elawaty, D10218002, Efektivitas Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) pada Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Kota Palu. dibimbing oleh Dr.H. Supriadi, S.H., M.H. sebagai ketua dan Dr. Insarullah, S.H., M.H. sebagai .... NENENG YUNINGSIH ELAWATY (2020) |
| Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Di Bidang Medis GRACE WULAN APRIANI TUBA (D 102 18 006) "Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana di bidang Medis. Dibimbing oleh Dr. Benny Diktus Yusman. S.H.M.H. sebagai pembimbing I dan Dr. H. Hamdan Rampadio. S.H.M.H. sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bag.... GRACE WULAN APRIANI TUBA (2021) |
| EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENUGASAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL/APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENJABAT
KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
Dewi Sartika, D10218007, Efektivitas dan Efisiensi Penugasan PNS/ASN sebagai Penjabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibimbing oleh, Dr. H. Jalaluddin S.H., M.H.sebagai ketua dan Dr. Insarullah S.H., M.H. sebagai anggota pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui b.... DEWI SARTIKA (2020) |
| ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH
TANGGA DI SULAWESI TENGAH
ABSTRAK DELBI ADE KUSUMA ( D. 101 18 009 ), Dengan Judul “Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Di Provinsi Sulawesi Tengah”, Dibawah Bimbingan Dr. Johnny Salam, SH. MH dan Dr. Benny Diktus Yusman, SH. MH Tujuan penelitian yang terdapat didalam penul.... DELBI ADE KUSUMA (2020) |
| ANALISIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA IVON GUSTIANTY, D 102 18 011, Analisis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa. Dibimbing oleh: Aminuddin Kasim dan Awaluddin. Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu proses penerapan demokrasi di lingkup desa. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa rawan akan terjadinya perselis.... IVON GUSTIANTY (2020) |
| PEMENUHAN HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI KOTA PALU
ABSTRAK Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak Ekosob). merupakan bagian yang esensial dalam hukum hak asasi manusia internasional yang tercantum dalam international b.... NURUL IRMA SURYANI (2020) |
| ANALISIS KEDUDUKAN MANTAN NARAPIDANA
TERORISME DALAM MEMPEROLEH HAK ATAS
PEKERJAAN MARIANO PUTRA PRAYOGA SUMANGKUT. D 102 18 017 “Analisis Kedudukan Mantan Narapidana Terorisme dalam Memperoleh Hak atas Pekerjaan” dibimbing oleh Dr. Jubair, S.H., M.Hum Sebagai pembimbing utama dan Dr. Benny Diktus Yusman, S.H., M.Hum Sebagai Pembimbing anggota. Penelitian ini membahas t.... MARIANO PUTRA PRAYOGA SUMANGKUT (2021) |
| PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR COSTUMER PRINCIPLES) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRING) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.
KANTOR CABANG LUWUK
ABSTRAK Faizal Bempah, D.102.18.018, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundring) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Luwuk, Pembimbing I : Dr. Agus Lanini, S.H, M.H., Pembimbing I.... FAIZAL BEMPAH (2021) |
| EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PALU ABSTRAK MOH. FADLY (D 102 18 019), “Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palu” Di bawah bimbing Jubair sebagai pembimbing utama dan Hamdan Rampadio sebagai pembimbing anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetah.... MOH. FADLY (2020) |
| PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
DI KOTA PALU
ABSTRAK Muhammad Asrum, D 102 18 021 “ Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungananak Di Kota Palu “ Dibawah Bimbingan Dr.Benny Yusman, SH., MH. Dan Dr. H.Hamdan Rampadio, SH., MH Kekerasan didefinisikan sebagai sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ata.... MUHAMMAD ASRUM (2020) |
| ANALISIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ABSTRAK RAMA SANJAYA (D10218024) ANALISIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PENCABULAN" Di bawah bimbingan Johny Salam dan Hamdan Rampadio.Penelitin ini bertujuan menganalisis kebiri kimia terhadap pelaku pencabulan, menganalisis eksistensi hukuman kebiri kimia yang berlaku di Indonesia. Penel.... RAMA SANJAYA (2020) |
| Politik Hukum Pasca Pengampunan Pajak Terhadap Pemberlakuan Pajak Atas Harta Bersih ABSTRAK Penulis: Aprian Wahyuda/ D 102 18 026 Pembimbing: Abdul Rasyid Thalib dan Mujahidah Tesis ini berjudul Politik Hukum Pasca Pengampunan Pajak Terhadap Pemberlakuan Pajak Atas Harta Bersih. Penelitian dilakukan dengan metode eksploratif dalam ilmu hukum, yaitu bertujuan untuk memberikan p.... APRIAN WAHYUDA (2020) |
| ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN PARTAI POLITIK
DALAM MENYAMPAIKAN LAPORAN DANA KEMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
(STUDI EVALUATIF TERHADAP PARTAI POLITIK
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH)
ABSTRAK Cherly Trisna Ilyas, D10218028, Analisis Yuridis Kewajiban Partai Politik Dalam Menyampaikan Laporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Evaluatif terhadap Partai Politik Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah) dibimbing oleh, Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.H. sebagai ketua dan .... CHERLY TRISNA ILYAS (2020) |
| HAK MENETAPKAN PERATURAN DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN ABSTRAK Yoseph Fenly Angkadai, D 102 18 029, Hak Menetapkan Peraturan Daerah Untuk Melaksanakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, dibimbing oleh Aminuddin Kasim dan Jalaluddin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta memahami kesesuaian konsep “pembentukan peraturan daerah.... YOSEPH FENLY ANGKADAI (2020) |
| ANALISIS HUKUM PENERAPAN PRINSIP KEMANUSIAAN DALAM HAL PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ABSTRAK Mohamad Sholeh, D 102 18 032, Analisis Hukum Penerapan Prinsip Kemanusiaan Dalam Hal Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pembimbing I : Dr. Asmadi Weri, SH., MH., Pembimbing II: Dr. Sahlan, SE., SH., MH., Fokus permasalahan dalam penulisan ini adalah penerapan prinsip .... MOHAMAD SHOLEH (2020) |
| POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA ABSTRAK Asria Wahyuni Ahmad, Stambuk D 102 18 038 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako dibimbing oleh : Dr. H.Mohammad Yasin Nahar, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Rahmat Bakri, S.H., M.H..... ASRIA WAHYUNI AHMAD (2021) |
| KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA
ABSTRAK Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia. Dan apa hambatan dan faktor yang dihadapi dalam penanggulangan pidana terorisme di Indonesia, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kejahatan te.... AGUS TRI SAPUTRA (2022) |
| EFEKTIVITAS EVALUASI KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM MEWUJUDKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)
ABSTRAK EFEKTIVITAS EVALUASI KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM MEWUJUDKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. Moh. Rian Muaz’d. Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako. Asas-asas umum pemerintahan yang baik.... MOH. RIAN MUAZD (2021) |
| Pengadaan Tanah Untuk Perluasaan Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu Perspektif UU Nomor 2 Tahun 2012 ABSTRAK Penelitian tesis ini berjudul “ Pengadaan Tanah Untuk Perluasaan Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu Perspektif UU Nomor 2 Tahun 2012” bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanan dari UU Pengadaan Tanah dalam pengadaan tanah untuk peluasan Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri Pal.... RICKY APRIANTO (2020) |
| Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap
Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Sigi
.... YANTO SUMAH (2019) |
| PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KREDITUR DAN DEBITUR DALAM SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KREDITUR DAN DEBITUR DALAM SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK). Armansyah1, Dr. Hj. Sitti Fatimah Maddusila,2 Dr. Sahrul.2 Email : Zarmansyah02@gmail.com 1Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pasacasarjana Universitas Tadulako 2Dosen Program Studi Ilmu Hukum Pasacas.... ARMANSYAH (2020) |
| PROBLEMATIKA YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN
ABSTRAK AGUS MADJID. D10218072: Problematika Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Pelayaran. Pembimbing: Benny Diktus Yusman, dan Hamdan Rampadio, Indonesia sebagai negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Untuk mewujudkan Negara Indonesia sebaga.... AGUS MADJID (2020) |
| Penghinaan MelaluiMedia Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) ABSTRAK Agung Nur Adham Amir, D 102 18 073 “Penghinaan dalam media elektronik berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Dibawah Bimbingan Benny Diktus Yusman Dan Syachdin. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-Undang yang mengatur tentan.... AGUNG NUR ADHAM.A (2020) |
| PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH AKIBAT BENCANA LIKUIFAKSI DI KOTA PALU ABSTRAK Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai permasalahan status hak atas tanah terhadap pemegang hak milik atas tanah pasca bencana likuifaksi di Kota Palu. dan untuk untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk upaya serta peran pemerintah dalam perlindungan terhadap pemegang hak milik ata.... HARDIANAH UDJI MALLAWAN (2022) |
| PELAKSANAAN UPAYA PAKSA DAN PENUNTUTAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PALU
ABSTRAK Aguwani, D 102 18 078, Pelaksanaan Upaya Paksa Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Palu, supervised by H. Hamdan Rampadio dan Syachdin, rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan upaya paksa dan penuntutan Kejaksaan Negeri Palu dalam penegakan tindak pi.... AGUWANI (2022) |
| PRINSIP KEADILAN DALAM PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
ABSTRAK Pemilihan langsung sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah merupakan instrument penting untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis di tingkat lokal. Pemilihan langsung yang dilaksanakan sejak tahun 2005 sampai dengan pelaksanaan pemilihan serentak terus mengal.... SAMSUL Y. GAFUR (2022) |
| PEMBATASAN KEKUASAN PRESIDEN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945
ABSTRAK Muhammad Hisyam, 2020. Pengembangan Booklet Berbasis Penelitian Jenis-Jenis Amphibi Sebagai Media Pembelajaran Mata Kuliah Taksonomi Hewan Di Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Tadulako. Tesis. Program Studi Magister Pendidikan Sains, Fakultas Pascasarjana, Universitas Ta.... AS'AD.R (2020) |
| Pelaksanaan Kontrak Bangun Guna Serah Dalam Pemanfaatan Aset Negara Pelaksanaan Kontrak Bangun Guna Serah Dalam Pemanfaatan Aset Negara, Mashuri A. Rahim D 102 18 086, Pembimbing, Dr. H. Sahlan, SH, SE, MS, Dr. Moh. Ikbal Borman, SE, SH, MH. ABSTRAK Dalam upaya optimalisasi asset negara dalam bentuk tanah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan dalam rangk.... MASHURI A. RAHIM (2021) |
| PENERAPAN ASAS KESIMBANGAN DALAM KLAUSULA BAKU DI TINJAU DARI PRESPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Salah satu Asas Utama yang melandasi hukum perjanjian adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini membawa pengertian bahwa setiap orang memiliki posisi tawar menawar dan kedudukan yang seimbang dalam menentukan kriteria isi perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan klaus.... ARDIANSYAH (2020) |
| PERAN KANTOR KEMENTERIAN ATR/BPN KOTA PALU
DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN SERTIPIKAT
HAK MILIK ATAS TANAH GANDA DI KOTA PALU
ABSTRAK MARIA LIONITA AYU PRATIWI, D 102 19 001, Peran Kantor Kementerian ATR/BPN Kota Palu Dalam Menyelesaikan Permasalahan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Ganda Di Kota Palu. Program pascasarjana Universitas Tadulako. (Dibimbing oleh : (I) Dr. Asmadi Weri, S.H.,M.H. (II) Dr. Ahmad Aswar Rowa, .... MARIA LIONITA AYU PRATIWI (2021) |
| OPTIMALISASI PENGAWASAN
OMBUDSMAN PERWAKILAN SULAWESI TENGAH
DALAM PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA PALU
ABSTRAK ANDI DEWI NURHALISA, D 102 19 002 , Optimalisasi Pengawasan Ombudsman dalam Pelayanan Publik bidang Pendidikan di Kota Palu (dibimbing oleh Bapak Dr. H. Idham Chalid SH, MH dan Bapak Dr. Rahmat Bakri SH, MH ) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Fungsi Ombudsman dalam menga.... ANDI DEWI NURHALISA (2021) |
| EFEKTIFITAS SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU
SERENTAK TAHUN 2019 DI PROVINSI SULAWESI TENGAH ABSTRAK ANDHIKA HIKMANINGTYAS NGADIMIN, D 102 19 003, Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Provinsi Sulawesi Tengah. Program pascasarjana Universitas Tadulako. (Dibimbing oleh : (I) Dr. Benny Diktus Yusman, S.H.,M.H (II) Dr. .... ANDHIKA HIKMANINGTYAS NGADIMIN (2021) |
| ASPEK HUKUM REVIEW PRODUK BARANG ATAU JASA DI MEDIA SOSIAL Hadirnya era ekonomi digital (digital economics) membuat banyak konsumen yang melakukan “review” terhadap barang ataupun jasa dimedia sosial sebagai sarana menyalurkan pendapat, kritik, dan saran. Namun, kegiatan review yang merupakan hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya, oleh pel.... AZIS SAPUTRA (2023) |
| ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 74/PUU-XVII/2020 PASAL 222 UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Muhammad Abdi Sabri I Budahu, D102 19 011, ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 74/PUU-XVIII/2020 PASAL 222 UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO. (Dibimbing oleh;(I) Aminuddin Kasim,(II) AsriLasatu.) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pene.... MUHAMAD ABDI SABRI I BUDAHU (2022) |
| KONSEP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BAGI PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA .... RAWANG SUSILO (2023) |
| KEDUDUKAN HUKUM TENAGA FUNGSIONAL
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SEBAGAI PERANCANG PERATURAN DAERAH
ABSTRAK FREDY BALLA, D 102 19 013, Kedudukan Hukum Tenaga Fungsional Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Seabagai Perancang Peraturan Daerah (dibimbing oleh Bapak Dr. Surahman, SH, MH dan Bapak Dr. Asri Lasatu, SH, MH ) Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Hukum Tanaga Fungs.... FREDY BALLA (2022) |
| PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH SISTEM
REDUCE, REUSE DAN RECYCLE
ABSTRAK Lukman, Pencegahan Pencemaran Lingkungan Melalui Pengelolaan Sampah Sistem Reduce, Reuse dan Recycle, dibimbing oleh Supriadi dan Insarullah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Palu mengikutsertakan masyarakat dalam penanggulangan sampah dan untuk mengetahui p.... LUKMAN (2021) |
| Limitasi Kewenangan Ombudsman Dalam Melakukan Pemeriksaan Badan Swasta Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui limitasi kewenangan Ombudsman dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Penyelenggara Negara dan pemerintah. 2) Untuk mengidentifikasi dan mengetahui implikasi yuridis terhadap perluasan kewenangan .... ASWIN (2023) |
| IMPLEMENTASI PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DI SULAWESI TENGAH ABSTRAK Komang Audy Josua Dyatmikha, D 10219021, Implementasi Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Sulawesi Tengah, Dibimbing oleh Benny Diktus Yusman dan H. Hamdan Hi. Rampadio. Rumusan masalah seberapa efektif pemberian kompensasi dan restitusi terhadap ko.... KOMANG AUDY JOSUA DYATMIKHA (2022) |
| PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN MELALUI SKEMA REFORMA AGRARIA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
ABSTRAK KHRISNA WISNU PUTRA AKIMAS, D 102 19 022, Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Melalui Skema Reforma Agraria Di Provinsi Sulawesi Tengah. Program Pascasarjana Universitas Tadulako. (Dibimbing oleh : (I) Dr.H.Sahlan,S.H.,S.E.,M.S. (II) Dr. Ahmad Aswar Rowa, S.H.,M.H.) Penelit.... KHRISNA WISNU PUTRA AKIMAS (2022) |
| ANALISIS HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ABSTRAK Munawar, D102 19 023, ANALISIS HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT . (Dibimbing oleh;(I) Suardi DG Mallawa,(II) Asri Lasatu.) Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Urgensi .... MUNAWAR (2023) |
| TINDAKAN ADMINISTRATIF SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PELANGGARAN KEIMIGRASIAN
ABSTRAK Bayu Perwira Sukarno (D 102 19 029) “Tindakan Administratif Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Keimigrasian”di bawah bimbingan Zulkarnain selaku pembimbing ketua dan Asri Lassatu selaku pembimbing anggota.Permasalahan yang diteliti adalah penerapan sanksi administratif terhadap orang.... BAYU PERWIRA SUKARNO (2022) |
| Urgensi Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Iklim Kemudahan Berusaha Di Provinsi Sulawesi Tengah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan terkait urgensi pembentukan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam iklim kemudahan berusaha dan untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah terkait dengan tanggung jawab sosial .... SAMUELSON SAHATTUA (2022) |
| HAK REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM PROSES
PEMASYARAKATAN
( STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A PALU ) Mufik Stb : D102 19 031, Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Dalam Proses Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu) Di bimbing Benny Diktus Yusman Sebagai Pembimbing Utama dan Syachdin Sebagai Pembimbing Anggota Tujuan Penelitian ini, Untuk mengetahui hak remisi bag.... MUFIK (2023) |
| PROSES PENGAWASAN PENETAPAN DIVERSI OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAPAS PALU BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ABSTRAK Alfred Noval, Stb D 102 19 033, Judul Hasil Penelitian Proses Pengawasan Penetapan Diversi Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Palu Berdasarkan Undang - Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dibawah bimbingan Johnny Salam dan Syachdin. Anak adalah bagian yang t.... ALFED NOVAL (2022) |
| PEMENUHAN HAK KESEHATAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PALU
ABSTRAK Rifki Rivaldi, D 102 19 039, Pemenuhan Hak Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu. Dibimbing oleh : (I) Dr. Benny Diktus Yusman, S.H.,M.H (II) Dr. Syachdin, S.H.,M.H. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemenuh.... RIFKI RIVALDI (2022) |
| Eksistensi Klausula Force Majeure Dalam Kontrak Komersial Di Masa Pandemi Covid-19 Muhammad Rusydi, stambuk D 102 19 042, Eksistensi Klausula Force Majeure Dalam Kontrak Komersial Di masa Pandemi Covid-19, Pembimbing I: Prof. Dr. Sutarman Yodo, S.H.,M.H., Pembimbing II: Dr. Asmadi Weri, S.H.,M.H. Sejak WHO (World Health Organization) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global.... MUHAMMAD RUSYDI (2023) |
| ANALISA YURIDIS TERHADAP ALAT BUKTI SEBAGAI SYARAT
PENETAPAN TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN
ABSTRAK “Analisa Yuridis Terhadap Alat Bukti Sebagai Syarat Penetapan Tersangka Dalam Penyidikan.” Pembimbing Jubair dan Benny Diktus Yusman. Permasalahannya adalah bagaimanakah kriteria alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka dalam penyidikan tinda.... MODALTA TARIGAN (2021) |
| Perlingdungan Hukum Terhadap Pinjam Meminjam Pada Layanan Online Berbasis Fintech .... LILI NURANI (2022) |
| PROBLEMATIKA KEBIJAKAN SELEKTIF BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA ABSTRAK Makhmud, D10219048, Mahasiswa Prodi Magiter Ilmu Hukum Universitas Tadulako Palu; Bimbingan Dr. Awaluddin, S.H.,S.E.,M.H dan Dr. Asri Lasatu, S.H.,M.H Setiap negara memiliki hak dalam menjaga kedaulatan negaranya, tak terkecuali bagi Negara Indonesia. Kekuasaan tersebut dapat diartikan bah.... MAKHMUD (2022) |
| Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Limbah Medis Rumah Sakit Di Kota Palu Yudha Charmeldi Mowanutu, Stb D 102 19 049, Judul Tesis Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Limbah Medis Rumah Sakit Di Kota Palu, dibawah bimbingan Johnny Salam dan Hamdan Rampadio. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai, bagaimanakah penegakan hukum pidana lingkungan .... YUDHA CHARMELDI. M (2021) |
| IMPLIKASI PENETAPAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUAN
DI KOTA PALU
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan pengelolaan pertambangan setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja serta implikasi adanya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pengelolaan pertambangan batuan di Kota Palu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.... ABDUL LATIF (2022) |
| ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAKAN TEGAS DAN TERUKUR OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ABSTRAK Avizar Hidayat Qivari, Stb D 102 19 053, Judul Tesis Analisis Yuridis Tentang Tindakan Tegas Dan Terukur Oleh Kepolisian Republik Indonesia, dibawah bimbingan Benny Diktus Yusman dan Hamdan Rampadio. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai apa yang menjadi dasar hukum Kepolisia.... AVIZAR HIDAYAT GIVARI (2022) |
| TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019
(STUDI KASUS PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM
DI KABUPATEN BANGGAI)
ABSTRAK Bahwa tesis ini berjudul “ Tata Kelola Pemilihan Serentak 2019 (Studi kasus penundaan Pemilihan Umum di Kabupaten Banggai), adapun yang menjadi pembimbing Aminuddin Kasim dan Gunawan Arifin. Tesis ini bertujuan untuk lebih mengetahui mengapa pemilihan umum yang telah ditetapkan pada ta.... MUHAMMAD ADAMSYAH USMAN (2022) |
| PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA OLEH ANAK
(Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah
Sulawesi Tengah)
Nofri Yuliana Nafri. D102 19 057. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah). Dibimbing oleh Jubair dan Syachdin Jumlah kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Polda Sulteng cenderu.... NOFRI YULIANA NAFI (2021) |
| MAKNA PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA, MENAKAR PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA LUWUK NOMOR: 180/Pdt.G/PA.Lwk.
ABSTRAK Sapri Mariadjang, Stambuk : D10219058 (2019) Makna Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia, Menakar Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor: 180/Pdt.G/PA.Lwk. Dibimbing oleh Sitti Fatimah Maddusila dan Susi Susilawati. Dalam putusan pembatalan perkawinan Pengadilan Agama .... SAPRI MARIDJANG (2022) |
| ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALU BERDASARKAN PERMA NOMOR 01 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN PERMA NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG MEDIASI
ABSTRAK Samsudin, D102 19 062, Alternatif Pemyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu Berdasarkan Perma Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi. Dibawah Bimbingan Syamsuddin Baco sebagai pembimbing Utama dan Susi Susilawati Sebagai Pembimbing Anggota. Tujuan penulisan ini mengetahui d.... SAMSUDIN (2023) |
| ANALISIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING DALAM UPAYA PELESTARIAN HUTAN ABSTRAK Musriadi Stambuk : D10219 063. Judul Tesis Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Loging dalam Upaya Pelestarian Hutan (dibimbing oleh Sulbadana dan Hamdan Rampadio). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memahami kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam rangka p.... MUSRIADI (2023) |
| TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERKAIT MITIGASI BENCANA MELALUI KEBIJAKAN TATA RUANG BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI KOTA PALU Kota Palu merupakan daerah yang di lalui oleh jalur sesar palu Koro sehingga kota palu merupakan daerah yang rawan bencana alam, untuk itu diperlukan upaya mitigasi bencana dalam rangka mengurangi dampak bencana. Mitigasi bencana yang dilakukan dapat berupa penyusunan kebijakan penataan ruang yang b.... ISMETI (2023) |
| IMPLEMENTASI TINDAKAN TEGAS TERUKUR DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUNJUK RASA DI
WILAYAH POLRES BANGGAI ABSTRAK Candra (D 102 19 065) Judul Tesis: Implementasi Tindakan Tegas Terukur Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengunjuk Rasa Di Wilayah Polres Banggai. Di bimbing oleh Benny Diktus Yusman selaku pembimbing utama dan Syahdin, selaku pembimbing anggota. Permasalahan yang hendak diuraikan dalam.... CANDRA (2021) |
| KEWENANGAN PENYADAPAN PADA PENYELIDIKAN
DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPS ABSTRAK Alexander Tanak (D 102 19 066) Judul Tesis: Kewenangan Penyadapan Pada Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Di bimbing oleh Abdul Wahid, selaku pembimbing utama dan Asri Lasatu, selaku pembimbing anggota. Permasalahan yang hendak diuraikan dalam penelitian ini yaitu: Bagai.... ALEXANDER TANAK (2021) |
| IMPLEMENTASI PENGGELEDAHAN PADA TINGKAT PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ABSTRAK MOCH ARIFIN (D 102 19 069) Implementasi Penggeledahan Pada Tingkat Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai). Dibimbing oleh Dr. Jubair, SH,. MH sebagai pembimbing I dan Dr. Hamdan Rampadio, SH,. MH sebagai pem.... MOCH ARIFIN (2021) |
| PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN PADA SATUAN POLISI
LALU LINTAS
DI LINGKUNGAN POLRES BANGGAI Sudarmono (D 102 19 078) Judul Tesis: Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas Di Lingkungan Polres Banggai. Di bimbing oleh Aminuddin Kasim, pembimbing utama dan Syachdin, selaku pembimbing anggota. Permasalahan yang hendak diuraikan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah ti.... SUDARMONO (2021) |
| ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II A PALU Muhammad Abdurrahman Afif Hasibuan D102 19 089 “Analisis Pembinaan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii A Palu. Dibimbing oleh Benny Diktus Yusman dan Syachdin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pembinaan terhadap residivis anak di lembaga pembinaan k.... MUH ABDURRAHMAN AFIF HASIBUAN (2021) |
| EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI KABUPATEN DONGGALA Garda Aldino Hutabarat Stb. D102 19 090 “Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak PidanamNarkotika Di Kabupaten Donggala” Di bimbing oleh Johnny Salam, sebagai pembimbing utama dan Benny Diktus Yusman sebagai pembimbing anggota Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bebera.... GARDA ALDINO HUTABARAT (2021) |
| ANALISIS YURIDIS TAFSIR KONSTITUSIONALITAS
TERHADAP FRASE ORGANISASI ADVOKAT DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi atas tafsir konstitusionalitas terhadap frase “ Organisasi Advokat ” dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sifatnya otoritatif sebagai landasan yuridis, dan untuk mengetahui legal co.... sofyan joesoef (2021) |
| PENANGANAN KASUS PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU SERENTAK 2019 DI KABUPATEN BANGGAI ABSTRAK Andy Zulkarnain, D 102 19 093, Penulisan Tesis ini lebih dititikberatkan pada “Penanganan Kasus Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Banggai” Di bimbing oleh Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. H. Hamdan Rampadio, S.H., M.H. selaku .... ANDY ZULKARNAIN (2021) |
| EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN
DONGGALA Lukman Stb D 102 19 098 “ Efektivitas Pidana Lapas Terhadap Pelaku Narkotika Padanaa di Kabupaten Donggala" Dibimbing oleh Jubair selaku pembimbing utama dan Benny Diktus usman selaku pembina anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis beberapa hal. Pertama, bagaimana.... LUKMAN (2021) |
| TIJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG MELALUI REHABILITASI DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PALU Yusran Stb : D102 19 101 “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Nark Tikadan Obat Terlarang Melalui Rehabilitasi Di Lembaga Permasyarakatan Kelas Ii A Palu” Di bimbing oleh Johnny Salam, sebagai pembimbing utama dan Benny Diktus Yusman sebagai pembimbing anggota. Penelitia ini bertujuan .... YUSRAN (2021) |
| Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahaan Indonesia Negara Yang Berdasarkan atas Hukum, Maka dalam peneyelenggaraan Pemerintah melalui sistem hukum. Sistem Hukum Indonesia dimulai dari UUD 1945, Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintahan tanpa pertentangan dengan hukum pokoknya..... ILYAS M. TIMUMUN (2021) |
| PENERAPAN AZAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN
BIAYA RINGAN DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Pada Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB) Rumusan masalah bagaimanakah penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Luwuk dan apakah faktor penghambat penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian di P.... NURBAYA BUYUHI (2021) |
| PROBLEMATIKA YURIDIS TENTANG SURAT DAKWAAN
BATAL DEMI HUKUM DALAM PERKARA PIDANA ABSTRAK Filemon Ketaren (D 102 19 109) Judul Tesis: Problematika Yuridis Tentang Surat Dakwaan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pidana. Di bimbing oleh Jubair, selaku pembimbing utama dan Hamdan Rampadio, selaku pembimbing anggota. Permasalahan yang hendak diuraikan dalam penelitian ini adalah B.... FILEMON KETAREN (2021) |
| PELAKSANAAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN PERKARA PADA TINDAK PIDANA
PENCURIAN RINGAN
(Studi Di Polres Donggala) Alaudin Yasin Stb : D102 19 113 “Pelaksanaan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Di Polres Donggala)” Di bimbing oleh Johny Salam, sebagai pembimbing utama danHamdan Ramapadio sebagai pembimbing anggota. Penelitia ini membahas .... ALAUDIN YASIN (2021) |
| PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN MODUS KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN ABSTRAK Mickhael Sahat Martua Simangunsong, D 102 20 001. Penerapan Sanksi terhadap Tindak Pidana dengan Modus Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan. Dibimbing oleh Ridwan Tahir sebagai Pembimbing Utama dan Nurhayati sebagai Pembimbing Anggota. Masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimanaka.... MICKHAEL SAHAT MARTUA SIMANGUNSONG (2022) |
| WEWENANG BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PALU DALAM PELAKSANAAN
PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
ABSTRAK Samerdan Munggeli, D10220002, Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Dalam Pelaksanaan Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Dibimbing oleh Jalaluddin dan Abdullah Iskandar. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui upaya Badan P.... SAMERDAN MUNGGELI (2022) |
| EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS
DI KOTA PALU
ABSTRAK Helfrina D102 20 005 “Efektivitas Penegakan Hukum TerhadapPelanggaran Lalu LintasDi Kota Palu”DibimbingolehJubair, sebagai pembimbing utama dan Syachdin sebagai pembimbing anggota. Penelitian ini membahas tentang fokus pada masalahefektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu.... HELFRINA (2022) |
| TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
KUASA MENJUAL TANAH ANTARA DEVELOPER DAN
PEMILIK TANAH TERKAIT PEMBANGUNAN PERUMAHAN BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)
Rahmad Kurniawan Baso, D 102 20 008, Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kuasa Menjual Tanah antara Developer dan Pemilik Tanah terkait Pembangunan Perumahan Bank Tabungan Negara (BTN), Dibimbing oleh Syamsuddin Baco dan Susi Susilawati. Perjanjian Pemberian Kuasa (lastgeving) telah dikenal sejak.... RAHMAD KURNIAWAN BASO (2023) |
| PELAKSANAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN MENURUT
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945 ( UUD NRI TAHUN 1945 )
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak prerogatif presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pensakralan UUD 1945 itu sudah mulai sejak orde lama dan dilanjutkan bahkan diperkuat di era orde baru untuk pelanggengan kekuasaan, terutama kekua.... BERLIANTA (2022) |
| PERANAN SAKSI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK RIO PAKAVA ABSTRACT Jamaluddin, D 102 20 011, Peranan Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Polsek Rio Pakava Kabupaten Donggala, supervised by Benny D. Yusman and Syachdin. Kasus kekerasan dalam rumah tangga sangatlah memprihatinkan, korban cenderung malu untuk.... JAMALUDDIN (2022) |
| Konsep Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Provinsi Sulawesi Tengah Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan wilayah pesisir serta untuk mengetahui implementasi konsep keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan wilayah pesisir di Provinsi Sulawesi Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan .... RIDHANI AYU NIARTI (2023) |
| PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL SEKRETARIS DAERAH PASCA PEMILIHAN ABSTRAK Nananghairani Stb : D10 220 018, “Pengangkatan Pejabat Struktural Sekretaris Daerah Pasca Pemilihan”, Di bimbing Muja’hidah sebagai pembimbing utama dan Abdullah Iskandar sebagai pembimbing anggota. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna kewenangan Kepala Daerah terhadap .... NANANGHAIRANI (2022) |
| Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Barang Berbahaya Dan Beracun Di Kota Palu ABSTRAK Penanganan limbah bahan berbahaya berawal dari beberapa tragedi yang sangat mengerikan dengan korban manusia dan lingkungan dalam skala besar dan akut. Salah satu prakteknya pada aktivitas tambang emas rakyat selalu menggunakan merkuri pada proses penambangannya. Penelitian ini bertujuan un.... FRANSISKUS (2022) |
| PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA .... MAULANA RAHMAN (2023) |
| PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA TERKAIT PELAKSANAAN VAKSINASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 Terjadinya pandemi covid- 19 yang melanda diseluruh dunia termasuk Indonesia telah mengancam kesehatan masyarakat, melumpuhkan secara ekonomi dan memberikan dampak negatif terhadap politik, sosial dan budaya. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah tindakan sebagai bentuk perlindungan dan pem.... RIRI APRILA (2023) |
| IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI DALAM PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLISI REPUBLIK INDONESIA (NO. POL : SKEP/244/XII/2006)
ABSTRAK Eko Arianto., D102 20 029, “Implementasi Surat Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Pendidikan Pembentukan Bintara Polisi Republik Indonesia (No. Pol: Skep/ 244/ XII/ 2006)”. Dibimbing oleh Asmadi Weri, sebagai pembimbing utama dan Hamdan Rampadio. Bagaimanakah implementasi.... EKO ARIANTO (2022) |
| PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK Ruyan Wartabone. D 102 20 030. Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. Dibawah bimbingan Dr. Asmadi Weri, S.H., M.H., sebagai pembimbing utama dan Dr. Muh Ikbal, S.E., S.H., M.H. sebagai pembimbing anggota. Terjadinya kasus kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia se.... RUYAN WARTABONE (2023) |
| Analisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Balk
Melalui Media Sosial Di Kota Palu ABSTRAK Adli Arsyad Stb : D102 20 033, Analisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Balk Melalui Media Sosial di Kota Palu" Di bimbing Jubair sebagai pembimbing utama dan Kartini Malarangan sebagai pembimbing anggota. Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan mengkaji penerapan hukum pidana terhada.... ADLI ARSYAD (2022) |
| URGENSI PENERAPAN KONSEP HUKUM PROGRESIF DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI ABSTRAK Muh Fajrin Aprillah Imran. D102 20 034. Urgensi Penerapan Konsep Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi. Dibawah Bimbingan Jubair Sebagai Pembimbing Utama dan Abdul Wahid Sebagai Pembimbing Anggota. Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalis.... MUH FAJRIN APRILLAH IMRAN (2022) |
| EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN POLRI
(Studi Di Polda Sulawesi Tengah)
ABSTRAK Devy Erisandy D 102 20 035 Judul “Efektivitas Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara Di Lingkungan Polri (Studi Di Polda Sulawesi Tengah)” dibawah bimbingan Jubair sebagai Pembimbing utama dan Syachdin sebagai Pembimbing anggota. Rumusan masalah penelitian ini Bagaimanakah Efektivit.... DEVY ERISANDY (2022) |
| PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES DONGGALA ABSTRAK I Wayan Wednantara Stb : D102 200 37 “Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Donggala ” Di bimbing oleh Johnny Salam, sebagai pembimbing utama dan Hamdan Rampadio sebagai pembimbing anggota. Penelitian ini membahas tentang masalah B.... I WAYAN WEDNANTARA (2022) |
| RATIO LEGIS PEMBERLAKUAN KONSEP TRADING IN INFLUENCE DALAM PEMBAHARUAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA
ABSTRAK Ahmad Supanji, D 102 20 039, Ratio Legis Pemberlakuan Konsep Tarding In Influence Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, di bimbing oleh Jubair (Pembimbing Utama) dan Suardi Dg. Mallawa (Pembimbing Anggota). permasalahan (1) Bagaimana Konsep Delik Trading In Influence Da.... AHMAD SUPANJI (2022) |
| KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN ABSTRAK DAVID SETIAWAN. STB : D 102 20 040. Judul Tesis Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor: 150/PID.B/2014/PN.DGL). Pembimbing: Abdul Wahid dan H. Syachdin. Rumusan masalah bagaimanakah kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian perkara.... DAVID SETIAWAN (2022) |
| URGENSI SINKRONISASI DAN HARMONISASI REGULASI
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
ABSTRAK MUHAMMAD RIAN NOPRIYANTO, D 102 20 041, Urgensi Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi Dalam Pengelolaan Dana Desa, dibimbing oleh Surahman dan Rahmat Bakri, rumusan masalah apakah tujuan pemberian dana desa sesuai dengan konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan bagaimanakah penataa.... MUHAMMAD RIAN NOPRIYANTO (2022) |
| PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSIN COVID 19 ABSTRAK RENDI, D 102 20 047, Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat yang Menolak Vaksin Covid 19, dibimbing oleh Abdul Rasyid Thalib dan Ansar. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan Hukum terhadap sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksin Covid-19 serta hak masyar.... RENDI (2022) |
| Perlindungan Hukum Sumber Daya Perikanan Melalui Pencegahan Ilegal Fishing Di Kabupaten Donggala Perlindungan Hukum Sumber Daya Perikanan Melalui Pencegahan Ilegal Fishing Di Kabupaten Donggal.... KASMUDIN (2023) |
| ANALISIS HUKUM TENTANG PERAN KEJAKSAAN DALAM PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA UMUM PADA
KEJAKSAAN NEGERI MOROWALI ABSTRAK Jusrin Husen, D 102 20 049, Analisis Hukum Tentang Peran Kejaksaan Dalam Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Morowali, supervised by Abdul Wahid dan H. Hamdan Rampadio, rumusan masalah Bagaimanakah pelaksanaan prapenuntutan dalam penanganan perkara tindak pidana umum di K.... JUSRIN HUSEN (2022) |
| IMPLIKASI HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG AKIBAT ADANYA BENCANA Rizkawati Duwila. D 102 20 058. Implikasi Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Adanya Bencana. Dibawah bimbingan Dr. Asmadi Weri, S.H., M.H., sebagai pembimbing utama dan Dr. Moh. Ikbal, S.E., S.H., M.H. sebagai pembimbing anggota. Keadaan memaksa atau force majeure merupakan suatu k.... RIZKAWATI DUWILA (2023) |
| PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES PALU
ABSTRAK Untuk menganalisis pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Palu dan untuk menganalisis implementasi Diskresi Kepolisian Dalam Menerapkan pendekatan keadilan Restoratif terhadap Kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh A.... YOHAN DAUD (2022) |
| PERLINDUNGAN HAK ATAS KESEHATAN MELALUI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTEK PROFESI KEDOKTERAN PERLINDUNGAN HAK ATAS KESEHATAN MELALUI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTEK PROFESI KEDOKTERAN I Made Deva Dwi Wiguna1 Benny Diktus Yusman2 Hamdan Rampadio3 ABSTRAK I Made Deva Dwi Wiguna Stb : D 102 20 069, Perlindungan hak atas kesehatan melalui sistem perta.... I MADE DEVA DWI WIGUNA (2020) |
| ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU (Studi Kasus Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal.(Pemilu) )
ABSTRAK Dwiki Putra Perkasa. D102 20 077. Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu (Studi Kasus Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal.(Pemilu) ). Dibawah Bimbingan Benny Diktus Yusman Sebagai Pembimbing Utama dan Hamdan Rampadio Sebagai Pembimbing Anggota. Tujua.... DWIKI PUTRA PERKASA (2022) |
| KAJIAN HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS STUDI KASUS
PT. PELAYARAN RAKYAT INDONESIA (PERINDO)
Meidycia Reky Riyanto Mogonta Stb D10220080 Judul Tesis, Kajian Hukum Pembubaran Perseroan Terbatas pada Studi Kasus PT. Pelayaran Rakyat Indonesia (Perindo). Penulisan Tesis ini dibimbing oleh Syamsuddin Baco sebagai Pembimbing Utama dan Ahmad Aswar Rowa sebagai Pembimbing Anggota. Permasalahan ya.... MEIDYCIA REKY RIYANTO MOGONTA (2022) |
| KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN .... HASMUN F. EFENDI (2024) |
| PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL
(STUDI KASUS PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI BURANGA KABUPATEN PARIGI MOUTONG)
Andi Muh. Abi Fachri. D 102 20 083, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pertambangan Emas Ilegal (Studi Kasus Pertambangan Emas Ilegal Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong). Dibawah Bimbingan Ridwan Tahir Sebagai Pembimbing Utama dan Nurhayati Sebagai Pembimbing Anggota. .... ANDI MUH ABI FACHRI (2022) |
| ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALU ABSTRAK Muhammad Zulkarnain. D102 20 089. Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Klas Ia Palu. Dibawah Bimbingan Jubair Sebagai Pembimbing Utama Dan Kartini Malarangan Sebagai Pembimbing Anggota. Tujuan penelitian untuk men.... MUHAMMAD ZULKARNAIN (2023) |
| PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MELALUI SISTEM OUTSOURCING Fiqriawan Arnol H.Sunu Stb. D102 20 092 “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Melalui Sistem Outsourcing” Di bimbing oleh Asmadi Weri, sebagai pembimbing utama dan Ahmad Aswar Rowa sebagai pembimbing anggota Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa beberapa hal. Pertama Baga.... FIQRIAWAN ARNOL H.SUNU (2022) |
| KEDUDUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN ATAS BARANG DAN JASA DI INDONESIA ABSTRAK Tezar Okriel Ganse Stb: D10220093 "Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Perlindungan Hak Konsumen Atas Barang dan Jasa di Indonesia" Dibimbing oleh Agus Lanini, sebagai pembimbing utama dan Susi Susilawati sebagai pembimbing anggota. Pada era ekonomi global saat ini mas.... TEZAR OKRIEL GANSE (2022) |
| MAKNA PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN ABSTRAK MUH. ARIEF BUDIMAN RAMLAN, D 102 20 094. “MAKNA PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN”, PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM, PASCASARJANA, UNIVERSITAS TADULAKO. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat diungkapkan maksud .... MUH. ARIEF BUDIMAN RAMLAN (2022) |
| ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU PADA PERKARA NOMOR 3/PID.SUS/2019/PN DGL DI PENGADILAN NEGERI DONGGALA ABSTRAK Dewi Tisnawaty Stb : D 102 20 096. “ Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Tindak Pidana Pemilu pada Perkara Nomor 3/PID.SUS/2019/PN DGL di Pengadilan Negeri Donggala”, dibimbing Aminudin Kasim sebagai Pembimbing Utama dan Hamdan Rampadio sebagai Pembimbing Anggota, Pertimbangan hu.... DEWI TISNAWATY (2022) |
| PERSPEKTIF HUKUM DAN PEMBERITAAN MEDIA MASSA DALAM KASUS TERORISME DI SULAWESI TENGAH
ABSTRAK Muhammad Khairil, stambuk: D 102 20 098, “Perspektif Hukum dan Pemberitaan Media Massa Dalam Kasus Terorisme di Sulawesi Tengah” Dibimbimbing oleh Sulbadana dan Rahmat Bakri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum dan perspektif pemberitaan media dalam .... MUHAMMAD KHAIRIL (2022) |
| ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN ASIMILASI RUMAH BAGI NARAPIDANA PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PALU Herdi, D 102 20 099, Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu, Supervised by H. Hamdan Rampadio dan Syachdin, Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak d.... HERDI (2022) |
| TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PENGADAAN KAPAL PENANGKAP IKAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TOLITOLI
ABSTRAK Rustam Efendi. Stb : D 102 20 104). Judul Tesis: Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli, Pembimbing: Asmadi Weri dan Abdul Wahid. Rumusan masalah bagaimanakah proses pembuktian tindak pidana korupsi tentan.... RUSTAM EFENDI (2022) |
| TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) TERHADAP ISTRI SIRI
( STUDI KASUS PUTUSAN NO. 224 /PID.B/2019/PN MTR )
ABSTRAK Rindaya Sitompul, No. Stambuk : D 102 20 110, Tinjauan Yuridis Penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Terhadap Istri Siri ( Studi Kasus Putusan No. 224 /Pid.B/2019/PN Mtr ), dibawah bimbingan Jubair dan Syachdin. Permasalahan yang diteliti adalah bagaim.... RINDAYA SITOMPUL (2021) |
| TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DI BIDANG KESEHATAN TERHADAP PEREDARAN OBAT - OBATAN BERBAHAYA YANG MERUGIKAN KONSUMEN Kesehatan adalah bagian paling terpenting bagi kehidupan manusia,dikarnakan apabila manusia tidak sehat akan tidak optimal dalam beraktivitas, dan akan sulit melakukan kegiatan sehari-hari. apabila tubuh kita kurang sehat atau sakit di anjurkan mengkonsumsi obat agar daya tahan tubuh bisa lebih baik.... RIYAN KURNIAWAN PUTRA LAWIRA (2023) |
| Fungsi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Dalam Mewujudkan Integritas Putusan Hakim Dan Penegakan Etika Hakim ABSTRAK Tujuan penulisan ini untuk menganalisis kebijakan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkorelasi dengan putusan hakim yang berintegritas serta berkorelasi pula dengan penegakan etika hakim. Metode penelitan menggunakan metode penulisan Yuridis Norm.... MOCHAMAD RAFID (2023) |
| EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN KEIMIGRASIAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN KEIMIGRASIAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU ABSTRAK Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum serta penerapan sanksi terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di wilayah.... DEWANTO WISNU RAHARJO (2023) |
| PENGATURAN PEMBERIAN HAK GUNA USAHA TERHADAP KAWASAN HUTAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGUSASAAN TANAH ATAS NEGARA HANRIYANI RASYID (D 102 21 010), "Arrangements of the Granting of Use Rights to Forest Areas and the Implications for State Ownership Rights Over Land " Under the guidance of Asmadi Weri as the primary supervisor and Ahmad Aswar Rowa as member advisor. This study aims to identify and analyze severa.... HANRIYANI RASYID (2023) |
| TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TAMBANG BATUAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DI KOTA PALU
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang Batuan Dalam Rangka Mewujudukan Keadilan Dan Pelestarian Lingkungan Di Kota Palu ABSTRAK Tujuan penulisan ini untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan CSR dalam pengelolaan sumber daya alam tambang batuan yang ada di .... JOSHUA NUGRAHA NABABAN (2023) |
| PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL SISWA
MELALUI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR
(STUDI KASUS DI SMK NEGERI 6 PALU)
.... ASRI (2024) |
| KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENENTUKAN LEMBAGA PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
SEBAGAI BAGIAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
ABSTRAK Fauzipaksi, D 102 21 029, Kewenangan Kejaksaan Dalam Menentukan Lembaga Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Bagian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, supervised by Abdul Wahid dan H. Hamdan Hi. Rampadio. Salah satu unsur yang sangat mendasar dalam tindak pidana korupsi .... FAUZIPAKSI (2023) |
| PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA .... MUNIRAH (2023) |
| MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS PEMILIKAN TANAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL ABSTRAK Edi Sukanda, Stambuk D10221038 Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Pemilikan Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional. Pembimbing Utama: Prof. Sutarman Yodjo SE., SH.,MH, Pembimbing Anggota: Dr. H. Asmadi Weri, SH., MH Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan s.... EDI SUKANDA (2023) |
| IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR: 11/PID.PRA/2019/PN PAL DAN NOMOR: 2/PID.PRA/2021/PN PAL ABSTRAK Novi Hardianto, D 102 21 039, Implementasi Asas Kepastian Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Nomor: 11/Pid.Pra/2019/Pn Pal dan Nomor: 2/Pid.Pra/2021/Pn Pal, dibimbing oleh H. Hamdan Rampadio selaku pembimbing I dan Nurhayati selaku pembimbing II. Penelitian ini dilakukan bertujuan unt.... NOVI HARDIANTO (2023) |
| PROBLEMATIKA PENUNDAAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF
DEMOKRASI KONSTITUSIONAL iii ABSTRAK Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk menitipkan kedaulatannya kepada anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD, dan anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu sebagai sarana kedaulatan ra.... ANANDA SITI NUR BAITI (2023) |
| ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM KELUARGA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dgl) .... VINCENCIUS FASCHA ADHY KUSUMA (2024) |
| PELAKSANAAN UPAYA ADMINISTRATIF DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA .... ANISSA YANUARTANTI (2024) |
| ASPEK HUKUM AUDIT LINGKUNGAN BAGI PERTAMBANGAN PT CITRA PALU MINERALS (CPM) DI PALU DALAM RANGKA MENGANTISIPASI ERA PERDAGANGAN BEBAS Narjianti Usmar (D10221054). Legal Aspects of Environmental Auditing for PT Citra Palu Minerals (CPM) Mining in Indonesia in Anticipating the Free Trade Era (under the guidance of Asmadi Weri and Ahmad Aswar Rowa, 2023) This study aims to determine the Implementation and Environmental Quality Standa.... NARJIANTI USMAR (2023) |
| ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS MENGGUNAKAN ETLE .... FITRIA BUDI PRASTIWI (2023) |
| KEDUDUKAN HUKUM PERCAMPURAN HARTA BAWAAN MENJADI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN
ABSTRAK Rahmat Hidayatullah, Stambuk D10221058 Kedudukan Hukum Percampuran Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama Dalam Perkawinan Pembimbing I: Dr. Nurhayati Sutan Nokoe, S.Ag., M.H Pembimbing II: Dr. Susi Susilawati, S.H.I., M.H Perkawinan selalu berhubungan dengan menyatuhkan kedua belah pihak dala.... RAHMAT HIDAYATULLAH (2023) |
| KONSEP PEMBUKTIAN PENETAPAN TERSANGKA DALAM DAFTAR PENCARIAN ORANG PERKARA PRAPERADILAN Jefrichal Eka Pratama (D 102 21 065). Konsep Pembuktian Penetapan Tersangka Dalam Daftar Pencarian Orang Perkara Praperadilan. Dibimbing oleh Asmadi Weri dan Hamdan Rampadio. Obyek penelitian yang hendak dipermasalahkan dalam karya tesis adalah Bagaimanakah keabsahan praperadilan tersangka berst.... JEFRICHAL EKA PRATAMA (2023) |
| IMPLIKASI DIANUTNYA SELF ASSESSMENT SISTEM TERKAIT PENGHINDARAN PAJA Penghindaran pajak sebagai upaya meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang- undang yang ada. Meskipun tidak ada undang-undang yang dilanggar, namun semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak tidak dapat diterima. Sebab, penghindaran pajak secara langsung berdampak pada berkurangnya pen.... VANESZA ANGGREYNI LAWENDATU (2023) |
| KEDUDUKAN PERATURAN BERSAMA KETUA BAWASLU, KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menganalisis kesesuaiannya dengan asas-.... MOHAMMAD FEIR CHALIFARDY NA'A (2023) |
| PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEEPENTINGAN UMUM .... RISKA RISKI ANI (2024) |
| ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA .... FAMDI (2024) |
| WEWENANG PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .... RAHMATRIYADI M10111031 (2014) |
| UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DI KABUPATEN DONGGALA DAN SIGI) .... MOHAMAD FAUZI M10111048 (2014) |
| ANALISIS TITIK PULANG POKOK DAN BAURAN PEMASARAN USAHA BAWANG GORENG (Studi Kasus Pada Industri Kecil Raja Bawang Palu) .... BAMBANG ANDRY M10210009 (2014) |
| EFEKTIVITAS HUKUM KEPAILITAN TERHADAP KASUS KEPAILITAN PT TELKOMSEL Tbk .... ITO LAWPUTRA M10211001 (2014) |
| IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA PALU .... ROSNAH M10211002 (2014) |
| PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH .... M. ARIF PANUNGKUL M10211003 (2015) |
| PENERAPAN SISTEM PEMBINAAN KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM KEBIJAKAN PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH .... SAID M10211004 (2014) |
| PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI KOTA PALU .... ASMAH M10211005 (2014) |
| PENEGAKAN HUKUM IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN .... WAHYUNI M10211006 (2014) |
| MENGGAGAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM LINGKUP CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK WARGA NEGARA .... NUR ACHSAN SYAM M10211007 (2014) |
| KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA .... MOH. TAMSIL TAMRIN M10211008 (2014) |
| EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH .... RUSLAN M10211011 (2014) |
| TERTIB PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH .... RACHMAH M10211014 (2014) |
| WEWENANG MAHKAMAH AGUNG BERKENAAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH .... HARTONO M10211015 (2014) |
| ANALISIS KEPEMILIKAN SENJATA API DINAS POLRI DAN IMPLIKASI PSIKOLOGIS TERHADAP PEMEGANGNYA DI POLRES PALU .... HERFIAN M10211016 (2015) |
| KEDUDUKAN DAN TUGAS WAKIL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .... ASRUN M10211020 (2014) |
| EFEKTIVITAS PERANAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS .... EFRAIM JIMMY PANDONGE M10211023 (2015) |
| KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK, .... IRAWATI LANDEGAWA M10211025 (2014) |
| PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ASURANSI ATAS PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASURANSI .... ANDI RISMALADEWI M10211026 (2014) |
| PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 .... BAHAL SIMANGUNSONG M10211027 (2015) |
| PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL (SUATU KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN DI KOTA PALU) .... ARISANTO PADIDI M10211028 (2015) |
| PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH SYIRKATUL MILK DI BANK MUAMALAT DI KOTA PALU .... MUH. AYUB MUBARAK RADJULAENI (2015) |
| ANALISIS PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN GEDUNG DHARMA WANITA PROPINSI SULAWESI TENGAH .... LA SIDA M10211032 (2014) |
| KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN TELECONFERENCE DALAM PEMERIKSAAN SAKSI DI PERSIDANGAN PERKARA PIDANA .... SUGIARTO M10211033 (2015) |
| PENDAFTARAN TANAH UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH .... HOSEA LINTIN M10211039 (2015) |
| TINDAK PIDANA PERETAS (HACKING) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL .... BUDI ARTA PRADANA NONGTJI M10211041 (2014) |
| ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA .... EVI M10211044 (2016) |
| GAGASAN PENERAPAN PAJAK PROGRESIF DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN .... DEDY WAHYUDI M10212002 (2015) |
| PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA PALU U .... RINA M10212003 (2015) |
| AKIBAT HUKUM KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH DAN PERLINDUNGANNYA DI INDONESIA (Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam, Serta Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Nikah di Indonesia) .... AHMAD DEDY ARYANTO M10212005 (2014) |
| KEDUDUKAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM .... MUHAMMAD KADEKOH M10212006 (2014) |
| PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN MOROWALI .... HERLAN M10212009 (2016) |
| KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA .... HUSNUL HUDZAIFAH M10212011 (2015) |
| UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK .... ASRIYANI M10212012 (2014) |
| PENERAPAN PERSETUJUAN MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK ( INFORMED CONSENT) DOKTER DALAM PELAYANAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT DI KOTA PALU .... ANNA VERONICA PONT M10212016 (2015) |
| PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUBAHAN KEUTUHAN KAWASAN PADA KAWASAN SUAKA ALAM DI WILAYAH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI TENGAH .... MARWANSYAH M10212017 (2015) |
| PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KELALAIAN PENANGANAN DUKUN PATAH TULANG DAN URGENSINYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA .... MUH. ARDI MUNIR M10212020 (2014) |
| EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIWILAYAH SULAWESI TENGAH .... AHMAD TAHALI M10212021 (2015) |
| TAFSIR KONSTITUSIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PELANGGARAN DALAM PERSELISIHAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH .... SRI WAHYUDIN H MOONTI M10212022 (2014) |
| IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) BAGI NEGARA BERKEMBANG .... ARA HEPPY KOESPITASARI M10212031 (2015) |
| ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI TERSELUBUNG (STUDI KASUS PADA PANTI PIJAT DI KOTA PALU) .... MUH. FIKRI M10212032 (2014) |
| ANALISIS KRIMINOLOGIS FREKUENSI KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM RESORT MAMUJU UTARA .... SADDAMM10212037 (2015) |
| ANALISIS TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN MODAL VENTURA .... MARIATI M10212041 (2014) |
| PEMBELIAN TERSELUBUNG DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAM .... ZAINUDIN M10212043 (2014) |
| PERLINDUNGAN KORBAN SALAH TANGKAP PADA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME POSO .... FEBRIANSYAH TAHIR M10212045 (2015) |
| ANALISIS PENGGUNAAN SAKSI VERBALISAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA .... ZAINAL ARIFIN M10212048 (2014) |
| ANALISIS SUB KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH .... Hj. WARDAH AL AMRI M10212050 (2014) |
| ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PROMOSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL KE JABATAN STRUKTURAL DALAM KERANGKA ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Kasus Pada Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai) .... AHMAD HAMID M10212053 (2014) |
| ANALISIS SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .... NURDIN M10212059 (2015) |
| KEDUDUKAN PRAKONTRAKTUAL PADA KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL DI INDONESIA .... GABRIELLA ALMASARI DATUAN M10212064 (2014) |
| PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI .... ABD RAZAK MUSAHIB M10213003 (2015) |
| ANALISIS TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK PERFORMING RIGHTS KARYA MUSIK (Studi Kasus Pada Penyelenggara Hiburan Karaoke Di Kota Palu) .... RESMI YUSTI ANDHINII M10213004 (2015) |
| ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL .... NURSARINDA SIAMA M10213007 (2015) |
| KEDUDUKAN PARTAI POLITIK DALAM MENERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK .... MOHAMMAD IQBAL M10213010 (2016) |
| WEWENANG PENGUJIAN KONSTITUSIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL(STUDI PUTUSAN NOMOR 33/PUU-IX/2011) .... WARDA SAID M10213013 (2015) |
| KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DALAM MENGAWASI SIARAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 .... NELLY MUHRIANI M10213018 (2015) |
| ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAWASAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA KANTOR BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH .... CHRISTIEN LINDA AFRILIANTI M10213021 (2016) |
| EFEKTIFITAS PENERAPAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI KOTA PALU .... MOHAMAD AIDIL M10213022 (2015) |
| PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEHUTANAN (antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) .... Steven Yohanes Kambey M10213026 (2015) |
| PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (SUATU KAJIAN HUKUM PROGRESIF) .... MULYADI M10213030 (2015) |
| TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI PADA MASA PRA PENEMPATAN, PENEMPATAN DAN PURNA PENEMPATAN .... JULIUS T. MANDJO M10213031 (2014) |
| KEWENANGAN POLISI KEHUTANAN DALAM BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI SULAWESI TENGAH .... HERMANUS RIDHOLOF M10213033 (2016) |
| PEMBENTUKAN DAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH .... SUAIB M10213034 (2016) |
| PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA PADA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN DONGGALA .... HASMAN HUSIN SULUMIN M10213035 (2015) |
| KONSEP HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. MEGA FINANCE CABANG PALU .... MOH. NAFRI M10213041 (2015) |
| PERANAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERKAWINAN ADAT KAILI DI KELURAHAN KABONENA KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU
Megawati (M 102 13 043) “Peranan Hukum Islam Terhadap Sistem Perkawinan Adat Kaili di Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu” di bawah bimbingan Syamsudin Baco selaku pembimbing ketua dan Fatimah Maddusila selaku pembimbing anggota. Permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan sistem pe.... MEGAWATI (2020) |
| EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDAN BERKAITAN DENGAN TINGKAT RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARATAN KELAS IIA PALU .... ZAHRAH M10213056 (2015) |