ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD

TABEL KOLEKSI MAHASISWA

Judul
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH SYIRKATUL MILK DI BANK MUAMALAT DI KOTA PALU .... MUH. AYUB MUBARAK RADJULAENI (2015)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN USAHA WARALABA (FRANCHISE) Di Indonesia aturan hukum mengenai Waralaba (Franchise) belum lengkap, mengingat pengaturan melalui undang-undang belum tersentuh oleh pemerintah. Hal ini diperlukan untuk menghindari pelaku usaha waralaba dari kerugian yang tidak diinginkan karena belum lengkapnya perangkat hukum yang melindungi me.... Eka Amanda Putri (2019)
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI MEDIA SOSIAL Decky Hidayat (D102 14 033) “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Online Di Media Sosial”, dibawah bimbingan Kartini Malarangan selaku pembimbing Utama dan Syahdin selaku pembimbing anggota. Permasalahan yang diteliti adalah penerapan hukum pidana terhadap prostitusi online dan faktor yang.... DeckyHidayat (2020)
ANALISIS PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MELALUI DAKTILOSKOPI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Daktiloskopi (Identifikasi sidik jari) dalam pembuktian suatu perkara pidana dan faktor-faktor penghambat penyidikan dalam menggunakan daktiloskopi, dan bagaimana kedudukan daktiloskopi (Identifikasi sidik jari) sebagai alat bukti dalam pro.... Arfandi (2019)
URGENSI PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Indonesia sebagai Negara Hukum yang secara jelas ditegaskan dalam konstitusi, berkewajiban memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan terhadap HAM dalam Konstitusi salah satunya tergambar dari jaminan yang ada dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahw.... Reni Etikawati (2019)
Kewenangan Dalam Penetapan Status Bencana Moh. Rifaldi /D 102 17 007 ABSTRAK Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, standar pengategorian status bencana apakah termasuk bencana daerah atau nasional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat 3 belum ada. Selain itu, parameter dalam ayat 2 tersebut juga belum didet.... Moh Rifaldi (2019)
EKSISTENSI PRODUK MULTI LEVEL MARKETING DENGAN SKEMA PIRAMIDA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA ABSTRAK Arliyanda, Stambuk: D 102 17 035, Eksistensi Produk Multi Level Marketing Dengan Skema Piramida Dalam System Hukum di Indonesia, dibimbing oleh Sahlan dan Sahrul. Permasalahan yang diteliti adalah kriteria produk MLM dengan skema piramida dan pandangan hukum di Indonesia terhadap produk.... Arliyanda (2019)
ANALISIS KEJAHATAN BEGAL DENGAN MOTIVASI PERAMPOKAN DI KOTA PALU ANALISIS KEJAHATAN BEGAL DENGAN MOTIVASI PERAMPOKAN DI KOTA PALU .... Ryan Dirgantara (2019)
Perlindungan Hukum Dalam Pemenuhan Hak- Hak Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Palu Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Rumusan masalah : Bagaimana perlindungan hukum dalam pemenuhan hak- hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Palu dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?, Bagaimana efektifitas perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Palu dalam perspekti.... Debby Lutfia Rahmawati (2019)
IMPLEMENTASI TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN TIINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN MOROWALI Rumusan masalah : Bagaimana implementasi Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Morowali ?. Faktor apakah yang mempengaruhi impelementasi upaya Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Morowali dalam .... Hartadhi Christianto (2019)
PROSEDUR PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PROSEDUR PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING Pembimbing I : Dr. Surahman, SH. MH Pembimbing II : Dr. Asri Lasatu, SH, MH ABSTRAK Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia dan untuk mendukung pe.... NUR SYAFFIRAH (2019)
PROBLEM YURIDIS KEBERADAAN TAP MPR DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Eksistensi TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah jelas dan eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lebih jauh disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 12/2011 bahwa ya.... FANDY RIYANTO (2019)
PERANAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI PALU DALAM PENCEGAHANPEKERJA MIGRAN NONPROSEDURAL Fanny octavina, Nomor Induk Mahasiswa D 102 16 045,“Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Palu Dalam Pencegahan Pekerja Migran Nonprosedural” dibimbing oleh : Idham Chalid, sebagai ketua Pembimbing dan Asri Lasatu sebagai Anggota Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk .... FANNY OCTAVINA (2019)
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN LELANG BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI KOTA PALU Penelitian ini bertujuan 1).Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang benda sitaan dan barang rampasan negara di Kota Palu. 2). Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan lelang benda sitaan dan barang rampasan negara di Kota Palu. Adapun tipe penelitian ini menggunakan tipe .... DARMIN (2019)
PENEGAKAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN HUTAN ABSTRAK PENEGAKAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN HUTAN MARYANTO MANTONG PASOLANG (D 102 16 011) DIBIMBING OLEH : JHONNY SALAM dan ABDUL WAHID Perusakan hutan di Indonesia diancam sanksi berat dalam hukum pidana, karena sebagai kejahatan kehutanan yang diatur dalam.... MARYANTO MANTONG PASOLANG (2019)
IMPLIKASI PENAHANAN TERDAKWA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ABSTRAK Firman Aras D10216021. “Implikasi Penahanan Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Pembimbing Jhonny Salam dan Abdul Wahid. Permasalahannya adalah bagaimana implikasi penahanan terdakwa dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana wewenang penegak hukum dalam penahanan terdakwa dal.... FIRMAN ARAS (2019)
Problematik Yuridis Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan -.... YUSLIN EVA (2023)
TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT PAMONA DESA PETIRO KECAMATAN PAMONA TIMUR KABUPATEN POSO ABSTRAK Yuditha Eunike Putri Tanak Tinjauan Yuridis Perceraian menurut Hukum Adat Pamona di Desa Petiro, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso. Penulisan skripsi ini di bombing oleh Bapak Manga Patila, S.H., M.H, sebagai pembimbing I dan Ibu Hj. Rosnani Lakunna, S.H., M.H, sebagai pembimbing II..... YUDITHA EUNIKE PUTRI TANAK (2019)
ANALISIS KONSTRUKSI HUBUNGAN HUKUM PENGEMUDI OJEK ONLINE DENGAN GRAB INDONESIA (Study Kasus Penyelenggaraan Angkutan Ojek Online Di Kota Palu) Suwardiyono, No. Stb.: 102 17 001, Judul Tesis Analisis Konstruksi Hubungan Hukum Pengemudi Ojek Online dengan Grab Indonesia (Studi Kasus Penyelenggaraan Angkutan Ojek Online di Kota Palu) dibawah bimbingan Syamsudin Baco dan Ahmad Aswar Rowa. Kehadiran aplikasi transportasi online di Kota Palu me.... SUWARDIYONO (2019)
ASAS KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 ABSTRAK Prichillia Dewi Kartika Ningrum, D10216013, Asas Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69//PUU-XIII/2015, dibimbing oleh Asmadi Weri dan Sitti Fatimah Maddusila Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk meng.... PRICHILLIA DEWI KARTIKA NINGRUM (2019)
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENGGUNAAN NARKOTIKA OLEH REMAJA ( DI WILAYAH HUKUM POLRES BUOL ) ABSTRAK ANDRE SONDAKH D 101 15 249, Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Narkotika Oleh Remaja (Di Wilayah Hukum Polres Buol), Dibawah Bimbingan Dr. H. Hamdan Rampadio S.H., M.H. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadi.... ANDRE SONDAKH (2019)
TANGGUNG JAWAB KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut: 1)Mengapa Kepala Daerah harus bertanggung jawab dalam pe.... KASMAN LASSA (2019)
PEENERAPAN PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP ABSTRAK JUANDA D102016038, Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Dibimbing oleh Sulbadana dan Saleh Muliadi. Penelitian in membahas permasalahan dapat atau tidaknya prinsip ultimum remedium dikesampingkan dalam pengusutan kasus lingkungan hidup dan bagaiama.... JUANDA (2019)
ANALISIS AMUK MASA DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI DI KOTA PALU ABSTRAK Mohammad Akbar (D10216020). ANALISIS AMUK MASA DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI DI KOTA PALU. Pembimbing I Jubair, Pembimbing II Syachdin Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan amuk masa di Kota Palu dan Bagaimana upaya penanggu.... MOHAMMAD AKBAR (2020)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUNTUTAN TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PALU) Penengakan Hukum Terhadap Penuntutan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi ( Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Palu ), supervised by Abdul wahid and Syachdin Di Rumuskan Masalah Penegakan Hukum dan penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi (studi kasus di kejaksaan negeri palu): Kendala – Kenda.... AGUS SUSANDI (2019)
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGETATAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 ( KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PALU) Rumusan masalah bagaimana proses pengetatan pemberian remisi bagi narapidana tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan hambatan dalam proses pengetatan pemeberian remisi bagi narapidana tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Tujuan penelitian adalah un.... AIDA JULPHA TANGKERE (2019)
FUNGSI KOORDINASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PRINSIP OTONOMI DAERAH ABSTRAK Penulisan ini bermaksud untuk mengetahui Apakah urgensi fungsi koordinasi dalam pembentukan peraturan daerah dan Apa akibat hukum terhadap fungsi Koordinasi dalam pemebentukan peraturan daerah. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan.... MULIADI (2019)
EFEKTIFITAS BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN DONGGALA DALAM MELAKUKAN UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KAHAR MUZAKKIR, No.Stb. D 102 17 038, “EFEKTIFITAS BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN DONGGALA DALAM MELAKUKAN UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”, Pembimbing Utama: H. Abd. Rasyid Thalib, Pembimbing Anggota: M. Hatta Roma Tampubolon. Tujuan penelitian ini, (1) Untuk menganalis.... KAHAR MUZAKKIR (2019)
EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES DONGGALA ABSTRAK Sufraybi D 102 17 011, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Donggala, Di bimbing oleh Benny D. Yusman sebagai pembimbing utama dan Syachdin sebagai Pembimbing anggota. Penelitian ini membahas tentang masalah Efektivitas Penerapan Sanksi Denda.... SUFRAYBI (2019)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Tesis ini berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Pembimbing Jubair dan Hamdan Rampadio. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap HAK-HAK anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadil.... INGGRID HASANUDDIN (2019)
PROBLEMATIKA YURIDIS TERHADAP PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERADILAN ADAT DI SULAWESI TENGAH ABSTRAK PANGERAN. D.10217051. Problematika Yuridis terhadap Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Pedoman Peradilan Adat di Sulawesi Tengah. Pembimbing : Supriadi, Selaku Pembimbing I dan Sahrul, selaku pembimbing II . Konstitusi Indonesia secara tegas mengakui dan m.... PANGERAN J.L DG. BONE (2022)
PROFESIONALISME PRAKTIK KEDOKTERAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Profesionalisme Praktik Kedokteran Setelah Berlakunya Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Adesulistyawati Sulistyawati, Ade. 2019. Profesionalisme Praktik Kedokteran Setelah Berlakunya Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jam.... ADE SULISTYAWATI (2021)
IMPLEMENTASI FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBENTUKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA KHUSUSNYA PADA MAHASISWA Abstrak SitiNurhasanah D 101 12 262. Judul Implementasi Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam pembentukan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.Di Bimbing Oleh Bapak Dr.H. IdhamChalid S.H.,M.H dan Bapak Muhammad Ridwan,SH.,MH.Metode yang digunakan ini adalah metode normatif. Karena Hak Asasi Manusia.... SITI NURHASANAH (2019)
ASPEK KONSTITUSIONALITAS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA SESUAI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 027/SKLN-IV/2006” (SENGKETA KEWENANGAN ANTARA DPRD POSO TERHADAP GUBERNUR SULAWESI TENGAH) mahkamah konstutisi di bentuk bedasarkan pasal 24c perubiahan undang-undang ketiga. undan-undang dasar 1945. salah satu kewenangan mahkamah konstusi yang di bentuk dtentukabn dalam pasal 24c ayat (1) undang-undang dasar 1945 adalah untuk memutuskan sengketa kewengan antar lembaga negara yang kewen.... ARIFIN PARAS (2019)
EKSISTENSI DESA ADAT MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DESA BANGGA KECAMATAN DOLO SELATAN KABUPATEN SIGI) EKSISTENSI DESA ADAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DESA BANGGA KECAMATAN DOLO SELATAN KABUPATEN SIGI) MOH. RENALDI A.S LEMBA / D 101 15 176 DOSEN PEMBIMBING: SOLEMAN SILUMBA RORY, SH.,MH ABSTRAK Secara historis Indonesia memiliki desa yang merupakan cikal bakal terben.... MOH.RENALDI A.S LEMBA (2020)
PEMBUKTIAN PUTUSAN BEBAS DALAM DAKWAAN PRIMAIR TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN 9STUDI KASUS PUTUSAN PN. NOMOR 472/PID.B/2017/PN.PAL) PEMBUKTIAN PUTUSAN BEBAS DALAM DAKWAAN PRIMAIR TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN NOMOR: 472/PID.B/2017/PN. PAL) OKTA WIRAWAN Stb D. 101 15 352 Pembimbing : Dr. Abdul Wahid. S.H.,M.H Permasalahan yang hendak diuraikan dalam penelitian ini adalah Baga.... OKTA WIRAWAN (2020)
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PROSES PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN DISTRIBUSI HASIL PERIKANAN (STUDY KASUS DI KABUPATEN DONGGALA) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PROSES PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN DISTRIBUSI HASIL PERIKANAN (STUDY KASUS DI KABUPATEN DONGGALA) Ali Assagaf Mahasiswa Universitas Tadulako (UNTAD) Pembimbing Dr. Surahman, S.H.,M.H dan Dr. Aminuddin, S.H., M.H. ABSTRAK Berdasarkan Undan.... ALI ASSAGAF (2019)
PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING OLEH DINAS KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH ABSTRAK Risdianto D102 17 022 “Pengawasan Tenaga Kerja Asing Oleh Dinas Ketenaga Kerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah”. Di bimbing oleh Agus Lanini, sebagai pembimbing utama dan Asri Latatu sebagai pembimbing anggota. Penelitia ini membahas tentang masalah Pelaksanaan Peng.... RISDIANTO (2019)
PENGATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA PENGATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Frasad Septiansyah Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako Abstact Salah satu agenda dari reformasi birokrasi di bidang pengembang.... FRASAD SEPTIANSYAH (2020)
Kajian Yuridis Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah ABSTRAK IMAYANTI. D 102 17 004. Kajian Yuridis Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pembimbing: H. Abd. Rasyid Thalib, selaku Pembimbing I dan Sahrul, selaku Pembimbing II. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Ta.... IMAYANTI (2020)
PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA KORUPSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan dimensi perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, khususnya dalam perlindungan hak tersangka atau terdakwa dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Tidak dapat dipungkiri adanya pengabaian aparat terha.... PALUPI WIRYAWAN (2019)
PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KREDITUR DAN DEBITUR DALAM SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KREDITUR DAN DEBITUR DALAM SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK). Armansyah1, Dr. Hj. Sitti Fatimah Maddusila,2 Dr. Sahrul.2 Email : Zarmansyah02@gmail.com 1Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pasacasarjana Universitas Tadulako 2Dosen Program Studi Ilmu Hukum Pasacas.... ARMANSYAH (2020)
ANALISIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH HUKUM DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SULAWESI TENGAH ABSTRAK Kiky Khristina, D 10216059, Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah. Pembimbing: Jubair dan Hamdan Rampadio. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana Narkotika di Wilayah Hukum Direkto.... KIKI KHRISTINA (2020)
ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN AUTOPSI SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENYIDIKAN DELIK PEMBUNUHAN DI KOTA PALU ABSTRAK Muh. Dian Irfansyah Muhram, Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Autopsi Sebagai Upaya Pembuktian Dalam Penyidikan Delik Pembunuhan Di Kota Palu, dibimbing oleh Abd. Wahid dan Benny Diktus Yusman. Permasalahan yang diteliti adalah prosedur pelaksanaan autopsi dalam upaya pembuktian del.... MUH. DIAN IRFANSYAH MUHRAM (2020)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PEMBALAKAN LIAR DI WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BANAWA LALUNDU ABDILLAH, 2019. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PEMBALAKAN LIAR DI KAWASAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BANAWA LALUNDU. Konsentrasi Hukum Pidana. Pascasarjana Universitas Tadulako. Pembalakan liar merupakan salah satu tindak pidana kehutanan yang sangat sering terjadi di Indonesia, tidak ter.... ABDILLAH (2020)
Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good Governance) Pada Sub Bagian Hukum Tata Laksana Universitas Tadulako Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip Good Governance dalam pelayanan publik pada sub bagian hukum tata laksana Universitas Tadulako. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam pelayanan publik pada sub bagian hukum tata laksana Universitas Tadulako dalam mewujudka.... RAHMAN AMIR TAHAWILA (2021)
BANTUAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERPERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU TERKAIT PELAKSANAAN TUGASNYA ABSTRAK Suzana Eva Silo, D 10 16 067. Judul Tesis,” Bantuan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu terkait Pelaksanaan Tugasnya,” dibimbing oleh Dr. Lembang Palingpadang, S.H., M.H. dan Dr. Asri Lasatu, S.H., M.H. Dalam negara hukum, nega.... SUZANA EVA SILO (2022)
HAK KONSTITUSIONAL MANTAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN ABSTRAK Rifyal Tahmil, D 102 15 040, Hak Konstitusional Mantan Naraidana Tindak Pidana Korupsi Untuk Mendapatkan Pekerjaan, dibimbing oleh Jalaluddin dan Asri Lasatu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami peranan hukum kepegawaian dan hukum pemilihan umum dalam memberdayak.... RIFYAL TAHMIL (2022)
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 ABSTRAKSI Tesis ini menitikberatkan pada Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang dikaji melalui perspektif otonomi desa serta aspek Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UUD Tahun 1945 terhadap Putusan Mahkama.... ADHI (2020)
Pengelolaan Pertambangan Batuan Di Kabupaten Donggala Berwawasan Lingkungan ABSTRAK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUAN DI KABUPATEN DONGGALA BERWAWASAN LINGKUNGAN Awaludin, H. M. Yasin Nahar, H. Awaluddin** Mahasiswa Dosen Fakultas Hukum (Pembimbing I) **Dosen Fakultas Hukum (Pembimbing II) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui dampak P.... AWALUDIN (2020)
Perlindungan Hukum Terkait Riwayat Kesehatan Pasien Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Abstrak Andi Nurhana, D 102 15 025, Perlindungan Hukum Terkait Riwayat Kesehatan Pasien Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dibimbing oleh Aminuddin Kasim dan Surahman. Pengaturan dan penyelenggaraan sistem informasi publik dilaksanakan ol.... ANDI NURHANA (2020)
ATURAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA DITINJAU DARI PERSFEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN Abstrak Edy Mukastono Mujahid, D 102 15 024, Aturan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ditinjau dari persfektif Negara Kesejahteraan , dibimbing oleh Ahmad HB dan Rahmat Bakri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terkait ketenagakerjaan di Indonesia berdasarkan ajaran Negara Kese.... EDY MUKASTONO MUJAHID (2020)
PENGAWASAN ADVOKAT MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 ABSTRAK Hairullah (D102 15 023) Pengawasan Advoat menurut undang –undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dibimbing oleh Idham Chalid dan Jalaluddin Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Pengawasan Advokat yang diberikan kepada organisasi sesuai dengan Prinsip –Pri.... HAIRULLAH (2021)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN DI INDONESIA Junawan, Nomor Stambuk D 102 17 056. Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan di Indonesia. Dibawah bimbingan Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.H. (Pembimbing Utama), Dr. Rahmat Bakri, S.H., M.H. (Pembimbing Anggota). Rumusan Masalah : Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nelayan setelah terbitn.... JUNAWAN (2022)
KEDUDUKAN HUKUM PERAWAT DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN ABSTRAK MAMAN, Kedudukan Hukum Perawat Dalam melakukan Tindakan Medis Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (dibimbing oleh Surahman dan Rahmat Bakri). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan penelitian y.... MAMAN HERMANA (2021)
OPTIMALISASI PENYELIDIKAN KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA DI KOTA PALU ABSTRAK Romy, Stambuk D 102 15 028, Judul : Optimalisasi Penyelidikan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pengungkapan Tindak Pidana Di Kota Palu, dibawa bimbingan. Jubair dan Kartini Malarangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya optimalisasi penyelid.... ROMY (2020)
TINJAUAN HUKUM ATAS PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT KREDIT MACET ABSTRAK Tinjauan Hukum Atas Penarikan Kendaraan Bermotor Akibat Kredit Macet Farda Apriani Kartika (D 101 16 422) Pembimbing : Sulwan Pusadan, S.H.,M.H Pada dasarnya kredit macet terjadi bukan atas dasar kesengajaan kreditur, tetapi berdasarkan keadaan yang memaksa dan mengharuskan kreditur.... FARDA APRIANI KARTIKA (2020)
HAK MENETAPKAN PERATURAN DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN ABSTRAK Yoseph Fenly Angkadai, D 102 18 029, Hak Menetapkan Peraturan Daerah Untuk Melaksanakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, dibimbing oleh Aminuddin Kasim dan Jalaluddin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta memahami kesesuaian konsep “pembentukan peraturan daerah�.... YOSEPH FENLY ANGKADAI (2020)
PENERAPAN ASAS KESIMBANGAN DALAM KLAUSULA BAKU DI TINJAU DARI PRESPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Salah satu Asas Utama yang melandasi hukum perjanjian adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini membawa pengertian bahwa setiap orang memiliki posisi tawar menawar dan kedudukan yang seimbang dalam menentukan kriteria isi perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan klaus.... ARDIANSYAH (2020)
JAMINAN PRODUK HALAL DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah substansi Hukum dari Ketentuan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?, (2)Bagaimanakah Perlindungan Hukum Jaminan Produk Halal Di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian huku.... RAFLI ISWANTO MOINTI (2020)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK BANK DALAM HAL TERJADINYA KREDIT MACET DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PALU LOKADANA UTAMA CABANG POSO ABSTRAK Oleh : Eske Yuniel Rahmanto Sonora (D10216005) “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Bank dalam Hal Terjadinya Kredit Macet Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama Cabang Poso”, Dibimbing oleh : Asmadi Weri dan Sahrul Permasalah.... ESKE YUNIEL RAHMANTO SONORA (2020)
Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Sigi .... YANTO SUMAH (2023)
ANALISIS KRIMINOLOGI PENJARAHAN PADA SAAT TERJADI BENCANA ALAM (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES PALU) ABSTRAK Hasan, D 102 18 061 “Analisis Kriminologi Penjarahan Pada Saat Terjadi Bencana Alam (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Palu)”, Dibawah Bimbingan Dr. Benny Diktus Yusman, SH., MH. Dan Dr. Syachdin, SH., MH Gempa Bumi, Liquifaksi, dan Tsunami yang terjadi pada tanggal 28 September 2018.... HASAN (2020)
ANALISIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ABSTRAK RAMA SANJAYA (D10218024) ANALISIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PENCABULAN" Di bawah bimbingan Johny Salam dan Hamdan Rampadio.Penelitin ini bertujuan menganalisis kebiri kimia terhadap pelaku pencabulan, menganalisis eksistensi hukuman kebiri kimia yang berlaku di Indonesia. Penel.... RAMA SANJAYA (2020)
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PALU ABSTRAK MOH. FADLY (D 102 18 019), “Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palu” Di bawah bimbing Jubair sebagai pembimbing utama dan Hamdan Rampadio sebagai pembimbing anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetah.... MOH. FADLY (2020)
.... RAHMAT HIDAYAT (2020)
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Dewi Sartika, D10218007, Efektivitas dan Efisiensi Penugasan PNS/ASN sebagai Penjabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibimbing oleh, Dr. H. Jalaluddin S.H., M.H.sebagai ketua dan Dr. Insarullah S.H., M.H. sebagai anggota pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui b.... DEWI SARTIKA (2020)
PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA PALU ABSTRAK Muhammad Asrum, D 102 18 021 “ Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungananak Di Kota Palu “ Dibawah Bimbingan Dr.Benny Yusman, SH., MH. Dan Dr. H.Hamdan Rampadio, SH., MH Kekerasan didefinisikan sebagai sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ata.... MUHAMMAD ASRUM (2020)
ANALISIS HUKUM PENERAPAN PRINSIP KEMANUSIAAN DALAM HAL PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ABSTRAK Mohamad Sholeh, D 102 18 032, Analisis Hukum Penerapan Prinsip Kemanusiaan Dalam Hal Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pembimbing I : Dr. Asmadi Weri, SH., MH., Pembimbing II: Dr. Sahlan, SE., SH., MH., Fokus permasalahan dalam penulisan ini adalah penerapan prinsip .... MOHAMAD SHOLEH (2022)
ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DI SULAWESI TENGAH ABSTRAK DELBI ADE KUSUMA ( D. 101 18 009 ), Dengan Judul “Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Di Provinsi Sulawesi Tengah”, Dibawah Bimbingan Dr. Johnny Salam, SH. MH dan Dr. Benny Diktus Yusman, SH. MH Tujuan penelitian yang terdapat didalam penul.... DELBI ADE KUSUMA (2020)
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perudungan Di Dunia Maya ( Cyberbullying) Di Indonesia rachmi ( D 102 18 033) " kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan di dunia maya ( cyberbullying) di indonesia. di bawah bimbingan Jubair sebagai pembimbing utama dan syachdin sebagai pembimbing anggota. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan formulasi tindak .... RACHMI (2020)
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIGI Nansipratiwi Nomor Stambuk D. 102 18 001 Adalah Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Dengan judul Tesis “ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIGI”. Dibawah Bimbingan P.... NANSIPRATIWI (2020)
Politik Hukum Pasca Pengampunan Pajak Terhadap Pemberlakuan Pajak Atas Harta Bersih ABSTRAK Penulis: Aprian Wahyuda/ D 102 18 026 Pembimbing: Abdul Rasyid Thalib dan Mujahidah Tesis ini berjudul Politik Hukum Pasca Pengampunan Pajak Terhadap Pemberlakuan Pajak Atas Harta Bersih. Penelitian dilakukan dengan metode eksploratif dalam ilmu hukum, yaitu bertujuan untuk memberikan p.... APRIAN WAHYUDA (2020)
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN SWAKELOLA DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ABSTRAK KABRI ( D102 18 015 ), Dengan Judul Tesis “Pertanggungjawaban Pidana terhadap penggunaan swakelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam perkara tindak pidana korupsi”. Tujuan penulisan yang terdapat didalam Tesis adalah untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan ter.... KABRI (2020)
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH PEKERJAAN TERKAIT PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING As mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 27 paragraph (2), that every citizen has the right to work and a decent living for humanity. Constitutionally, the government is obliged to provide jobs and it is the government's responsibility to protect its citizens to.... INDRA PRIATAMA (2020)
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA ABSTRAK Asria Wahyuni Ahmad, Stambuk D 102 18 038 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako dibimbing oleh : Dr. H.Mohammad Yasin Nahar, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Rahmat Bakri, S.H., M.H..... ASRIA WAHYUNI AHMAD (2023)
Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Lesse Atas Penarikan Kendaraan Secara Paksa Oleh Perusahaan Pembiyayaan Dalam Prespektif Uu No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia KHANZA UFAIRA FEBRIANTI, D 101 16 198, Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Lesse (Penyewa) Atas Penarikan Kendaraan Secara Paksa oleh Perusahaan Pembiayaan Dalam Perspektif Menurut UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. (Di bimbing oleh Suarlan datupalinge, S.H., M.Hum). Penulisan ini bertujua.... KHANZA UFAIRA FEBRIANTI (2021)
EFEKTIVITAS EVALUASI KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM MEWUJUDKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) ABSTRAK EFEKTIVITAS EVALUASI KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM MEWUJUDKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. Moh. Rian Muaz’d. Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako. Asas-asas umum pemerintahan yang baik.... MOH. RIAN MUAZD (2021)
Efektivitas Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Pada Stasiun Pengangkutan Pengisian Bulk Elpiji SPBE Di Kota Palu Neneng Yuningsih Elawaty, D10218002, Efektivitas Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) pada Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Kota Palu. dibimbing oleh Dr.H. Supriadi, S.H., M.H. sebagai ketua dan Dr. Insarullah, S.H., M.H. sebagai .... NENENG YUNINGSIH ELAWATY (2020)
MONEY POLITIK DAN ASPEK-ASPEK PENEGAKAN HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF PIDANA PEMILU (STUDI PUTUSAN NOMOR: 71/PID.SUS/2019/PT.PAL (PEMILU)) Abstrak Fadlan, D 102 18 057, Money Politic Dan Aspek-Aspek Penegakan Hukumnya Dalam Perspektif Pidana Pemilu (Studi Kasus Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Pal. (Pemilu), supervised by Johnny Salam dan Syachdin, Rumusan masalah bagaimanakah ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perk.... FADLAN (2020)
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN DIVERSI BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PALU .... MOHAMAD RONALD (2020)
ANALISIS TERHADAP SIFAT NORMA KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 05 TAHUN 2019TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH SISA JABATAN 2016-2021 ANALISIS TERHADAP SIFAT NORMA KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 05 TAHUN 2019TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH SISA JABATAN 2016-2021 .... JENIARTO MBAYANG (2020)
STAGNASI KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ABSTRAK Fadilah Samaila, Stambuk: D102 18 022, “Stagnasi Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Peraturan PerundangUndangan”. Dibimbing oleh Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.H sebagai Pembimbing I dan Dr. Rahmat Bakri, S.H., M.H sebagai Pembimbing II. Penelitian ini meng.... FADILAH SAMAILA (2020)
Penghinaan MelaluiMedia Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) ABSTRAK Agung Nur Adham Amir, D 102 18 073 “Penghinaan dalam media elektronik berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Dibawah Bimbingan Benny Diktus Yusman Dan Syachdin. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-Undang yang mengatur tentan.... AGUNG NUR ADHAM.A (2020)
PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAMPENGGUNAAN KOSMETIK KRIM PEMUTIH (RACIKAN) ABSTRAK Agus Imron Rosadi, D 102 18 010 “Perlindugan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Kosmetik Krim Pemutih (Racikan)”, Dibawah Bimbingan Prof. Dr. H.Sutarman Yodo, SH.,MH. Dan Dr.Hj.Sitti Fatimah Maddusila,SH.,MH Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada s.... AGUSIMRONROSADI (2020)
ANALISIS KEPATUHAN HUKUM PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PINDANA NARKOTIKA DI POLDA SULAWESI TENGAH ABSTRAK I Komang Witarsa D 102 18 076 “Analisis Kepatuhan Hukum Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Polda Sulawesi Tengah”. dibawah bimbingan Jubair dan Syachdin. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kepatuhan hukum penyidik Polri dalam penyidikan tindak.... I KOMANG WITARSA (2020)
“ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI KABUPATEN POSO” ABSTRAK ARSYAD MA’ALING (D102 18 052). Dengan Judul Tesis “ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI KABUPATEN POSO”. Tujuan penelitian dan penulisan dalam tesis ini adalah untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku .... ARSYAD MA"ALING (2020)
Pengadaan Tanah Untuk Perluasaan Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu Perspektif UU Nomor 2 Tahun 2012 ABSTRAK Penelitian tesis ini berjudul “ Pengadaan Tanah Untuk Perluasaan Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu Perspektif UU Nomor 2 Tahun 2012” bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanan dari UU Pengadaan Tanah dalam pengadaan tanah untuk peluasan Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri Pal.... RICKY APRIANTO (2023)
ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Palu) ABSTRAK Cahyadi D10218016 “ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palu) di bawah bimbingan Sulbadana selaku pembimbing utama dan Abdul Wahid selaku pembimbing anggota. Korupsi te.... CAHYADI (2020)
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TINDAKAN MALPRAKTEK PROFESI DOKTER (Studi Kasus Malpraktek Dokter Alhamri, Sp.OG Dalam Putusan Pengadilan Negeri Langsa) ABSTRAK Muhammad Fikri : Pertanggung Jawaban Pidana Tindakan Malpraktek Profesi Dokter (Studi Kasus Malpraktek Dokter Alhamri SpOG Dalam Putusan Pengadilan Negeri Langsa) Hukum kedokteran atau hukum kesehatan merupakan cabang ilmu yang masih tergolong muda di Indonesia. Hukum kedokteran yang b.... MUHAMMAD FIKRI (2020)
“Analisis Yuridis Euthanasia Di Tinjau Dari Hukum Pidana” ABSTRAK Rahmat D10218004 “Analisis Yuridis Euthanasia Di Tinjau Dari Hukum Pidana” di bawah bimbingan Sulbadana selaku pembimbing utama dan Syachdin selaku pembimbing anggota. Beberapa kasus-kasus euthanasia yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Euthanasia adalah perde.... RAHMAT (2020)
OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MEWUJUDKAN GREEN AND CLEAN DI KOTA PALU ABSTRAK Sry Rahayu Stb: D102 17 012 Optimalisasi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Mewujudkan Green And Clean Di Kota Palu. Di bimbing oleh Lembang Palipadang, sebagai pembimbing utama dan Insarullah, sebagai pembimbing anggota. Mewujudkan optimalisasi penegakan hukum dal.... SRY RAHAYU (2022)
ANALISIS YURIDIS GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMU:M SKALA KECIL ABSTRAK Pembangunan merupakan suatu kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia dan negara, untuk mencapai tingkat kesejahteraannya, untuk mengatur pembangunan yang berkaitan dengan penggunaan tanah tersebut, diperlukan peraturan untuk menjadi pedomannya. Keberadaan UU Nomor 2 Tahu.... AZHARUDDIN (2020)
ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN PARTAI POLITIK DALAM MENYAMPAIKAN LAPORAN DANA KEMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (STUDI EVALUATIF TERHADAP PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH) ABSTRAK Cherly Trisna Ilyas, D10218028, Analisis Yuridis Kewajiban Partai Politik Dalam Menyampaikan Laporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Evaluatif terhadap Partai Politik Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah) dibimbing oleh, Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.H. sebagai ketua dan .... CHERLY TRISNA ILYAS (2020)
KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALU TAHUN 2010 – 2030 PASCA BENCANA ALAM 28 SEPTEMBER 2018 KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALU TAHUN 2010 – 2030 PASCA BENCANA ALAM 28 SEPTEMBER 2018 Veny Ristanti TR 1 , Dr. H. Mohammad Yasin, S.H., M.H, 2 Dr. Rahmat Bakri, S.H., M.H Email : Ristantiveny@gmail.com 1 Mahasi.... VENY RISTANTI T.R (2021)
PERANAN PPAT DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI WILAYAH KABUPATEN SIGI ABSTRAK Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menjelaskan dan Menganalisis Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Di Wilayah Kabupaten Sigi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Serta Untuk Menjelaskan Dan .... NURHAYATI (2021)
REFORMA AGRARIA TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN TANAH PASCA GEMPA DI KABUPATEN SIGI Status Kepemilikan Tanah Pasca Gempa khususnya di daerah terkena likuifaksi di Palu Sigi dan Donggala merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Kementerian ATR/BPN sebagai badan untuk merealisasikan kebijakan Pemerintah melalui Program Reforma Agraria. Melalui ref.... PRASANDI (2021)
PROBLEMATIKA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2019 DI KOTA PALU PROBLEMATIKA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2019 DI KOTA PALU Yusuf1, Dr. Asmadi Weri, S.H.,M.H,2 Dr. Sahrul, S.H.,MH2 Email : Yusufusman1987@gmail.com 1Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pasacasarjana Universitas Tadulako 2Dosen Program Studi Ilmu Hukum Pasacasarjana Universi.... YUSUF (2021)
KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTAR LEMBAGA PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI .... ALHAM D10211036 (2014)
ANALISIS DISPARITAS PIDANA DALAM KASUS PEMERKOSAAN .... BERTIN D10214005 (2016)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI .... SITTI NURHAYATI SYAMSUNINGSIH D10214009 (2016)
PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA KORUPSI .... MUHAMAD NUR IBRAHIM D10214011 (2016)
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN MALPRAKTEK KEPERAWATAN .... MOHAMMAD. FADLI DG. PATOMPO D10214012 (2016)
TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TORA BELO KABUPATEN SIGI TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT .... CHRISTINE LOSSA D10214013 (2016)
DISPARITAS PEMIDANAAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA .... FITRIANI TOLIANGO D10214037 (2016)
UPAYA KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PIDANA .... PINI ALVIONITA D10214045 (2016)
WEWENANG PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .... RAHMATRIYADI M10111031 (2014)
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DI KABUPATEN DONGGALA DAN SIGI) .... MOHAMAD FAUZI M10111048 (2014)
ANALISIS TITIK PULANG POKOK DAN BAURAN PEMASARAN USAHA BAWANG GORENG (Studi Kasus Pada Industri Kecil Raja Bawang Palu) .... BAMBANG ANDRY M10210009 (2014)
EFEKTIVITAS HUKUM KEPAILITAN TERHADAP KASUS KEPAILITAN PT TELKOMSEL Tbk .... ITO LAWPUTRA M10211001 (2014)
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA PALU .... ROSNAH M10211002 (2014)
PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH .... M. ARIF PANUNGKUL M10211003 (2015)
PENERAPAN SISTEM PEMBINAAN KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM KEBIJAKAN PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH .... SAID M10211004 (2014)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI KOTA PALU .... ASMAH M10211005 (2014)
PENEGAKAN HUKUM IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN .... WAHYUNI M10211006 (2014)
MENGGAGAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM LINGKUP CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK WARGA NEGARA .... NUR ACHSAN SYAM M10211007 (2014)
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA .... MOH. TAMSIL TAMRIN M10211008 (2014)
EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH .... RUSLAN M10211011 (2014)
TERTIB PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH .... RACHMAH M10211014 (2014)
WEWENANG MAHKAMAH AGUNG BERKENAAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH .... HARTONO M10211015 (2014)
ANALISIS KEPEMILIKAN SENJATA API DINAS POLRI DAN IMPLIKASI PSIKOLOGIS TERHADAP PEMEGANGNYA DI POLRES PALU .... HERFIAN M10211016 (2015)
KEDUDUKAN DAN TUGAS WAKIL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .... ASRUN M10211020 (2014)
EFEKTIVITAS PERANAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS .... EFRAIM JIMMY PANDONGE M10211023 (2015)
KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK, .... IRAWATI LANDEGAWA M10211025 (2014)
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ASURANSI ATAS PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASURANSI .... ANDI RISMALADEWI M10211026 (2014)
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 .... BAHAL SIMANGUNSONG M10211027 (2015)
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL (SUATU KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN DI KOTA PALU) .... ARISANTO PADIDI M10211028 (2015)
ANALISIS PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN GEDUNG DHARMA WANITA PROPINSI SULAWESI TENGAH .... LA SIDA M10211032 (2014)
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN TELECONFERENCE DALAM PEMERIKSAAN SAKSI DI PERSIDANGAN PERKARA PIDANA .... SUGIARTO M10211033 (2015)
PENDAFTARAN TANAH UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH .... HOSEA LINTIN M10211039 (2015)
TINDAK PIDANA PERETAS (HACKING) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL .... BUDI ARTA PRADANA NONGTJI M10211041 (2014)
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA .... EVI M10211044 (2016)
GAGASAN PENERAPAN PAJAK PROGRESIF DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN .... DEDY WAHYUDI M10212002 (2015)
PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA PALU U .... RINA M10212003 (2015)
AKIBAT HUKUM KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH DAN PERLINDUNGANNYA DI INDONESIA (Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam, Serta Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Nikah di Indonesia) .... AHMAD DEDY ARYANTO M10212005 (2014)
KEDUDUKAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM .... MUHAMMAD KADEKOH M10212006 (2014)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN MOROWALI .... HERLAN M10212009 (2016)
KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA .... HUSNUL HUDZAIFAH M10212011 (2015)
UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK .... ASRIYANI M10212012 (2014)
PENERAPAN PERSETUJUAN MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK ( INFORMED CONSENT) DOKTER DALAM PELAYANAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT DI KOTA PALU .... ANNA VERONICA PONT M10212016 (2015)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUBAHAN KEUTUHAN KAWASAN PADA KAWASAN SUAKA ALAM DI WILAYAH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI TENGAH .... MARWANSYAH M10212017 (2015)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KELALAIAN PENANGANAN DUKUN PATAH TULANG DAN URGENSINYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA .... MUH. ARDI MUNIR M10212020 (2014)
EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIWILAYAH SULAWESI TENGAH .... AHMAD TAHALI M10212021 (2015)
TAFSIR KONSTITUSIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PELANGGARAN DALAM PERSELISIHAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH .... SRI WAHYUDIN H MOONTI M10212022 (2014)
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) BAGI NEGARA BERKEMBANG .... ARA HEPPY KOESPITASARI M10212031 (2015)
ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI TERSELUBUNG (STUDI KASUS PADA PANTI PIJAT DI KOTA PALU) .... MUH. FIKRI M10212032 (2014)
ANALISIS KRIMINOLOGIS FREKUENSI KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM RESORT MAMUJU UTARA .... SADDAMM10212037 (2015)
ANALISIS TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN MODAL VENTURA .... MARIATI M10212041 (2014)
PEMBELIAN TERSELUBUNG DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAM .... ZAINUDIN M10212043 (2014)
PERLINDUNGAN KORBAN SALAH TANGKAP PADA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME POSO .... FEBRIANSYAH TAHIR M10212045 (2015)
ANALISIS PENGGUNAAN SAKSI VERBALISAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA .... ZAINAL ARIFIN M10212048 (2014)
ANALISIS SUB KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH .... Hj. WARDAH AL AMRI M10212050 (2014)
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PROMOSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL KE JABATAN STRUKTURAL DALAM KERANGKA ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Kasus Pada Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai) .... AHMAD HAMID M10212053 (2014)
ANALISIS SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .... NURDIN M10212059 (2015)
KEDUDUKAN PRAKONTRAKTUAL PADA KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL DI INDONESIA .... GABRIELLA ALMASARI DATUAN M10212064 (2014)
PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI .... ABD RAZAK MUSAHIB M10213003 (2015)
ANALISIS TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK PERFORMING RIGHTS KARYA MUSIK (Studi Kasus Pada Penyelenggara Hiburan Karaoke Di Kota Palu) .... RESMI YUSTI ANDHINII M10213004 (2015)
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL .... NURSARINDA SIAMA M10213007 (2015)
KEDUDUKAN PARTAI POLITIK DALAM MENERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK .... MOHAMMAD IQBAL M10213010 (2016)
WEWENANG PENGUJIAN KONSTITUSIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL(STUDI PUTUSAN NOMOR 33/PUU-IX/2011) .... WARDA SAID M10213013 (2015)
KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DALAM MENGAWASI SIARAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 .... NELLY MUHRIANI M10213018 (2015)
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAWASAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA KANTOR BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH .... CHRISTIEN LINDA AFRILIANTI M10213021 (2016)
EFEKTIFITAS PENERAPAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI KOTA PALU .... MOHAMAD AIDIL M10213022 (2015)
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEHUTANAN (antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) .... Steven Yohanes Kambey M10213026 (2015)
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (SUATU KAJIAN HUKUM PROGRESIF) .... MULYADI M10213030 (2015)
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI PADA MASA PRA PENEMPATAN, PENEMPATAN DAN PURNA PENEMPATAN .... JULIUS T. MANDJO M10213031 (2014)
KEWENANGAN POLISI KEHUTANAN DALAM BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI SULAWESI TENGAH .... HERMANUS RIDHOLOF M10213033 (2016)
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH .... SUAIB M10213034 (2016)
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA PADA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN DONGGALA .... HASMAN HUSIN SULUMIN M10213035 (2015)
KONSEP HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. MEGA FINANCE CABANG PALU .... MOH. NAFRI M10213041 (2015)
EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDAN BERKAITAN DENGAN TINGKAT RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARATAN KELAS IIA PALU .... ZAHRAH M10213056 (2015)
EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN DONGGALA Garda Aldino Hutabarat Stb. D102 19 090 “Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak PidanamNarkotika Di Kabupaten Donggala” Di bimbing oleh Johnny Salam, sebagai pembimbing utama dan Benny Diktus Yusman sebagai pembimbing anggota Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bebera.... GARDA ALDINO HUTABARAT (2021)
ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II A PALU Muhammad Abdurrahman Afif Hasibuan D102 19 089 “Analisis Pembinaan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii A Palu. Dibimbing oleh Benny Diktus Yusman dan Syachdin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pembinaan terhadap residivis anak di lembaga pembinaan k.... MUH ABDURRAHMAN AFIF HASIBUAN (2021)
TIJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG MELALUI REHABILITASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PALU Yusran Stb : D102 19 101 “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Nark Tikadan Obat Terlarang Melalui Rehabilitasi Di Lembaga Permasyarakatan Kelas Ii A Palu” Di bimbing oleh Johnny Salam, sebagai pembimbing utama dan Benny Diktus Yusman sebagai pembimbing anggota. Penelitia ini bertujuan .... YUSRAN (2021)
EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN DONGGALA Lukman Stb D 102 19 098 “ Efektivitas Pidana Lapas Terhadap Pelaku Narkotika Padanaa di Kabupaten Donggala" Dibimbing oleh Jubair selaku pembimbing utama dan Benny Diktus usman selaku pembina anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis beberapa hal. Pertama, bagaimana.... LUKMAN (2021)
PELAKSANAAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (Studi Di Polres Donggala) Alaudin Yasin Stb : D102 19 113 “Pelaksanaan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Di Polres Donggala)” Di bimbing oleh Johny Salam, sebagai pembimbing utama danHamdan Ramapadio sebagai pembimbing anggota. Penelitia ini membahas .... ALAUDIN YASIN (2021)
PROBLEMATIKA YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN ABSTRAK AGUS MADJID. D10218072: Problematika Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Pelayaran. Pembimbing: Benny Diktus Yusman, dan Hamdan Rampadio, Indonesia sebagai negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Untuk mewujudkan Negara Indonesia sebaga.... AGUS MADJID (2021)
Analisis Kriminologis Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sigi ABSTRAK Sonifati Zendrato D102 19 100 “Analisis Kriminologis Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sigi” Di bimbing oleh Jubair, sebagai pembimbing utama dan Benny Diktus Yusman sebagai pembimbing anggota. Penelitia ini membahas tentang fokus pada masalah faktor-faktor yang menyebabkan terja.... SONIFATI ZENDRATO (2021)
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR COSTUMER PRINCIPLES) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRING) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG LUWUK ABSTRAK Faizal Bempah, D.102.18.018, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundring) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Luwuk, Pembimbing I : Dr. Agus Lanini, S.H, M.H., Pembimbing I.... FAIZAL BEMPAH (2021)
PROGRAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) KEBIJAKAN PRIORITAS PEMERINTAH DI ERA PASCA REFORMASI DI KABUPATEN SIGI ABSTRAK I Wayan Suleman (2020), dengan judul “Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kebijakan Prioritas Pemerintah di Era Pasca Reformasi Di Kabupaten Sigi”. Dibimbing oleh Asmadi Weri dan Sahrul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Instruksi Presiden.... I WAYAN SULEMAN (2021)
ANALISIS AMUK MASA DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI DI KOTA PALU ABSTRAK Mohammad Akbar (D10216020). ANALISIS AMUK MASA DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI DI KOTA PALU. Pembimbing I Jubair, Pembimbing II Syachdin Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan amuk masa di Kota Palu dan Bagaimana upaya penanggu.... MOHAMMAD AKBAR (2020)
KAJIAN YURIDIS IMPLIKASI JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP PERKARA PIDANA ABSTRAK Mohammad Tang/D 102 17 032, “Kajian Yuridis Implikasi Justice Collaborator Terhadap Perkara Pidana”. Dibimbing oleh Jubair dan Kartini Malarangan Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konsep justice collaborator dalam perkara pidana; dan untuk m.... MOHAMMAD TANG (2020)
Telaah Yuridis Praktik Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Sulawesi Tengah (Studi Putusan Bawaslu Nomor:02/TSM/BWSL.SULTENG/1/) .... RINI SUWARNI (2021)
PEMBATASAN KEKUASAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ABSTRAK Muhammad Hisyam, 2020. Pengembangan Booklet Berbasis Penelitian Jenis-Jenis Amphibi Sebagai Media Pembelajaran Mata Kuliah Taksonomi Hewan Di Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Tadulako. Tesis. Program Studi Magister Pendidikan Sains, Fakultas Pascasarjana, Universitas Ta.... AS'AD.R (2021)
LELANG EKSEKUSI BENDA JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALU ABSTRAK Jahantus Banjarnahor, D 102 18 058, Lelang Eksekusi Benda Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palu. Dalam penelitian ini Penulis dibimbing oleh Syamsuddin Baco dan Hj.Sitti Fatimah Maddusila. Kreditur akan berupaya untuk pengembalian piutan.... JAHANTUS BANJARNAHOR (2021)
ANALISIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA IVON GUSTIANTY, D 102 18 011, Analisis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa. Dibimbing oleh: Aminuddin Kasim dan Awaluddin. Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu proses penerapan demokrasi di lingkup desa. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa rawan akan terjadinya perselis.... IVON GUSTIANTY (2021)
TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENANGGULANGAN TANAH TERLANTAR ABSTRAK Rumusan Masalah : Bagaimana tanggungjawab pemerintah terhadap penelantaran tanah dalam prespektif hukum tanah nasional dan bagaimana akibat hukum apabila pemerintah tidak melaksanakan tanggungjawabnya terhadap penelantaran tanah oleh pemegang hak. Tujuan yang hendak dicapai dalam peneli.... GANIA GABRIELLA (2021)
ANALISIS KEDUDUKAN MANTAN NARAPIDANA TERORISME DALAM MEMPEROLEH HAK ATAS PEKERJAAN MARIANO PUTRA PRAYOGA SUMANGKUT. D 102 18 017 “Analisis Kedudukan Mantan Narapidana Terorisme dalam Memperoleh Hak atas Pekerjaan” dibimbing oleh Dr. Jubair, S.H., M.Hum Sebagai pembimbing utama dan Dr. Benny Diktus Yusman, S.H., M.Hum Sebagai Pembimbing anggota. Penelitian ini membahas t.... MARIANO PUTRA PRAYOGA SUMANGKUT (2021)
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palu) ABSTRAK I Wayan Sukardiasa (D 102 16 037). Judul teis: Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Tidak Menghapuskan Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Palu). Pembimbing I: Abdul Wahid. Pembimbing II: H. Hamdan Rampadio. Perma.... I WAYAN SUKARDIASA (2021)
ANALISIS PERHITUNGAN JUMLAH UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT Palu ) Nama : Eko Dwi Raharjo No. Stambuk : D 102 16 023 Judul : ANALISIS PERHITUNGAN JUMLAH UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT Palu ) Abstrak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 200.... DWI EKO RAHARJO (2021)
PERLJNDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTAPALU Fadlun Al ldrus, D 102 18 035, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Palu", Pembimbing I : Dr. Benny Dikjus Yusman, S.H., M.H., Pembimbing II: Dr. Syachdin, S.H., M.H Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi permasalahan yang .... FADLUN AL IDRUS (2021)
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH PADA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BUOL ABSTRAK Emiliana Stb : D102 18 036 “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buol” Di bimbing Dr. H. Supriadi SH.,MH, sebagai pembimbing utama dan Dr. Syamsuddin Baco SH.,MH, sebagai pembimbing anggota. Penelitia ini membahas tentang.... EMILIANA (2021)
PEMENUHAN HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI KOTA PALU ABSTRAK Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak Ekosob). merupakan bagian yang esensial dalam hukum hak asasi manusia internasional yang tercantum dalam international b.... NURUL IRMA SURYANI (2022)
PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN Abubakar Djafar No. Stambuk: D102 19 102 " Peran Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan " Di bimbing oleh Jubair, sebagai pembimbing utama dan Hamdan Rampadio sebagai pembimbing anggota Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa beberapa hal. Pertama Bagaimana Peran Peny.... ABUBAKAR DJAFAR (2021)
Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian Di Wilayah Yuridiksi Kantor Imigrasi Palu ABSTRACT ADAM SETIAWAN (D 102 18 005). Thesis. The Effectiveness of Immigration Law Enforcement in the Jurisdiction of the Immigration Office Palu. Under the Supervisions of Benny Diktus Yusman and H. Hamdan Rampadio. This research aims to find out the effectiveness of immigration law enforc.... ADAM SETIAWAN (2022)
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KARENA KELALAINNYA MENGUASAI HASIL HUTAN KAYU TANPA DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 57/PID.B/LH/2020/PN.DGL.) ABSTRAK Sulaeman, D 102 19 095, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Karena Selain Penguasaan Hasil Hutan Kayu Tanpa Sertifikat Hasil Hutan Yang Sah (Studi Putusan Nomor 57/PID.B/LH/2020/PN.DGL.), Dibimbing oleh Johnny Salam dan Syachdin, Rumusan masalah bagaimana pertanggungjawa.... SULAEMAN (2022)
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Pasangkayu) ABSTRAK Teguh Ali Mustaji Stb D102 19 076 "Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Pasangkayu)" Di bimbing oleh Johnny Salam, sebagai pembimbing utama dan Benny Diktus Yusman. Sebagai pembimbing anggota. Penelitian ini bertujuan untuk.... TEGUH ALI MUSIAJI (2021)
PENANGANAN KASUS PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU SERENTAK 2019 DI KABUPATEN BANGGAI ABSTRAK Andy Zulkarnain, D 102 19 093, Penulisan Tesis ini lebih dititikberatkan pada “Penanganan Kasus Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Banggai” Di bimbing oleh Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. H. Hamdan Rampadio, S.H., M.H. selaku .... ANDY ZULKARNAIN (2021)
KEWENANGAN PENYADAPAN PADA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPS ABSTRAK Alexander Tanak (D 102 19 066) Judul Tesis: Kewenangan Penyadapan Pada Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Di bimbing oleh Abdul Wahid, selaku pembimbing utama dan Asri Lasatu, selaku pembimbing anggota. Permasalahan yang hendak diuraikan dalam penelitian ini yaitu: Bagai.... ALEXANDER TANAK (2021)
PROBLEMATIKA YURIDIS TENTANG SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM PERKARA PIDANA ABSTRAK Filemon Ketaren (D 102 19 109) Judul Tesis: Problematika Yuridis Tentang Surat Dakwaan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pidana. Di bimbing oleh Jubair, selaku pembimbing utama dan Hamdan Rampadio, selaku pembimbing anggota. Permasalahan yang hendak diuraikan dalam penelitian ini adalah B.... FILEMON KETAREN (2021)
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BANGGAI ABSTRAK Deky Wahyudi (D 102 19 085). Judul Tesis: “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Kepolisian Resor Banggai”. Dibimbing oleh Jubair Pembimbing Utama dan Sulbadana Pembimbing Anggota. Permasalahan yang hendak diuraikan dalam penelitian i.... DEKY WAHYUDI (2021)
PENERAPAN AZAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Pada Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB) Rumusan masalah bagaimanakah penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Luwuk dan apakah faktor penghambat penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian di P.... NURBAYA BUYUHI (2021)
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENANGGUHAN PENAHANAN (Studi Pada Kepolisian Resor Banggai) ABSTRAK Herman Yoseph Mamu Pati (D 102 19 077) Judul Tesis: Analisa Hukum Terhadap Penangguhan Penahanan Studi Kepolisian Resor Banggai. Di bimbing oleh Jubair selaku pembimbing utama dan Syachdin selaku pembimbing anggota. Permasalahan yang hendak diuraikan dalam penelitian ini adalah. Bagai.... HERMAN YOSEPH MAMU PATI (2021)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK DI KABUPATEN BANGGAI ABSTRAK Deckha Rian Embar Yunianti, D 102 19 075, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pengangkutan, Penyimpanan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Di Kabupaten Banggai, supervised by Benny Diktus Yusman dan Syachdin, rumusan masalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran Izin Usaha Bahan.... DECKHA RIAN EMBAR YUNIANTO (2021)
MAKNA PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA, MENAKAR PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUWUK NOMOR: 180/Pdt.G/PA.Lwk. ABSTRAK Sapri Mariadjang, Stambuk : D10219058 (2019) Makna Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia, Menakar Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor: 180/Pdt.G/PA.Lwk. Dibimbing oleh Sitti Fatimah Maddusila dan Susi Susilawati. Dalam putusan pembatalan perkawinan Pengadilan Agama .... SAPRI MARIDJANG (2022)
IMPLEMENTASI PENGGELEDAHAN PADA TINGKAT PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ABSTRAK MOCH ARIFIN (D 102 19 069) Implementasi Penggeledahan Pada Tingkat Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai). Dibimbing oleh Dr. Jubair, SH,. MH sebagai pembimbing I dan Dr. Hamdan Rampadio, SH,. MH sebagai pem.... MOCH ARIFIN (2022)
PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN PADA SATUAN POLISI LALU LINTAS DI LINGKUNGAN POLRES BANGGAI Sudarmono (D 102 19 078) Judul Tesis: Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas Di Lingkungan Polres Banggai. Di bimbing oleh Aminuddin Kasim, pembimbing utama dan Syachdin, selaku pembimbing anggota. Permasalahan yang hendak diuraikan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah ti.... SUDARMONO (2021)
EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI POLDA SULTENG ABSTRAK Eka Chandra (D10219028), Dengan Judul “Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di POLDA Sulteng”, Dibawah Bimbingan Dr. Jubair, S.H., M.H dan Dr. Benny Diktus Yusman, S.H., M.H Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksan.... EKA CHANDRA (2021)
ANALISIS PENYITAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MUH.RUSMAN(D.10119 007 ), Dengan Judul“Analisis Penyitaan Barang Milik Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Dibawah Bimbingan Dr. Jubair, S.H., M.H dan Dr. Asri Lasatu, S.H., M.H Penyitaan Barang Milik Negara dalam Tindak Pidana Korupsi merupakan upaya yang dilakukan penyidik pada lembaga.... MUH RUSMAN (2021)
DAMPAK HUKUM PERSAINGAN USAHA MINI MARKET TERHADAP PENDAPATAN KIOS-KIOS KECIL ABSTRAK Dwy Murtiningsi, Dampak Hukum Persaingan Usaha Minimarket Terhadap Pendapatan Kios-Kios Kecil, dibimbing oleh Dr. Asmadi Weri. SH, MH dan Dr. Hj. Sitti Fatimah Madusila. SH, MH. Permasalahan yang diteliti adalah prosedur dan dampak dari pemberian izin kepada pengusaha minimarket dan per.... DWY MURTININGSI (2022)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah) Nofri Yuliana Nafri. D102 19 057. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah). Dibimbing oleh Jubair dan Syachdin Jumlah kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Polda Sulteng cenderu.... NOFRI YULIANA NAFI (2021)
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA PALU TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA SEKTOR PARIWISATA ABSTRAK Idris, D 102 19 008, Tanggung Jawab Pemerintah Kota Palu Terhadap Pengelolaan Lingkungan Pada Sektor Pariwisata. Pembimbing I Jalaluddin dan Pembimbing II Insarullah Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup pada.... Idris (2021)
ANALISIS PASAL 53 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA / DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN IRMAWATI. D 102 17 054. Analisis Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara / Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. Pembimbing: Dr. H. Abd. Rasyid Thalib, S.H., M.H., selaku Pembimbing I1 dan Dr. H. Awaluddin,.... IRMAWATI (2021)
Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahaan Indonesia Negara Yang Berdasarkan atas Hukum, Maka dalam peneyelenggaraan Pemerintah melalui sistem hukum. Sistem Hukum Indonesia dimulai dari UUD 1945, Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintahan tanpa pertentangan dengan hukum pokoknya..... ILYAS M. TIMUMUN (2021)
ANALISIS YURIDIS TAFSIR KONSTITUSIONALITAS TERHADAP FRASE ORGANISASI ADVOKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi atas tafsir konstitusionalitas terhadap frase “ Organisasi Advokat ” dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sifatnya otoritatif sebagai landasan yuridis, dan untuk mengetahui legal co.... sofyan joesoef (2021)
ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PASCABENCANA DI KABUPATEN SIGI SULAWESI TENGAH ABSTRAK Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua calo.... Roslinda Patiscawaty (2022)
KEDUDUKAN REFORMA AGRARIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI DAERAH ABSTRAK MASDIN, D 102 16 019, JUDUL TESIS: KEDUDUKAN REFORMA AGRARIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI DAERAH. DI BAWAH BIMBINGAN Dr. SUPRIADI, S.H.,M.Hum., DAN Dr. ASRI LASATU, S.H., M.H. Pelaksanaan Reforma Agraria adalah amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun .... MASDIN (2021)
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN PASANGKAYU ABSTRAK Budi utomo Stb : D102 19073 " Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Pasangkayu" Di bimbing oleh Hamdan Ramapadio sebagai pembimbing utama Syachdin sebagai pembimbing anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa beberapa ha.... BUDI UTOMO (2021)
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT ABSTRAK Sanjaya Gabriel Saragih NIM : D102 19 072 “Pertanggungjawaban Notaris Atas Tindak Pidana Pemalsuan Surat. “ Dibimbing oleh : Dr. Jubair, S.H., M.Hum sebagai ketua tim pembimbing, dan Dr. Syachdin, S.H., M.H., sebagai anggota tim pembimbing. Penulisan tesis ini dititik beratkan pada Pen.... SANJAYA GABRIEL SARAGIH (2021)
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN HAKIM MENERAPKAN PASAL DILUAR DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 229/Pid.Sus/2019/PN Dgl) ABSTRAK Ahmad Gazali (D 102 19 096)Judul Tesis: Problem Yuridis Kewenangan Hakim Menerapkan Pasal Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Dgl). Pembimbin I: Jubair. Pembimbing II: Hamdan Rampadi.... AHMAD GAZALI (2021)
PROBLEM YURIDIS TENTANG PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (Studi Putusan Pengadilan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Dgl) ABSTRAK Lalu Moh Sandi Iramaya (D 102 19 094) Judul Tesis: Problem Yuridis Tentang Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Penyerobotan Tanah. (Studi Putusan Pengadilan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Dgl). Pembimbin I: Sulbadana. Pembimbing II: Abdul Wahid. Permasalahan ya.... LALU MOH SANDI IRAMAYA (2021)
PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH SISTEM REDUCE, REUSE DAN RECYCLE ABSTRAK Lukman, Pencegahan Pencemaran Lingkungan Melalui Pengelolaan Sampah Sistem Reduce, Reuse dan Recycle, dibimbing oleh Supriadi dan Insarullah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Palu mengikutsertakan masyarakat dalam penanggulangan sampah dan untuk mengetahui p.... LUKMAN (2021)
IMPLEMENTASI HAK NARAPIDANA ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN PADA RUMAH TAHANAN KABUPATEN PASANG KAYU ABSTRAK Adhe Sigit Sutanto Stb : D10219071 " Implementasi Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Pada Rumah Tahanan Pasangkayu " Di bimbing oleh Benny Diktus Yusman, sebagai pembimbing utama, Hj. Kartini Malarangan sebagai pembimbing anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui da.... ADHE SIGIT SUTANTO (2022)
TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 (STUDI KASUS PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BANGGAI) ABSTRAK Bahwa tesis ini berjudul “ Tata Kelola Pemilihan Serentak 2019 (Studi kasus penundaan Pemilihan Umum di Kabupaten Banggai), adapun yang menjadi pembimbing Aminuddin Kasim dan Gunawan Arifin. Tesis ini bertujuan untuk lebih mengetahui mengapa pemilihan umum yang telah ditetapkan pada ta.... MUHAMMAD ADAMSYAH USMAN (2022)
POLITIK HUKUM MITIGASI BENCANA DALAM PENATAAN RUANG KOTA PALU PASCA BENCANA GEMPTSULIKUI (GEMPA BUMI, TSUNAMI, LIKUIFAKSI) Legal politics is a legal policy that will be or has been implemented nationally by the Government of Indonesia which includes the process of making and implementing laws that can show the nature and direction in which the law will be built and enforced. Spatial planning as a system of spatial plan.... IZHAMUL HAQ SALUMPU (2022)
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI .... AFRIANSYAH PUTRA (2022)
OPTIMALISASI PENGAWASAN OMBUDSMAN PERWAKILAN SULAWESI TENGAH DALAM PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA PALU ABSTRAK ANDI DEWI NURHALISA, D 102 19 002 , Optimalisasi Pengawasan Ombudsman dalam Pelayanan Publik bidang Pendidikan di Kota Palu (dibimbing oleh Bapak Dr. H. Idham Chalid SH, MH dan Bapak Dr. Rahmat Bakri SH, MH ) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Fungsi Ombudsman dalam menga.... ANDI DEWI NURHALISA (2022)
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Limbah Medis Rumah Sakit Di Kota Palu Yudha Charmeldi Mowanutu, Stb D 102 19 049, Judul Tesis Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Limbah Medis Rumah Sakit Di Kota Palu, dibawah bimbingan Johnny Salam dan Hamdan Rampadio. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai, bagaimanakah penegakan hukum pidana lingkungan .... YUDHA CHARMELDI. M (2022)
EFEKTIFITAS UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENJAGA SITUASI KAMTIBMAS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK DI KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 EFEKTIFITAS UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENJAGA SITUASI KAMTIBMAS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK DI KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 Takdir,1 Benny Diktus Yusman,2 H. Hamdan Rampadio.2 Email : Ttakdir92@gmail.com 1Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako 2Dosen.... TAKDIR (2021)
JAMINAN SOSIAL BAGI NELAYAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL ABSTRAK Moh. Raih Muthaharri Erawanto, Stambuk: D102 18 054, “Jaminan Sosial Bagi Nelayan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)”. Dibimbing oleh Dr. H. Sulbadana S.H., M.Hum sebagai Pembimbing I dan Dr. Mohammad Tavip,, S.H., M.H sebagai P.... MOH RAIH MUTHAHARRI ERAWANTO (2021)
Tata Kelola Pungutan Restribus Parkir Di Tepi Jalan Berkaitan Dengan Paerubahan Tarif Berdasarkan PErda No.9 Tahun 2016 ABSTRAK Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Selanjutnya pada Pasal 18 Negara Kesatuan Republik Indonesi dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupat.... RUSWANDI (2022)
ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI ABSTRAK Adief Swandaru D 102 18 045 “ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI” Korupsi dinilai sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), sehingga dalam pemberantasan dan penanganannya membutuhkan upaya .... ADIEF SWANDARU (2022)
Pelaksanaan Kontrak Bangun Guna Serah Dalam Pemanfaatan Aset Negara Pelaksanaan Kontrak Bangun Guna Serah Dalam Pemanfaatan Aset Negara, Mashuri A. Rahim D 102 18 086, Pembimbing, Dr. H. Sahlan, SH, SE, MS, Dr. Moh. Ikbal Borman, SE, SH, MH. ABSTRAK Dalam upaya optimalisasi asset negara dalam bentuk tanah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan dalam rangk.... MASHURI A. RAHIM (2021)
ASPEK HUKUM PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH UNTUK PEMBANGUNAN fokus penelitian ini adalah pertambahan penduduk disuatu daerah berimplikasi pada ketersediaan sandang, pangan, dan papan. dan ketiganya merupakan kebutuhan primer manusia, serta ketiganya terkait pula dengan ketersediaan tanah atau lahan sebagai bahan yang paling primer. penelitian yang digunakan a.... MAICHAL ANDERSEN TAMPOMA (2024)
EFEKTIFITAS SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI PROVINSI SULAWESI TENGAH ABSTRAK ANDHIKA HIKMANINGTYAS NGADIMIN, D 102 19 003, Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Provinsi Sulawesi Tengah. Program pascasarjana Universitas Tadulako. (Dibimbing oleh : (I) Dr. Benny Diktus Yusman, S.H.,M.H (II) Dr. .... ANDHIKA HIKMANINGTYAS NGADIMIN (2022)
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA ABSTRAK Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia. Dan apa hambatan dan faktor yang dihadapi dalam penanggulangan pidana terorisme di Indonesia, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kejahatan te.... AGUS TRI SAPUTRA (2022)
PERAN KANTOR KEMENTERIAN ATR/BPN KOTA PALU DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH GANDA DI KOTA PALU ABSTRAK MARIA LIONITA AYU PRATIWI, D 102 19 001, Peran Kantor Kementerian ATR/BPN Kota Palu Dalam Menyelesaikan Permasalahan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Ganda Di Kota Palu. Program pascasarjana Universitas Tadulako. (Dibimbing oleh : (I) Dr. Asmadi Weri, S.H.,M.H. (II) Dr. Ahmad Aswar Rowa, .... MARIA LIONITA AYU PRATIWI (2022)
EKSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 TENTANG PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN DAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PRAKTEK PERADILAN PIDANA ABSTRAK KHANSA QANIA FEBIANI. STAMBUK : D10219111. Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Perluasan Objek Praperadilan Dan Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Praktek Peradilan Pidana, Dibawah Bimbingan Jubair dan Syachdin Praperadilan merupakan wewenang Pengadila.... KHANSA QANIA FEBIANI (2021)
PRINSIP KEADILAN DALAM PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA ABSTRAK Pemilihan langsung sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah merupakan instrument penting untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis di tingkat lokal. Pemilihan langsung yang dilaksanakan sejak tahun 2005 sampai dengan pelaksanaan pemilihan serentak terus mengal.... SAMSUL Y. GAFUR (2022)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MELALUI SISTEM OUTSOURCING Fiqriawan Arnol H.Sunu Stb. D102 20 092 “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Melalui Sistem Outsourcing” Di bimbing oleh Asmadi Weri, sebagai pembimbing utama dan Ahmad Aswar Rowa sebagai pembimbing anggota Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa beberapa hal. Pertama Baga.... FIQRIAWAN ARNOL H.SUNU (2022)
IMPLEMENTASI PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DI SULAWESI TENGAH ABSTRAK Komang Audy Josua Dyatmikha, D 10219021, Implementasi Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Sulawesi Tengah, Dibimbing oleh Benny Diktus Yusman dan H. Hamdan Hi. Rampadio. Rumusan masalah seberapa efektif pemberian kompensasi dan restitusi terhadap ko.... KOMANG AUDY JOSUA DYATMIKHA (2022)
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES DONGGALA ABSTRAK I Wayan Wednantara Stb : D102 200 37 “Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Donggala ” Di bimbing oleh Johnny Salam, sebagai pembimbing utama dan Hamdan Rampadio sebagai pembimbing anggota. Penelitian ini membahas tentang masalah B.... I WAYAN WEDNANTARA (2022)
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) TERHADAP ISTRI SIRI ( STUDI KASUS PUTUSAN NO. 224 /PID.B/2019/PN MTR ) ABSTRAK Rindaya Sitompul, No. Stambuk : D 102 20 110, Tinjauan Yuridis Penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Terhadap Istri Siri ( Studi Kasus Putusan No. 224 /Pid.B/2019/PN Mtr ), dibawah bimbingan Jubair dan Syachdin. Permasalahan yang diteliti adalah bagaim.... RINDAYA SITOMPUL (2022)
PERSPEKTIF HUKUM DAN PEMBERITAAN MEDIA MASSA DALAM KASUS TERORISME DI SULAWESI TENGAH ABSTRAK Muhammad Khairil, stambuk: D 102 20 098, “Perspektif Hukum dan Pemberitaan Media Massa Dalam Kasus Terorisme di Sulawesi Tengah” Dibimbimbing oleh Sulbadana dan Rahmat Bakri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum dan perspektif pemberitaan media dalam .... MUHAMMAD KHAIRIL (2022)
HALAMAN JUDUL URGENSI SINKRONISASI DAN HARMONISASI REGULASI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA ABSTRAK MUHAMMAD RIAN NOPRIYANTO, D 102 20 041, Urgensi Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi Dalam Pengelolaan Dana Desa, dibimbing oleh Surahman dan Rahmat Bakri, rumusan masalah apakah tujuan pemberian dana desa sesuai dengan konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan bagaimanakah penataa.... MUHAMMAD RIAN NOPRIYANTO (2022)
ANALISIS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG -.... UMAR (2022)
IMPLEMENTASI PERPOLISIAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM (STUDI PADA POLDA SULTENG) ABSTRAK Didik Supranoto, D 102 20025, Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum (Studi Pada Polda Sulteng), supervised by H. Sulbadana dan Syachdin, rumusan masalah Bagaimanakah peranan dan fungsi Perpolisian Masyarakat (Polmas) dalam pencegahan kejahatan dan faktor-faktor ap.... DIDIK SUPRANOTO (2022)
PENETAPAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DI POLDA SULTENG ABSTRACT AMAN GUNTORO, D 102 20026, Determination of Medical and Social Rehabilitation for Narcotics Users at the Central Sulawesi Regional Police, supervised by H. Sulbadana and Syachdin, problem formulation The extent to which the efforts of Police investigators in determining rehabilitation fo.... AMAN GUNTORO (2022)
ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAKAN TEGAS DAN TERUKUR OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ABSTRAK Avizar Hidayat Qivari, Stb D 102 19 053, Judul Tesis Analisis Yuridis Tentang Tindakan Tegas Dan Terukur Oleh Kepolisian Republik Indonesia, dibawah bimbingan Benny Diktus Yusman dan Hamdan Rampadio. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai apa yang menjadi dasar hukum Kepolisia.... AVIZAR HIDAYAT GIVARI (2022)
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN POLRI (Studi Di Polda Sulawesi Tengah) ABSTRAK Devy Erisandy D 102 20 035 Judul “Efektivitas Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara Di Lingkungan Polri (Studi Di Polda Sulawesi Tengah)” dibawah bimbingan Jubair sebagai Pembimbing utama dan Syachdin sebagai Pembimbing anggota. Rumusan masalah penelitian ini Bagaimanakah Efektivit.... DEVY ERISANDY (2022)
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PALU ABSTRAK Helfrina D102 20 005 “Efektivitas Penegakan Hukum TerhadapPelanggaran Lalu LintasDi Kota Palu”DibimbingolehJubair, sebagai pembimbing utama dan Syachdin sebagai pembimbing anggota. Penelitian ini membahas tentang fokus pada masalahefektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu.... HELFRINA (2022)
Analisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Balk Melalui Media Sosial Di Kota Palu ABSTRAK Adli Arsyad Stb : D102 20 033, Analisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Balk Melalui Media Sosial di Kota Palu" Di bimbing Jubair sebagai pembimbing utama dan Kartini Malarangan sebagai pembimbing anggota. Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan mengkaji penerapan hukum pidana terhada.... ADLI ARSYAD (2022)
PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DI PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMBENTUKAN PERDA DALAM PERSPEKTIF LEGAL SYSTEM (Studi Kasus DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, DPRD Kota Palu, DPRD Kab. Donggala, Dan DPRD Kab. Sigi) ABSTRAK Kewenangan membuat Perda merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya peraturan daerah sebagai salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Fungsi pembentukan perda adalah fungsi yang melekat pada lembaga DPRD untuk menyusun, men.... LUKMAN (2022)
Sistem Pengawasan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia ABSTRAK SISTEM PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA Pembimbing I : Dr. Surahman, S.H.M.H Pembimbing II : Dr. Asri Lasatu, S.H., M.H Tesis ini berjudul Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing. tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengawasan penggunaan .... LIANORA SINAGA (2023)
ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PERKARA PIDANA PELAKUNYA ANAK ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Kls I A Palu ) ABSTRAK I Nyoman Purya (D10220027) Judul Tesis : Analisis Putusan Pemidanaan Terhadap Perkara Pidana Pelakunya Anak. Dibimbing oleh Jubair selaku pebimbing utama dan H. Hamdam Rampadio selaku pebimbing anggota. Permasalahan yang hendak diuraikan dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana dasar perti.... I NYOMAN PURYA (2022)
ANALISIS TERHADAP TINDAKAN MALADMINISTRASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ABSTRAK Andi Rio Rahmat Dg Rahmatu, D10215021, Analisis Tindak Pidana Maladministrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Dibimbing Beny Diktus Yusman dan Jubair. In casu alam perkara tindak pidana korupsi sekalipun merupakan delik formil namun haruslah dibuktikan oleh penegak hukum tentang adanya niat j.... ANDI RIO R. RAHMATU (2022)
PROSES PENGAWASAN PENETAPAN DIVERSI OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAPAS PALU BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ABSTRAK Alfred Noval, Stb D 102 19 033, Judul Hasil Penelitian Proses Pengawasan Penetapan Diversi Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Palu Berdasarkan Undang - Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dibawah bimbingan Johnny Salam dan Syachdin. Anak adalah bagian yang t.... ALFED NOVAL (2022)
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 74/PUU-XVII/2020 PASAL 222 UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Muhammad Abdi Sabri I Budahu, D102 19 011, ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 74/PUU-XVIII/2020 PASAL 222 UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO. (Dibimbing oleh;(I) Aminuddin Kasim,(II) AsriLasatu.) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pene.... MUHAMAD ABDI SABRI I BUDAHU (2022)
ANALISIS IMPLEMENTASI DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLDA SULAWESI TENGAH ABSTRAK Siti Elminawati, D102 19 083. Analisis Implementasi Diversi pada tingkat Penyidikan di Polda Sulawesi Tengah. Dibimbing oleh Jubair dan Syachdin. Analisis Implementasi Diversi pada tingkat Penyidikan di Polda Sulawesi Tengah ada yang berhasil dan ada juga yang gagal,oleh karen.... SITI ELMINAWATI (2022)
PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN MELALUI SKEMA REFORMA AGRARIA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH ABSTRAK KHRISNA WISNU PUTRA AKIMAS, D 102 19 022, Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Melalui Skema Reforma Agraria Di Provinsi Sulawesi Tengah. Program Pascasarjana Universitas Tadulako. (Dibimbing oleh : (I) Dr.H.Sahlan,S.H.,S.E.,M.S. (II) Dr. Ahmad Aswar Rowa, S.H.,M.H.) Penelit.... KHRISNA WISNU PUTRA AKIMAS (2022)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDAR UANG PALSU ABSTRAK Munifah,D 102 15 043, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu (Studi Kasus Putusan:No.111/pid.B/2015/PN dgl). supervised by Jubair dan Abd Wahid Rumusan masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar uang palsu dan kendala penegakan hukum terhadap tindak pid.... MUNIFAH (2022)
PELAKSANAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ( UUD NRI TAHUN 1945 ) Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak prerogatif presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pensakralan UUD 1945 itu sudah mulai sejak orde lama dan dilanjutkan bahkan diperkuat di era orde baru untuk pelanggengan kekuasaan, terutama kekua.... BERLIANTA (2022)
WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU DALAM PELAKSANAAN PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 ABSTRAK Samerdan Munggeli, D10220002, Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Dalam Pelaksanaan Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Dibimbing oleh Jalaluddin dan Abdullah Iskandar. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui upaya Badan P.... SAMERDAN MUNGGELI (2022)
Efektivitas Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika .... IRVAN A. KARIM (2023)
PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL SEKRETARIS DAERAH PASCA PEMILIHAN ABSTRAK Nananghairani Stb : D10 220 018, “Pengangkatan Pejabat Struktural Sekretaris Daerah Pasca Pemilihan”, Di bimbing Muja’hidah sebagai pembimbing utama dan Abdullah Iskandar sebagai pembimbing anggota. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna kewenangan Kepala Daerah terhadap .... NANANGHAIRANI (2022)
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU (Studi Kasus Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal.(Pemilu) ) ABSTRAK Dwiki Putra Perkasa. D102 20 077. Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu (Studi Kasus Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal.(Pemilu) ). Dibawah Bimbingan Benny Diktus Yusman Sebagai Pembimbing Utama dan Hamdan Rampadio Sebagai Pembimbing Anggota. Tujua.... DWIKI PUTRA PERKASA (2022)
IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI DALAM PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLISI REPUBLIK INDONESIA (NO. POL : SKEP/244/XII/2006) ABSTRAK Eko Arianto., D102 20 029, “Implementasi Surat Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Pendidikan Pembentukan Bintara Polisi Republik Indonesia (No. Pol: Skep/ 244/ XII/ 2006)”. Dibimbing oleh Asmadi Weri, sebagai pembimbing utama dan Hamdan Rampadio. Bagaimanakah implementasi.... EKO ARIANTO (2022)
ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ELEKTRONIK DI INDONESIA The problem that will be described in this research is how is the role of the prosecutor in the prosecution process against defendants in corruption cases who fled abroad? And what are the obstacles in the prosecution process for defendants in corruption cases who have fled abroad? To obtain legal .... SUMARLIN KALA (2023)
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Barang Berbahaya Dan Beracun Di Kota Palu ABSTRAK Penanganan limbah bahan berbahaya berawal dari beberapa tragedi yang sangat mengerikan dengan korban manusia dan lingkungan dalam skala besar dan akut. Salah satu prakteknya pada aktivitas tambang emas rakyat selalu menggunakan merkuri pada proses penambangannya. Penelitian ini bertujuan un.... FRANSISKUS (2022)
ANALISIS YURIDIS PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI PALU) ABSTRAK Tesis ini berjudul “ Analisis Yuridis Peranan Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Kejaksaan Palu) “ Pembimbing Dr.H. Sulbadana SH.MH dan Dr.H. Hamdan Rampadio SH.MH. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana peranan kejaksaan dalam pembuktian terha.... NUR SRICAHYAWIJAYA (2022)
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES PALU ABSTRAK Untuk menganalisis pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Palu dan untuk menganalisis implementasi Diskresi Kepolisian Dalam Menerapkan pendekatan keadilan Restoratif terhadap Kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh A.... YOHAN DAUD (2022)
(LEGAL ANALYSIS OF PROSECUTOR'S ROLE E IN PROSECUTING CORRUPTION) ABSTRAK Novita, D 102 20 054, Analisis Hukum Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, supervised by Jubair dan Syachdin. Rumusan masalah Bagaimanakah efektivitas peran Kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi dan hambatan peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana ko.... NOVITA (2022)
ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ABSTRAK Firdaus M. Zein, D 102 20 055, Analisis Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, supervised by Abdul Wahid dan H. Hamdan Rampadio, rumusan masalah Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dibawah ancaman minimum dalam perkara Tindak.... FIRDAUS M. ZEIN (2022)
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DEBITUR DALAM PERKARA KEPAILITAN ABSTRAK Desy Eka Cahyani. D 101 16 099. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debitur Dalam Perkara Kepailitan. Dibawah bimbingan Dr. Asmadi Weri, S.H., M.H., sebagai pembimbing utama dan Dr. Ahmad Aswar Rowa, S.H., M.H. sebagai pembimbing anggota. Permasalahan pada penelitan ini adalah Ba.... DESY EKA CAHYANI (2023)
ANALISIS YURIDIS TENTANG EKSEKUSI UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara) ABSTRAK Muhammad Apryadi (D 102 19 110) Judul Tesis: Analisis Yuridis Tentang Eksekusi Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara. Di bimbing oleh Abdul Wahid selaku pembimbing utama dan Hamdan Rampadio selaku pembimbing anggota. Perma.... MUHAMMAD APRYADI (2022)
PERANAN SAKSI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK RIO PAKAVA ABSTRACT Jamaluddin, D 102 20 011, Peranan Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Polsek Rio Pakava Kabupaten Donggala, supervised by Benny D. Yusman and Syachdin. Kasus kekerasan dalam rumah tangga sangatlah memprihatinkan, korban cenderung malu untuk.... JAMALUDDIN (2022)
KEDUDUKAN HUKUM TENAGA FUNGSIONAL KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SEBAGAI PERANCANG PERATURAN DAERAH ABSTRAK FREDY BALLA, D 102 19 013, Kedudukan Hukum Tenaga Fungsional Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Seabagai Perancang Peraturan Daerah (dibimbing oleh Bapak Dr. Surahman, SH, MH dan Bapak Dr. Asri Lasatu, SH, MH ) Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Hukum Tanaga Fungs.... FREDY BALLA (2022)
MAKNA PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN ABSTRAK MUH. ARIEF BUDIMAN RAMLAN, D 102 20 094. “MAKNA PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN”, PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM, PASCASARJANA, UNIVERSITAS TADULAKO. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat diungkapkan maksud .... MUH. ARIEF BUDIMAN RAMLAN (2022)
URGENSI PENERAPAN KONSEP HUKUM PROGRESIF DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI ABSTRAK Muh Fajrin Aprillah Imran. D102 20 034. Urgensi Penerapan Konsep Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi. Dibawah Bimbingan Jubair Sebagai Pembimbing Utama dan Abdul Wahid Sebagai Pembimbing Anggota. Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalis.... MUH FAJRIN APRILLAH IMRAN (2022)
IMPLIKASI PENETAPAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUAN DI KOTA PALU ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan pengelolaan pertambangan setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja serta implikasi adanya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pengelolaan pertambangan batuan di Kota Palu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.... ABDUL LATIF (2022)
KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN ABSTRAK DAVID SETIAWAN. STB : D 102 20 040. Judul Tesis Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor: 150/PID.B/2014/PN.DGL). Pembimbing: Abdul Wahid dan H. Syachdin. Rumusan masalah bagaimanakah kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian perkara.... DAVID SETIAWAN (2022)
PERAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DALAM PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH ABSTRAK Abraham Noch Yohanes Erbabley, D 102 20 086, Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Pemberantasan Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Pembimbing: Abdul Wahid dan H. Sulbadana. Rumusan masalah bagaimanakah peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan L.... ABRAHAM NOCH YOHANES (2022)
PROBLEM HUKUM PENERAPAN PASAL DILUAR SURAT TUNTUTAN DAN PENAMBAHAN PASAL DILUAR SURAT DAKWAAN OLEH PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan PN Toli-Toli Nomor : 131/Pid.Sus/2020/PN. Tli) ABSTRAK Arie Trifantoro (D 102 20 003). Judul Tesis: Problem Hukum Penerapan Pasal Diluar Surat Tuntutan Dan Penambahan Pasal Diluar Surat Dakwaan Oleh Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan PN Toli-Toli Nomor: 131/Pid.Sus/2020/PN. Tli). Pembimbin I: Abdul Wahid.... ARIE TRIFANTORO (2022)
TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PENGADAAN KAPAL PENANGKAP IKAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TOLITOLI ABSTRAK Rustam Efendi. Stb : D 102 20 104). Judul Tesis: Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli, Pembimbing: Asmadi Weri dan Abdul Wahid. Rumusan masalah bagaimanakah proses pembuktian tindak pidana korupsi tentan.... RUSTAM EFENDI (2022)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PUTUSAN TIPIKOR NOMOR : 35/PID.SUS-TKP/2020/PN. PAL) ABSTRAK Joni Saputra, D 102 20 010. Judul Tesis Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa (Studi Putusan Tipikor Nomor: 35/Pid.Sus-TKP/2020/PN. Pal). Pembimbing: Abdul Wahid dan H. Hamdan Hi. Rampadio. Rumusan masalah bagaimanakah bentuk penyalahguna.... JONI SAPUTRA (2022)
EFEKTIVITAS PROGRAM E-TILANG DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI SATUAN POLISI LALU LINTAS POLRES PALU ABSTRAK Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan efektivitas program e-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas guna meningkatkan pelayanan publik di Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Palu dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pe.... GEDE WIRA HENDANA PUTRA (2022)
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALU NOMOR 13/PDT.G/2019/PENGADILAN NEGERI PALU TENTANG WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KREDIT Analisis putusan pengadilan negeri palu nomor 13/pdt.g/2019/pn palu tentang wanprestasi atas perjanjian kredit, Novia Kartini Gufran, D10117529, Pembimbing: Nasrum, SH., MH. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan memiliki peranan besar dalam kehidupan perekonomian masy.... NOVIA KARTINI GUFRAN (2023)
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH AKIBAT BENCANA LIKUIFAKSI DI KOTA PALU ABSTRAK Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai permasalahan status hak atas tanah terhadap pemegang hak milik atas tanah pasca bencana likuifaksi di Kota Palu. dan untuk untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk upaya serta peran pemerintah dalam perlindungan terhadap pemegang hak milik ata.... HARDIANAH UDJI MALLAWAN (2022)
PROBLEMATIKA HUKUM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KEHILANGAN PEKERJAAN Putri Mei Lestari Lubis, Stb : D102 20 060, Problematika Hukum Pelaksanaan Jaminan Sosial Kehilangan Pekerjaan. Di bimbing oleh Awaluddin sebagai Pembimbing Utama dan Asri Lasatu sebagai Pembimbing Anggota. Tujuan penelitian untuk memahami dan menganalisis Bagaimana problematika hukum jaminan keh.... PUTRI MEI LESTARI LUBIS (2022)
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KOTA PALU ABSTRACT: Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia, sejak lahir sampai meninggal dunia. Manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Ketidakseimbangan antara jumlah dan luas tanah yang tersedia yang tidak bertambah dengan kebutuhan penggunaan masyarakat yang semakin meningkat .... MOH SYAHRIL S. LAMPORO (2022)
TINDAKAN ADMINISTRATIF SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN KEIMIGRASIAN ABSTRAK Bayu Perwira Sukarno (D 102 19 029) “Tindakan Administratif Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Keimigrasian”di bawah bimbingan Zulkarnain selaku pembimbing ketua dan Asri Lassatu selaku pembimbing anggota.Permasalahan yang diteliti adalah penerapan sanksi administratif terhadap orang.... BAYU PERWIRA SUKARNO (2022)
PROBLEMATIKA KEBIJAKAN SELEKTIF BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA ABSTRAK Makhmud, D10219048, Mahasiswa Prodi Magiter Ilmu Hukum Universitas Tadulako Palu; Bimbingan Dr. Awaluddin, S.H.,S.E.,M.H dan Dr. Asri Lasatu, S.H.,M.H Setiap negara memiliki hak dalam menjaga kedaulatan negaranya, tak terkecuali bagi Negara Indonesia. Kekuasaan tersebut dapat diartikan bah.... MAKHMUD (2022)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSIN COVID 19 ABSTRAK RENDI, D 102 20 047, Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat yang Menolak Vaksin Covid 19, dibimbing oleh Abdul Rasyid Thalib dan Ansar. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan Hukum terhadap sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksin Covid-19 serta hak masyar.... RENDI (2022)
PEMENUHAN HAK KESEHATAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PALU ABSTRAK Rifki Rivaldi, D 102 19 039, Pemenuhan Hak Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu. Dibimbing oleh : (I) Dr. Benny Diktus Yusman, S.H.,M.H (II) Dr. Syachdin, S.H.,M.H. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemenuh.... RIFKI RIVALDI (2022)
ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN ASIMILASI RUMAH BAGI NARAPIDANA PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PALU Herdi, D 102 20 099, Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu, Supervised by H. Hamdan Rampadio dan Syachdin, Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak d.... HERDI (2022)
ANALISIS HUKUM TENTANG PERAN KEJAKSAAN DALAM PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MOROWALI ABSTRAK Jusrin Husen, D 102 20 049, Analisis Hukum Tentang Peran Kejaksaan Dalam Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Morowali, supervised by Abdul Wahid dan H. Hamdan Rampadio, rumusan masalah Bagaimanakah pelaksanaan prapenuntutan dalam penanganan perkara tindak pidana umum di K.... JUSRIN HUSEN (2022)
ANALISIS YURIDIS DISPARITAS HUKUMAN DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALU) ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pembuktian dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus disparitas pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Palu dan untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang ditimbulkan adanya .... FULGENTIUS TARIGAN (2022)
PROBLEM PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANCAMAN (Studi Putusan Pra-Pradilan Pengadilan Negeri Toli-Toli) ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penghentian penyidikan dalam perkara praperadilan tindak pidana pengancaman sebagaimana pernah diputus oleh pengadilan negeri toli-toli dan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum penerapan penghentian penyidikan dalam p.... SEONATUN (2022)
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS POLRES TOLI-TOLI) ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penanganan perkara tindak pidana dengan pendekatan restorative justice pada wilayah hukum Polres Toli-Toli dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadap penyidik kepolisian dalam penanganan perkara tindak .... RIJAL (2022)
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penanganan perkara tindak pidana dan efektivitas penanganan perkara tindak pidana dengan pendekatan restorative justice oleh lembaga kejaksaan. Penelitian ini yuridis normatif atau penelitian hukum kepustaka. Hasil penelitian men.... JUNAIDY (2022)
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Toli-Toli Nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN Tli) ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pembuktian dalam perkara tindak pidana persetubuhan sebagaimana pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Toli-Toli. Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Tli. dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan p.... HENDRIK SISWANTO (2022)
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 81/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST) ABSTRAK Ahmad. H, D 102 20 105, Analisis Yuridis Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 81/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST), supervised by Asmadi Weri dan H. Sulbadana, Bentuk pertanggungjawaban korporas.... AHMAD. H (2022)
IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI PADA SATUAN BRIMOB POLDA SULTENG) ABSTRAK Two Bagus D. T Surya Dinata, D 102 20 044, Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Satuan Brimob Polda Sulteng), supervised by Suardi dan Abdul Wahid. Tindak pidana terorisme adalah kejahatan luar biasa, sehingga penegakan hukum harus dil.... TWO BAGUS D. T SURYA DINATA (2022)
URGENSI PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA (STUDI PUTUSAN PRA-PERADILAN NOMOR 1/PID.PRA/2022/PN PAL) ABSTRAK Samir Muhammad, D 102 20 103, Urgensi Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Putusan Pra-Peradilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/Pn.Pal), supervised by H. Hamdan Hi. Rampadio dan Syachdin. Praperadilan sebagai mekanisme kontrol .... SAMIR MUHAMMAD (2022)
PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES TOLI-TOLI) ABSTRAK Ade Irfan Rivai Kurnia, D 102 20 087, Peran Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Toli-Toli), supervised by H. Hamdan Rampadio dan Suardi, rumusan masalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan oleh Kepolisi.... ADE IRFAN RIVAI KURNIA (2022)
PERANAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM MENGUNGKAP KORBAN TINDAK PIDANA (Studi Pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulteng) ABSTRAK I Gede Ariyadi (D 102 19 107), Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Mengungkap Korban Tindak Pidana (Studi Pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulteng). Dibimbing oleh Sulbadana selaku pembimbing utama dan Hamdan Hi. Rampadio selaku pembimbing anggota. Rumusan masalah Bagaimanakah pera.... I GEDE ARIYADI (2022)
PERANAN DAN KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ABSTRAK Rusmin Nurdiyanto (D 102 19 092), Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Peranan Dan Kedudukan Visum Et Repertum Psikiatrik Dalam Proses Peradilan Pidana. Dibimbing oleh Sulbadana Salam selaku pembimbing utama Syachdin selaku pembimbing anggota. Rumusan masalah Bagaimanakah kedudukan da.... RUSMIN NURDIYANTO (2022)
UPAYA HUKUM DALAM PENCEGAHAN MALPRAKTEK DALAM PELAYANAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT DI KOTA PALU ABSTRAK Jefri Hendrik Tania (D 102 19 108), Upaya Hukum dalam Pencegahan Malpraktek Dalam Pelayanan Medis Pada Rumah Sakit Di Kota Palu,. Dibimbing oleh Johnny Salam selaku pembimbing utama dan Hamdan Hi. Rampadio selaku pembimbing anggota. rumusan masalah tanggung jawab rumah sakit dalam upaya.... JEFRI HENDRIK TANIA (2022)
Eksekusi Dan Sita Jaminan Terhadap Barang Jaminan Kredit Macet ( Studi Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palu ) ABSTRAK Mahedi Surindra, D 102 20 078, Sita Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Kredit Macet (Studi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palu), supervised by Asmadi Weri dan H. Sahlan. Salah satu bentuk penyelesaian kredit macat adalah sita eksekusi terhadap barang jaminan kredit mcat, rumusa.... MAHEDI SURINDRA (2022)
PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN MODUS KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN ABSTRAK Mickhael Sahat Martua Simangunsong, D 102 20 001. Penerapan Sanksi terhadap Tindak Pidana dengan Modus Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan. Dibimbing oleh Ridwan Tahir sebagai Pembimbing Utama dan Nurhayati sebagai Pembimbing Anggota. Masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimanaka.... MICKHAEL SAHAT MARTUA SIMANGUNSONG (2022)
PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL (STUDI KASUS PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI BURANGA KABUPATEN PARIGI MOUTONG) Andi Muh. Abi Fachri. D 102 20 083, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pertambangan Emas Ilegal (Studi Kasus Pertambangan Emas Ilegal Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong). Dibawah Bimbingan Ridwan Tahir Sebagai Pembimbing Utama dan Nurhayati Sebagai Pembimbing Anggota. .... ANDI MUH ABI FACHRI (2022)
ANALISA YURIDIS TERHADAP ALAT BUKTI SEBAGAI SYARAT PENETAPAN TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN ABSTRAK “Analisa Yuridis Terhadap Alat Bukti Sebagai Syarat Penetapan Tersangka Dalam Penyidikan.” Pembimbing Jubair dan Benny Diktus Yusman. Permasalahannya adalah bagaimanakah kriteria alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka dalam penyidikan tinda.... MODALTA TARIGAN (2022)
KEDUDUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN ATAS BARANG DAN JASA DI INDONESIA ABSTRAK Tezar Okriel Ganse Stb: D10220093 "Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Perlindungan Hak Konsumen Atas Barang dan Jasa di Indonesia" Dibimbing oleh Agus Lanini, sebagai pembimbing utama dan Susi Susilawati sebagai pembimbing anggota. Pada era ekonomi global saat ini mas.... TEZAR OKRIEL GANSE (2023)
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU PADA PERKARA NOMOR 3/PID.SUS/2019/PN DGL DI PENGADILAN NEGERI DONGGALA ABSTRAK Dewi Tisnawaty Stb : D 102 20 096. “ Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Tindak Pidana Pemilu pada Perkara Nomor 3/PID.SUS/2019/PN DGL di Pengadilan Negeri Donggala”, dibimbing Aminudin Kasim sebagai Pembimbing Utama dan Hamdan Rampadio sebagai Pembimbing Anggota, Pertimbangan hu.... DEWI TISNAWATY (2023)
PELAKSANAAN UPAYA PAKSA DAN PENUNTUTAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PALU ABSTRAK Aguwani, D 102 18 078, Pelaksanaan Upaya Paksa Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Palu, supervised by H. Hamdan Rampadio dan Syachdin, rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan upaya paksa dan penuntutan Kejaksaan Negeri Palu dalam penegakan tindak pi.... AGUWANI (2022)
PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah) ABSTRAK Hamdan Limpo, D 102 20 013, Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah), supervised by H. Hamdan H. Rampadio dan Syachdin, Polri sebagai salah satu penegak hukum, dalam menjalankan tugasnya terjadi perbuat.... HAMDAN LIMPO (2022)
RATIO LEGIS PEMBERLAKUAN KONSEP TRADING IN INFLUENCE DALAM PEMBAHARUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ABSTRAK Ahmad Supanji, D 102 20 039, Ratio Legis Pemberlakuan Konsep Tarding In Influence Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, di bimbing oleh Jubair (Pembimbing Utama) dan Suardi Dg. Mallawa (Pembimbing Anggota). permasalahan (1) Bagaimana Konsep Delik Trading In Influence Da.... AHMAD SUPANJI (2023)
ANALISIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING DALAM UPAYA PELESTARIAN HUTAN ABSTRAK Musriadi Stambuk : D10219 063. Judul Tesis Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Loging dalam Upaya Pelestarian Hutan (dibimbing oleh Sulbadana dan Hamdan Rampadio). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memahami kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam rangka p.... MUSRIADI (2023)
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KUASA MENJUAL TANAH ANTARA DEVELOPER DAN PEMILIK TANAH TERKAIT PEMBANGUNAN PERUMAHAN BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) Rahmad Kurniawan Baso, D 102 20 008, Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kuasa Menjual Tanah antara Developer dan Pemilik Tanah terkait Pembangunan Perumahan Bank Tabungan Negara (BTN), Dibimbing oleh Syamsuddin Baco dan Susi Susilawati. Perjanjian Pemberian Kuasa (lastgeving) telah dikenal sejak.... RAHMAD KURNIAWAN BASO (2023)
KAJIAN HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS STUDI KASUS PT. PELAYARAN RAKYAT INDONESIA (PERINDO) Meidycia Reky Riyanto Mogonta Stb D10220080 Judul Tesis, Kajian Hukum Pembubaran Perseroan Terbatas pada Studi Kasus PT. Pelayaran Rakyat Indonesia (Perindo). Penulisan Tesis ini dibimbing oleh Syamsuddin Baco sebagai Pembimbing Utama dan Ahmad Aswar Rowa sebagai Pembimbing Anggota. Permasalahan ya.... MEIDYCIA REKY RIYANTO MOGONTA (2023)
Urgensi Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Iklim Kemudahan Berusaha Di Provinsi Sulawesi Tengah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan terkait urgensi pembentukan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam iklim kemudahan berusaha dan untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah terkait dengan tanggung jawab sosial .... SAMUELSON SAHATTUA (2023)
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI ABSTRAK Musmuliady, D102 20 091. Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan Dalam Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Banggai. Dibawah bimbingan Jubair dan Aminuddin Kasim. Alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berkembang saat ini adalah Restorative Justice. Model pen.... MUSMULIADY (2023)
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ABSTRAK Munawar, D102 19 023, ANALISIS HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT . (Dibimbing oleh;(I) Suardi DG Mallawa,(II) Asri Lasatu.) Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Urgensi .... MUNAWAR (2023)
ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALU ABSTRAK Muhammad Zulkarnain. D102 20 089. Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Klas Ia Palu. Dibawah Bimbingan Jubair Sebagai Pembimbing Utama Dan Kartini Malarangan Sebagai Pembimbing Anggota. Tujuan penelitian untuk men.... MUHAMMAD ZULKARNAIN (2023)
PERLINDUNGAN HAK ATAS KESEHATAN MELALUI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTEK PROFESI KEDOKTERAN PERLINDUNGAN HAK ATAS KESEHATAN MELALUI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTEK PROFESI KEDOKTERAN I Made Deva Dwi Wiguna1 Benny Diktus Yusman2 Hamdan Rampadio3 ABSTRAK I Made Deva Dwi Wiguna Stb : D 102 20 069, Perlindungan hak atas kesehatan melalui sistem perta.... I MADE DEVA DWI WIGUNA (2023)
KONSEP HUKUM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI MEKANISME JOB FIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA ABSTRAK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Madya dan Utama pada Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka da.... GAZALI (2023)
IMPLEMENTASI TINDAKAN TEGAS TERUKUR DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUNJUK RASA DI WILAYAH POLRES BANGGAI ABSTRAK Candra (D 102 19 065) Judul Tesis: Implementasi Tindakan Tegas Terukur Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengunjuk Rasa Di Wilayah Polres Banggai. Di bimbing oleh Benny Diktus Yusman selaku pembimbing utama dan Syahdin, selaku pembimbing anggota. Permasalahan yang hendak diuraikan dalam.... CANDRA (2021)
PRAKTIK KEDOKTERAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI .... ARDIYANTO PANGGESO (2023)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA .... MAULANA RAHMAN (2023)
ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI DENDA BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI SATUAN LALU LINTAS POLRES PARIMO) ABSTRAK Ilham, D102 20 042, Analisis Hukum Penerapan Sanksi Denda Bukti Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Satuan Lalu Lintas Polres Parimo), supervised by H. Hamdan Rampadio dan Syachdin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan denda uang Tilang dalam pelanggaran lalu lint.... ILHAM (2023)
HAK REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM PROSES PEMASYARAKATAN ( STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PALU ) Mufik Stb : D102 19 031, Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Dalam Proses Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu) Di bimbing Benny Diktus Yusman Sebagai Pembimbing Utama dan Syachdin Sebagai Pembimbing Anggota Tujuan Penelitian ini, Untuk mengetahui hak remisi bag.... MUFIK (2023)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA TERKAIT PELAKSANAAN VAKSINASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 Terjadinya pandemi covid- 19 yang melanda diseluruh dunia termasuk Indonesia telah mengancam kesehatan masyarakat, melumpuhkan secara ekonomi dan memberikan dampak negatif terhadap politik, sosial dan budaya. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah tindakan sebagai bentuk perlindungan dan pem.... RIRI APRILA (2023)
KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA Nurul Putri Awaliah Nasution, Stb: D 102 21 045. Thesis Title: The Concept of Restorative Justice in Handling Crimes in the Criminal Justice System. supervised by Jubair and Abdul Wahid. The object of research to be questioned in this thesis work is how is the concept of restorative justice in crim.... NURUL PUTRI AWALIAH NASUTION (2023)
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TAMBANG BATUAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DI KOTA PALU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang Batuan Dalam Rangka Mewujudukan Keadilan Dan Pelestarian Lingkungan Di Kota Palu ABSTRAK Tujuan penulisan ini untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan CSR dalam pengelolaan sumber daya alam tambang batuan yang ada di .... JOSHUA NUGRAHA NABABAN (2023)
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DI BIDANG KESEHATAN TERHADAP PEREDARAN OBAT - OBATAN BERBAHAYA YANG MERUGIKAN KONSUMEN Kesehatan adalah bagian paling terpenting bagi kehidupan manusia,dikarnakan apabila manusia tidak sehat akan tidak optimal dalam beraktivitas, dan akan sulit melakukan kegiatan sehari-hari. apabila tubuh kita kurang sehat atau sakit di anjurkan mengkonsumsi obat agar daya tahan tubuh bisa lebih baik.... RIYAN KURNIAWAN PUTRA LAWIRA (2023)
ASPEK HUKUM AUDIT LINGKUNGAN BAGI PERTAMBANGAN PT CITRA PALU MINERALS (CPM) DI PALU DALAM RANGKA MENGANTISIPASI ERA PERDAGANGAN BEBAS Narjianti Usmar (D10221054). Legal Aspects of Environmental Auditing for PT Citra Palu Minerals (CPM) Mining in Indonesia in Anticipating the Free Trade Era (under the guidance of Asmadi Weri and Ahmad Aswar Rowa, 2023) This study aims to determine the Implementation and Environmental Quality Standa.... NARJIANTI USMAR (2023)
PENGATURAN PEMBERIAN HAK GUNA USAHA TERHADAP KAWASAN HUTAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGUASAAN TANAH ATAS NEGARA HANRIYANI RASYID (D 102 21 010), "Arrangements of the Granting of Use Rights to Forest Areas and the Implications for State Ownership Rights Over Land " Under the guidance of Asmadi Weri as the primary supervisor and Ahmad Aswar Rowa as member advisor. This study aims to identify and analyze severa.... HANRIYANI RASYID (2023)
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERKAIT MITIGASI BENCANA MELALUI KEBIJAKAN TATA RUANG BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI KOTA PALU Kota Palu merupakan daerah yang di lalui oleh jalur sesar palu Koro sehingga kota palu merupakan daerah yang rawan bencana alam, untuk itu diperlukan upaya mitigasi bencana dalam rangka mengurangi dampak bencana. Mitigasi bencana yang dilakukan dapat berupa penyusunan kebijakan penataan ruang yang b.... ISMETI (2023)
IMPLIKASI DIANUTNYA SELF ASSESSMENT SISTEM TERKAIT PENGHINDARAN PAJA Penghindaran pajak sebagai upaya meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang- undang yang ada. Meskipun tidak ada undang-undang yang dilanggar, namun semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak tidak dapat diterima. Sebab, penghindaran pajak secara langsung berdampak pada berkurangnya pen.... VANESZA ANGGREYNI LAWENDATU (2023)
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Partai Politik Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang ABSTRAK Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis tentang sistim Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam tindak pidana pencucian uang dan Untuk Mengetahui dan menganalisis mekanisme pertanggungjawaban pidana partai politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Metode penelitia.... KORENGKENG JOHNSTON (2023)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK DEBITUR ATAS LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ABSTRAK Margaretha Lukman Lionardo, SH., Stambuk D10221027 Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pembimbing Utama: Dr. Sahlan, SH., MH, Pembimbing Anggota: Dr. Ahmad Aswar Rowa, SH., MH Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum lelang hak at.... MARGARETHA LUKMAN LIONARDO (2023)
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM EKSPEDITUR DALAM PENGIRIMAN BARANG KAPAL LAUT ATAS JAMINAN KESELAMATAN BARANG ABSTRAK Richa Israyanthy Mustafa, Stambuk D10221023, PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM EKSPEDITUR DALAM PENGIRIMAN BARANG KAPAL LAUT ATAS JAMINAN KESELAMATAN BARANG.Pembimbing Utama: Dr. Sahlan, SH., SE., MH, Pembimbing Anggota: Dr. Ahmad Aswar Rowa, SH., MH Penelitian ini adalah penelitian hukum yuri.... RICHA ISRAYANTI MUSTAFA (2023)
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS PEMILIKAN TANAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL ABSTRAK Edi Sukanda, Stambuk D10221038 Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Pemilikan Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional. Pembimbing Utama: Prof. Sutarman Yodjo SE., SH.,MH, Pembimbing Anggota: Dr. H. Asmadi Weri, SH., MH Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan s.... EDI SUKANDA (2023)
KEDUDUKAN HUKUM PERCAMPURAN HARTA BAWAAN MENJADI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN ABSTRAK Rahmat Hidayatullah, Stambuk D10221058 Kedudukan Hukum Percampuran Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama Dalam Perkawinan Pembimbing I: Dr. Nurhayati Sutan Nokoe, S.Ag., M.H Pembimbing II: Dr. Susi Susilawati, S.H.I., M.H Perkawinan selalu berhubungan dengan menyatuhkan kedua belah pihak dala.... RAHMAT HIDAYATULLAH (2023)
PENERAPAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM MENGUNGKAP PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH KEPOLISIAN BANGGAI KEPULAUAN Ismail, D 102 21 080, Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Mengungkap Pembunuhan Berencana Oleh Kepolisian Banggai Kepulauan, supervised by Hamdan Rampadio dan Syachdin. Salah satu tugas Polri dalam proses penegakan hukum yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Rangkaian tin.... ISMAIL (2023)
HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA TERHADAP PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA BAGI PENGADILAN SEBAGAI PEMBERI IZIN PERKAWINAN LEBIH DARI SATU ORANG .... MOH. FAUZAN (2023)
ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 15 TAHUN 2020) ABSTRAK SUGANDHI. STAMBUK : D10220084. Analisis Yuridis Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Melalui Restorative Justice (Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020), Dibawah Bimbingan Hamdan Rampadio dan Syachdin Dalam karya ilmiah ini penulis akan mengkaji bagaimana upaya kejaksaan dalam penghentia.... SUGANDHI (2023)
IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR: 11/PID.PRA/2019/PN PAL DAN NOMOR: 2/PID.PRA/2021/PN PAL ABSTRAK Novi Hardianto, D 102 21 039, Implementasi Asas Kepastian Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Nomor: 11/Pid.Pra/2019/Pn Pal dan Nomor: 2/Pid.Pra/2021/Pn Pal, dibimbing oleh H. Hamdan Rampadio selaku pembimbing I dan Nurhayati selaku pembimbing II. Penelitian ini dilakukan bertujuan unt.... NOVI HARDIANTO (2023)
Perlingdungan Hukum Terhadap Pinjam Meminjam Pada Layanan Online Berbasis Fintech .... LILI NURANI (2023)
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM (Studi Di Polres Donggala) ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, dan faktor apa saja yang menghambat perlindungan hukum bagi tersangka pembunuhan berencana dalam proses penegakan hukum..... KADRIAWAN (2023)
PENERAPAN HUKUM MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI ABSTRAK Lambatnya penyelesaian perkara dan terjadi penumpukan perkara menimbulkan rasa tidak percaya dari para pencari keadilan. Proses mediasi bukanlah suatu fenomena baru baik untuk dunia Barat dan Timur. Menggunakan mekanisme mediasi untuk menyelesaikan masalah termasuk sebagai cara untuk melaks.... TRI RAODHA MENTARI (2023)
Konsep Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Provinsi Sulawesi Tengah Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan wilayah pesisir serta untuk mengetahui implementasi konsep keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan wilayah pesisir di Provinsi Sulawesi Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan .... RIDHANI AYU NIARTI (2023)
EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN KEIMIGRASIAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN KEIMIGRASIAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU ABSTRAK Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum serta penerapan sanksi terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di wilayah.... DEWANTO WISNU RAHARJO (2023)
PENGEMBALIAN ASET NEGARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Sri Ulina Sinulingga (D 102 21 079) Judul Tesis: Pengembalian Aset Negara Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Supervised By Benny D. Yusman Dan Abdul Wahid. Obyek penelitian yang hendak dipermasalahkan dalam karya tesis yaitu bagaimanak.... SRI ULINA SINULINGGA (2023)
KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENENTUKAN LEMBAGA PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI BAGIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI ABSTRAK Fauzipaksi, D 102 21 029, Kewenangan Kejaksaan Dalam Menentukan Lembaga Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Bagian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, supervised by Abdul Wahid dan H. Hamdan Hi. Rampadio. Salah satu unsur yang sangat mendasar dalam tindak pidana korupsi .... FAUZIPAKSI (2023)
Analisis Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalagumaan Narkotika Oleh Anak .... ARDY AGUNG PERMADI (2023)
PROBLEMATIKA PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL iii ABSTRAK Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk menitipkan kedaulatannya kepada anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD, dan anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu sebagai sarana kedaulatan ra.... ANANDA SITI NUR BAITI (2023)
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HAM DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg ABSTRAK Tujuan penulisan untuk menganalisis mengenai prinsip-prinsip HAM yang harus tetap dilaksanakan dalam pelaksanaan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena hingga saat ini masih terdapat pro kontra dalam pelaksanaan pidana mati. Metode penulisan yang digunakan adalah .... RINA DWI UTAMI (2023)
EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSKI Velin Wina Diyanti, D10222034 Efektivitas Pencegahan Perkawinan Pada Usia Dini dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Reproduksi, Di Bawah Bimbingan Oleh Prof. Dr. Sutarman Yodo, SH., M.H dan Dr. H. Sahlan., SH., SE., MS. Perkawinan merupakan peristiwa hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun .... VELIN WINA DIYANTI (2024)
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI ABSTRAK Vinky Christiani, D10221048 Perlindungan Hukum Pidana Dalam Penyalahgunaan Data Pribadi, Dibimbing oleh Hamdan Rampadio dan Sychadin Permasalahan pada penelitian ini adalah bagimanakah perlindngan hukum pidana dalam penyalahgunaan data pribadi dan kelemahan dalam pelaksanaannya ? Tujuan.... VINKY CHRISTIANI (2023)
HAK IMUNITAS ADVOKAT SAAT MEMBERIKAN PENDAPAT UNTUK MEMBELA KLIEN DI DALAM PENGADILAN BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN FANGKY EVER LOHO D 102 22 002. Hak Imunitas Advokat Saat Memberikan Pendapat Untuk Membela Klien Di Dalam Pengadilan Berdasarkan Prinsip Keadilan. Pembimbing Utama : Prof. Dr. Abdul Wahid, S.H., M.H. Dan Pembimbing Anggota : Dr. Suardi Dg. Mallawa, S.H., M.H. Menurut penulis dalam penelitian ini, .... FANGKY EVER LOHO (2024)
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TABUNG GAS DI KABUPATEN SIGI ABSTRAK Fajar Muhammad, D 102 21 036, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Gas di Kabupaten Sigi, dibimbing oleh Jubair selaku Pembimbing I dan H. Hamdan Rampadio selaku Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.... FAJAR MUHAMMAD (2023)
Fungsi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Dalam Mewujudkan Integritas Putusan Hakim Dan Penegakan Etika Hakim ABSTRAK Tujuan penulisan ini untuk menganalisis kebijakan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkorelasi dengan putusan hakim yang berintegritas serta berkorelasi pula dengan penegakan etika hakim. Metode penelitan menggunakan metode penulisan Yuridis Norm.... MOCHAMAD RAFID (2023)
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK Ruyan Wartabone. D 102 20 030. Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. Dibawah bimbingan Dr. Asmadi Weri, S.H., M.H., sebagai pembimbing utama dan Dr. Muh Ikbal, S.E., S.H., M.H. sebagai pembimbing anggota. Terjadinya kasus kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia se.... RUYAN WARTABONE (2023)
IMPLIKASI HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG AKIBAT ADANYA BENCANA Rizkawati Duwila. D 102 20 058. Implikasi Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Adanya Bencana. Dibawah bimbingan Dr. Asmadi Weri, S.H., M.H., sebagai pembimbing utama dan Dr. Moh. Ikbal, S.E., S.H., M.H. sebagai pembimbing anggota. Keadaan memaksa atau force majeure merupakan suatu k.... RIZKAWATI DUWILA (2023)
POLA PEMIDANAAN DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK ABSTRAK Haerany, D 102 21003, Pola Pemidanaan Delik Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik, supervised by Abdul Wahid dan Syachdin, Pencemaran nama baik yang dulunya hanya memungkinkan terjadi secara manual,kini dapat pula terjadi melalui sarana elektronik dengan berbagai permasalaha.... HAERANY (2023)
KEWENANGAN PRAPERADILAN MENGENAI SAH TIDAKNYA PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ABSTRAK Anthonie Spilkam Mona, D 102 21 015, Kewenangan Praperadilan Mengenai Sah Tidaknya Penyidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, supervised by H. Sulbadana dan Abdul Wahid, Tindakan perampasan HAM dalam koridor hukum pidana disebut.... ANTHONIE SPILKAM MONA (2023)
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DIBAWAHANCAMANPIDANA MINIMUM TERHADAP PERKARAKEPEMILIKAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 598/PIDSUS/2021/PN.PAL ABSTRAK Mahir Sikki ZA., D 102 21078, Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Dibawah Ancaman Pidana Minimum Terhadap Perkara Kepemilikan Narkotika (Studi Kasus Perkara Nomor 598/Pidsus/2021/PN.Pal), supervised by Sulbadana dan Abdul Wahid. Putusan dari hakim dalam mengadili perkara tind.... MAHIR SIKKI ZA. (2023)
PROBLEM PENEGAKAN HUKUM TENTANG REHABILITASI PECANDU DAN PENGGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KOTA PALU ABSTRAK Syarfina Syaharuddin (D 102 21 071) Judul Tesis Problem Penegakan Hukum Tentang Rehabilitasi Pecandu Dan Pengguna Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Palu. supervised by Abdul Wahid dan Syachdin. Rumusan masalah bagaimanakah proses penerapan rehabilitasi bagi pecandu dan pengguna narkot.... SYARFINA SYAHARUDDIN (2023)
ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS MENGGUNAKAN ETLE .... FITRIA BUDI PRASTIWI (2023)
REKONSTRUKSI FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM MENJAMIN TERPENUHINYA HAK SIPIL DAN POLITIK DI INDONESIA .... MOH RAFLI (2023)
Limitasi Kewenangan Ombudsman Dalam Melakukan Pemeriksaan Badan Swasta Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui limitasi kewenangan Ombudsman dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Penyelenggara Negara dan pemerintah. 2) Untuk mengidentifikasi dan mengetahui implikasi yuridis terhadap perluasan kewenangan .... ASWIN (2023)
Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Di Bidang Medis GRACE WULAN APRIANI TUBA (D 102 18 006) "Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana di bidang Medis. Dibimbing oleh Dr. Benny Diktus Yusman. S.H.M.H. sebagai pembimbing I dan Dr. H. Hamdan Rampadio. S.H.M.H. sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bag.... GRACE WULAN APRIANI TUBA (2023)
ASPEK HUKUM REVIEW PRODUK BARANG ATAU JASA DI MEDIA SOSIAL Hadirnya era ekonomi digital (digital economics) membuat banyak konsumen yang melakukan “review” terhadap barang ataupun jasa dimedia sosial sebagai sarana menyalurkan pendapat, kritik, dan saran. Namun, kegiatan review yang merupakan hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya, oleh pel.... AZIS SAPUTRA (2023)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA .... MUNIRAH (2023)
KEWENANGAN PRAPERADILAN MENGENAI SAH TIDAKNYA PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ABSTRAK Anthonie Spilkam Mona, D 102 21 015, Kewenangan Praperadilan Mengenai Sah Tidaknya Penyidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, supervised by H. Sulbadana dan Abdul Wahid, Tindakan perampasan HAM dalam koridor hukum pidana disebut sebagai upaya paksa dimana harus sesuai perundang-undan.... ANTHONIE SPILKAM MONA (2023)
KONSEP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BAGI PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA .... RAWANG SUSILO (2023)
Eksistensi Klausula Force Majeure Dalam Kontrak Komersial Di Masa Pandemi Covid-19 Muhammad Rusydi, stambuk D 102 19 042, Eksistensi Klausula Force Majeure Dalam Kontrak Komersial Di masa Pandemi Covid-19, Pembimbing I: Prof. Dr. Sutarman Yodo, S.H.,M.H., Pembimbing II: Dr. Asmadi Weri, S.H.,M.H. Sejak WHO (World Health Organization) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global.... MUHAMMAD RUSYDI (2023)
EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA KORUPSI DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PALU ABSTRAK Siti Fauziah, D102 21 005, Efektivitas Pembinaan Narapidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu, Dibawa bimbingan : Jubair dan Syachdin Adapun permasalahan yang penulis teliti yakni bagaimana Efektivitas Pembinaan Narapidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu .... SITI FAUZIAH (2023)
Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah. .... RICHARD TULUS (2023)
KONSEP PEMBUKTIAN PENETAPAN TERSANGKA DALAM DAFTAR PENCARIAN ORANG PERKARA PRAPERADILAN Jefrichal Eka Pratama (D 102 21 065). Konsep Pembuktian Penetapan Tersangka Dalam Daftar Pencarian Orang Perkara Praperadilan. Dibimbing oleh Asmadi Weri dan Hamdan Rampadio. Obyek penelitian yang hendak dipermasalahkan dalam karya tesis adalah Bagaimanakah keabsahan praperadilan tersangka berst.... JEFRICHAL EKA PRATAMA (2023)
PERTANGGUNG JAWABAN APARAT KEPOLISIAN POLDA SULAWESI TENGAH YANG MELAKUKAN TINDAKAN DISKRESI TERHADAP PELAKU PIDANA YANG TERTANGKAP TANGAN ABSTRAK Irvan Sepriwendi, D 102 21 051, Pertanggung Jawaban Aparat Kepolisian Polda Sulawesi Tengah Yang Melakukan Tindakan Diskresi Di Tempat Terhadap Pelaku Pidana Yang Tertangkap Tangan. supervised by Abdul Wahid and Hamdan Hi. Rampadio. Kepolisan mempuyai kewenangan diskresi, yang dapat menimbu.... IRVAN SEPRIWENDI (2023)
PERLINDUNGAN HAK CIPTA BIDANG HAK EKONOMI DARI KEJAHATAN Aditya Chandradinata, D 102 21 033, Perlindungan Hak Cipta Bidang Hak Ekonomi Dari Kejahatan, supervised by H. Hamdan. Hi. Rampadio dan Syachdin, Hak cipta sebagai hak kebendaan immaterial diberikan perlindungan hukum dari hak kekayaan intelektual yang merupakan sistem kep.... ADITYA CHANDRADINATA (2023)
ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA Famdi, D 102 22 023, Analysis of the Crime of Theft with Aggravation as a Crime against Property, (Supervised by (1) Hamdan Rampadio, (2) Syahdin. This writing aims to know and analyze the crime of theft with aggravation as a property crime and the application of sanctions against the crime of aggr.... FAMDI (2024)
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKAWINAN BAWAH UMUR DI KABUPATEN SIGI ABSTRAK Ika Sari Julianti Paseru, D102 22 052, Perlindungan Terhadap Anak Melalui Pendekatan Restoratif Justice Bagi Korban Tindak Pidana Perkawinan Bawah Umur Di Kabupaten Sigi, supervised by H. Sulbadana dan Syachdin. Fenomena perkawinan anak dibawah umur sangat sering di lihat saat ini, p.... IKA SARI JULIANTI (2024)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEEPENTINGAN UMUM .... RISKA RISKI ANI (2024)
Konsep Pembuktian Tentang Akibat Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima .... MUHAMMAD RIFAIZAL (2024)
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ASESMEN OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP RISIKO PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA ABSTRAK Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan serta pengaruh asesmen risiko yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap pengulangan tindak pidana narkotika. Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan analisis kualitatif. H.... RIA PATRICIA TIURMA TAMPUBOLON (2024)
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM KELUARGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dgl) ABSTRAK Vincencius Fascha Adhy Kusuma (STB : D 102 21 042) Judul Tesis: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 40/Pid.B/2022/Pn Dgl), supervised by Abdul Wahid. dan Nurhayati Permasalahan penelitian ini adalah b.... VINCENCIUS FASCHA ADHY KUSUMA (2024)
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Pada Wilayah Hukum Polda Sulteng) .... TAUFAN ARIF NUGROHO (2024)
PELAKSANAAN UPAYA ADMINISTRATIF DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Meskipun upaya administratif sebagai salah satu tolok ukur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, namun masih ditemukan kebingungan masyarakat dalam pelaksanaannya. Contohnya, masyarakat bingung mengenai perbedaan upaya administratif dal.... ANISSA YANUARTANTI (2024)
KONSEP HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ABSTRAK A.Rizki Kencana. D 102 19 061. Konsep Hukum Administrasi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi. Dibawah bimbingan Bapak Dr. Hamdan Hi. Rampadio, S.H., M.H., selaku Pembimbing utama, dan bapak Dr. Syachdin, S.H,. M.H., sebagai pembimbing anggota Pasal 3 UUPTPK menga.... A. RIZKI KENCANA (2023)
PARADIGMA HUKUM TENTANG KONSEP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ABSTRAK Christoffel Zebua Simamora, D 102 21 049, Paradigma Hukum Tentang Konsep Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika, supervised by H. Hamdan Hi. Rampadio dan Kamal. Justice Collaborator memiliki peranan penting dalam mengungkap suatu tindak pidana narkotika dikarenakan adanya .... CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA (2023)
PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES TINDAK PIDANA KORUPSI DI TINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA .... MUHAMMAD FARHAN (2023)
TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM MEREHABILITASI PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN Abstrak Nasir Mangaseng, D 102 21 050, Tanggungjawab Pemerintah Dalam Merehabilitasi Pecandu Narkotika Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Bidang Kesehatan, supervised by H. Sulbadana dan H. Hamdan Hi. Rampadio. UU Narkotika memiliki tujuan untuk memberikan jaminan pengaturan upaya reh.... NASIR MANGASENG (2023)
Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perluasan Tindak Pidana Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .... SAMUEL ARUNG TONAPA PATANDIANAN (2023)
FUNGSI BAGIAN SUMBER DAYA GUNA MENINGKATKAN KINERJA PERSONIL KEPOLISIAN (STUDI PADA POLISI RESORT SIGI) ABSTRAK ABDUL RAHMAN ( D. 102 19 017 ), Dengan Judul “Fungsi Bagian Sumber Daya Guna Meningkatkan Kinerja Personil Kepolisian’’, Dibawah Bimbingan Dr. Awaluddin,S.H.,S.E.,M.H. dan Dr. Asri Lasatu, S.H., M.H Bagian Sumber Daya (Bagsumda) merupakan salah satu bagian pada fungsi kepolisian .... ABDUL RAHMAN (2023)
PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ABSTRAK Mohammad Fikri, D10219043 PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN (Dibimbing oleh; (I) Suardi Dg. Mallawa,(II) Abdullah Iskandar.) Tujuan penulisan ini untuk menganalisis pola penerapan dan implementasi, serta struktur penegakan hukum administrasi bekerj.... MOHAMMAD FIKRI (2023)
Fungsi Bagian Sumber Daya Guna Meningkatkan Kinerja Personil Kepolisian (Studi Pada Polisi Resort Sigi) ABSTRAK Ashar Zainudin, D 102 21 059, dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Polri Polda Sulteng Dalam Penanganan Penutupan Tambang Oleh Masyarakat Tinombo Selatan”. Dibimbing oleh Jubair dan Hamdan Rampadio. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hu.... ASHAR ZAINUDIN (2023)
Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kejaksaan Tinggi Palu) ABSTRAK Junaedi, D10220113, Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah), supervised by Jubair dan Syachdin, rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan eksekusi dan akibat hukum terhadap putusan yang telah mempunya.... JUNAEDY (2023)
KEDUDUKAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DI DAERAH Abstrak Dwi Sugianto, D 102 21 031, Kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dan Implikasinya Terhadap Pengembalian Keuangan Negara Di Daerah, supervised by Abdul Wahid dan Suardi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan Pengadilan khusus yang membawa implikasi dalam proses penegakan hukum, .... DWI SUGIANTO (2023)
IMPLEMENTASI HUKUM PELANGGARAN KODE ETIK KEDOKTERAN SEBAGAI UPAYA MENJAGA PROFESI TENAGA MEDIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA ABSTRAK Niko Stb : D102 200 74 " implementasi hukum pelanggaran kode etik kedokteran sebagai upaya menjaga profesi tenaga medik dalam pelayanan Kesehatan masyarakat Indonesia " Di bimbing oleh Dr. H. Abdul Rasyid Talib, S.H.,M.H, sebagai pembimbing utama dan Dr. Suardi, S.H.,M.H. sebagai pembimbi.... NIKO (2023)
PERTANGGUNGJAWABAN MALPRAKTEK DOKTER DI BIDANG MEDIK (Studi Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2017/PN.Pal) ABSTRAK Affandy Bijak Pawindu., D 102 18 084, Pertanggungjawaban Malpraktek Dokter Di Bidang Medik (Studi Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2017/PN.Pal), supervised by H. Sulbadana dan Syachdin, rumusan masalah yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam .... AFFANDY BIJAK PAWINDU (2023)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DALAM SITUASI PENCEGAHAN COVID-19 DI LAPAS SULAWESI TENGAH ABSTRAK Tujuan yang ingin di capai adalah Memahami dan menganalisis Implementasi Kebijakan Asimilasi terhadap Narapidana diera Pandemi Covid-19 dan Memahami dan menganalisis Penerapan Kebijakan Asimilasi Narapidana Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitia.... HASANUDDIN HAMID (2023)
Keterangan Palsu Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Sebagai Obstruction Of Justice Abstrak Erwin Ari Nur Wahyudian, D 102 21 044, Keterangan Palsu Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Sebagai Obstruction Of Justice, supervised by Benny D. Yusman dan H. Hamdan Hi. Rampadio. Penegakan hukum melalui proses penyidikan Penyidikan di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, di an.... ERWIN ARI NUR WAHYUDIAN (2023)
PERANAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 226/PID.SUS/2017/PN,PAL) .... ELSA TRIRAHMANI (2023)
KONSEP PERLINDUNGAN HARKAT DAN MARTABAT ANAK MELALUI DIVERSI HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ABSTRAK Rizky Maharani Indah Rahayu, D 102 19 112, Konsep Perlindungan Harkat Dan Martabat Anak Melalui Diversi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Supervised by Abdul Wahid dan Syachdin, rumusan masalah yaitu Konsep perlindungan hukum harkat dan martabat anak melalui diversi hukum dalam sy.... RIZKY MAHARANI INDAH RAHAYU (2023)
KEDUDUKAN PERATURAN BERSAMA KETUA BAWASLU, KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menganalisis kesesuaiannya dengan asas-.... MOHAMMAD FEIR CHALIFARDY NA'A (2023)
ASPEK HUKUM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 Mahatir Madjid, D 102 22 027, Aspek Hukum Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Dibimbing oleh H. Sulbadana dan Gunawan Arifin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aspek hukum pembentukan produk hukum daerah dalam penanggulangan pandemi Covid-19, dan untuk men.... MAHATIR MADJID (2024)
KONSEP HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI INDONESIA ABSTRAK Endy Sugianto, Stb: D10220007 “Konsep Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia”, Dibimbing oleh Dr. Asmadi Weri, SH.,MH sebagai pembimbing utama dan Dr. Sahlan, SH.,SE.,MS sebagai pembimbing anggota. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa konstr.... ENDY SUGIANTO (2023)
ANALISIS YURIDIS HARTA GONO GINI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM JURIDICAL ANALYSIS OF GONO GINI PROPERTY PERSPECTIVE MARRIAGE LAW AND ISLAMIC LAW .... AZHAR SYARIF (2023)
Perlindungan Hukum Sumber Daya Perikanan Melalui Pencegahan Ilegal Fishing Di Kabupaten Donggala Perlindungan Hukum Sumber Daya Perikanan Melalui Pencegahan Ilegal Fishing Di Kabupaten Donggal.... KASMUDIN (2023)
PEMBERATAN SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU SEBAGAI BAGIAN PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN (STUDI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALU) ABSTRACT Mohammad Ridwan, D 102 19 056, Pemberatan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Sebagai Bagian Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Korban Kejahatan (Studi Pengadilan Negeri Klas IA Palu), supervised by Benny H. Hamdan Hi. Rampadio and Syachdin. Sebagai tujuan dalam penulisan ini adalah un.... MOHAMMAD RIDWAN (2023)
PENEGAKAN HUKUM MELALUI REKAYASA LALU LINTAS SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS ABSTRAK Yosua Martua, D 102 20 015, “Penegakan Hukum Melalui Rekayasa Lalu Lintas Sebagai Bentuk Pencegahan Korban Lalu Lintas”Program Pascasarjana Universitas Tadulako, Pembimbing Utama .Banny D Yusman dan Pembimbing Anggota .H. Hamdan Rampadio. Permasalahan yang diteliti adalah, Bagai.... YOSUA MARTUA (2023)
EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALU) ABSTRAK Syahlan Lamporo, D 102 19 016, Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Palu), Supervised by Hamdan dan Syachdin, rumusan masalah efektivitas penjatuhan sanksi pidana pelaku penyalahgunaan narkotika di Pengadilan .... SYAHLAN LAMPORO (2023)
Hak Mendahulu Negara Atas Utang Pajak Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Dan Akibatnya Terhadap Kreditur Separatis ABSTRAK Dicky Mauludy Badriansyah, Stambuk D10221022 Hak Mendahulu Negara Atas Utang Pajak Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Dan Akibatnya Terhadap Kreditur Separatis. Pembimbing Utama: Dr. H. Asmadi Weri, SH., MH, Pembimbing Anggota: Dr. Ahmad Aswar Rowa, SH., MH .... DICKY MAULUDY BADRIANSYAH (2023)
ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALU BERDASARKAN PERMA NOMOR 01 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN PERMA NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG MEDIASI ABSTRAK Samsudin, D102 19 062, Alternatif Pemyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu Berdasarkan Perma Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi. Dibawah Bimbingan Syamsuddin Baco sebagai pembimbing Utama dan Susi Susilawati Sebagai Pembimbing Anggota. Tujuan penulisan ini mengetahui d.... SAMSUDIN (2023)
STUDI LAYANAN IMUNISASI DASAR TERHADAP ANAK SEBAGAI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MEMBERI LAYANAN KESEHATAN DI KOTA PALU PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TADULAKO PALU 2024 ABSTRACT A STUDY OF BASIC IMMUNIZATION SERVICES FOR CHILDREN AS THE GOVERNMENT'S RESPONSIBILITY IN PROVIDING HEALTH SERVICES IN THE CITY OF PALU Fitra Kemalasari B1, Sulbadana and Rahmat Bakri2 .... FITRA KEMALASARI (2024)
IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019-2023 THE IMPLEMENTATION OF LEGISLATION FUNCTION OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL IN THE PREPARATION OF REGIONAL REGULATIONS OF CENTRAL SULAWESI PROVINCE OF 2019-2023 Sylvia Ari Wahyuni 1, Sulbadana and Rahmat Bakri 2 . Email: sylviaariwahyuni@yahoo.co.id 1Student of Tadulako University Postg.... SYLVIA ARI WAHYUNI (2024)
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PROFESI DOKTER SEBAGAI KORBAN KEKERASAN KELUARGA PASIEN Nilovar Amir Adnan, D 102 22 090, Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Profesi Dokter Sebagai Korban Kekerasan Keluarga Pasien, supervised by Djubair dan H. Hamdan Hi. Rampadio. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum pidana terhadap dokter sebagai korban kekerasan keluarga .... NILOVAR AMIR ADNAN (2024)
PANDANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP SISTEM PEMILU 2024 TETAP PROPORSIONAL TERBUKA Mumtaz Amir, D 102 22 091, Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Dalam Perspektif Tindak Pidana Pemilu, supervised by Djubair dan H. Hamdan Hi. Rampadio. Tujuan penelitian ini adalah adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemili.... MUMTAZ A (2024)
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN OLEH PENYIDIK POLDA SULTENG DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM (Studi Kasus Pada Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng) ABSTRAK Zulfan, D102 22 042, Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Oleh Penyidik Polda Sulteng Dalam Rangka Pencegahan Dan Penegakan Hukum (Studi Kasus Pada Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng), supervised by H. Hamdan H. Rampadio dan Syachdin. Perbankan rentan akan terjadi penyimpangan m.... ZULFAN (2024)
URGENSI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERMUKIMAN BERDASARKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KABUPATEN BANGGAI Tujuan penelitian ini Untuk Mengetahui urgensi pemanfaatan ruang kawasan permukiman dan rencana detail tata ruang di Kabupaten Banggai, dan Untuk mengetahui pemanfaatan rencana detail tata ruang berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Metode penelitan menggunakan Penelitian hukum norm.... NUR ALAM KAHOHON (2024)
PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL SISWA MELALUI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR (STUDI KASUS DI SMK NEGERI 6 PALU) Pendidikan merupakan salah satu hak yang paling asasi yang dimiliki oleh setiap orang yang diatur dalam UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan hak konstitusionalnya di sekolah tempat ia menempuh Pendidikan. Minimnya kesadaran berkonstitusi d.... ASRI (2024)
IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN CEPAT,SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM PROSES PRA PENUNTUTAN Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses pra penuntutan pada Kejaksaan Negeri Palu dan untuk mengetahui hambatan hambatan dalam proses pra penuntutan sekaitan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biay.... ARSENAL RAMADHANA (2024)
PENERAPAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBERIAN REMISI SEBAGAI HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN SISTEM PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA ABSTRAK Makmur, D 102 22 050, Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pemberian Remisi Sebagai Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, supervised by Suardi Dg. Mallawa dan Syachdin. Permasalahan penelitian ini adalah Bagai.... MAKMUR (2024)
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN .... HASMUN F. EFENDI (2024)
.... FEMMY INDRIANI (2024)
PENEGAKAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP SISWA SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA SULAWESI TENGAH Denny Andica Rama, D102 22 041. Judul Tesis: Penegakan Pelanggaran Kode Etik Terhadap Siswa Sekolah Polisi Negara Labuan Panimba (Polda Sulteng), supervised by Abdul Wahid. dan Kamal Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimanakah bentuk sanksi dan Pertanggung jawaban hukum kepada siswa Sekolah Pol.... DENNY ANDICA RAMA (2024)
Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Dan Pengelolaan Hutan Perspektif Hak Asasi Manusia Di Bidang Ekonomi Sosial Dan Budaya ABSTRAK Riswanda Ramadhan (D10222006), Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Perspektif Hak Asasi Manusia Di Bidang Ekonomi Sosial Dan Budaya. Dibimbing oleh Dr. H. Sahlan, S.H., S.E., M.S selaku pembimbing utama, dan Dr. Suardi Dg. Mallawa, S.H., M..... RISWANDA RAMADHAN (2024)
KONSEP NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN MANFAATNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI (Perspektif Perbandingan Hukum Dengan Amerika Serikat) Braman Stenly Latingka Ladumpe, D10222054, Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dan Manfaatnya Terhadap Penegakan Hukum Pidana Korupsi (Perspektif Perbandingan Hukum Dengan Amerika Serikat) Dibimbing Oleh Dr. H. Jubair, S.H.,M.Hum, Seb.... BRAMAN STENLY LATINGKA LADUMPE (2024)
Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak. Dzakiyah Mupakkirah (D10222017), Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak. Dibimbing oleh Dr. Hamdan Rampadio S.H., M.H selaku pembimbing utama, dan Dr. Syachdin, S.H., M.H selaku pembimbing anggota. Tujuan penulisan ini untuk menganalis.... DZAKIYAH MUPAKKIRAH (2024)
FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM SINKRONISASI PERENCANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, serta menganalisis dan mengetahui Bagaimana Menentukan Prioritas Pembangunan Daerah di Kabupaten Banggai Laut. Metode penelitan menggunakan metode pen.... HESRON PAMPANG TIBOYONG (2024)
FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI LAUT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2021 ABSTRAK Penerapan transaksi non tunai di BPKAD Kabupaten Banggai Laut merupakan salah satu upaya untuk perbaikan dan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dalam mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi, sebagai salah satu jawaban dari permasalahan korupsi yang sudah akut dan menjalar ke berbagai lin.... MOH. SATIR S.PARAKASI (2024)
HAK ANGGOTA DPRD MENGUSULKAN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH ABSTRAK Noviarini Makuraga, D 102 22 078, Penulisan Tesis ini lebih dititik beratkan pada “Hak Anggota DPRD Mengusulkan Rencana Kegiatan Pemerintahan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Kepada Pemerintah Daerah dibimbing oleh Dr.Abdullah, S.H.,M.H selaku pembimbing utama dan Dr.Ansar, S.Hi.,M.H sel.... NOVIARINI MAKURAGA (2024)
PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH ABSTRAK Selvi Ngareng, D 102 22 039, Penulisan Tesis ini lebih dititikberatkan pada Fungsi Anggran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai di bimbing oleh Prof.Dr.Aminuddin Kasim, SH.,M.Hum selaku pembimbing utama dan Dr.Ansar,S..... SELVI NGARENG (2024)
ANALISIS HUKUM HASIL AUTOPSI FORENSIK TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Tujuan penulisan ini untuk memahami dan menganalisis kekuatan pembuktian hasil autopsi forensik dalam proses pembuktian pembunuhan serta implikasi hukum terhadap perbedaan hasil autopsi forensik dalam satu objek pada proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normat.... SEFTIANI NURUL LUTFIA (2024)
PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH KABUPATEN PASANGKAYU DENGAN KABUPATEN DONGGALA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM Mulyadi, D 102 22 032, Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Kabupaten Pasangkayu Dengan Kabupaten Donggala dalam Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum, (Dibimbing oleh H. Sulbadana dan Jalaluddin). Tujuan penelitian ini untuk memperoleh hasil kajian hukum terhadap penyelesaian sengketa batas wi.... Mulyadi (2024)
"EKSISTENSI KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN" Tujuan penulisan ini untuk memahami dan mengetahui penerapan Eksistensi Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal penggunaan perjanjian baku yang menggunakan klausula eksoner.... RENHARD FRANSISKHO SOLOTI (2024)
ANALISIS REKOMENDASI TEMUAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN ABSTRAK Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai APIP merupakan unsur pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daer.... ZULFADLY DG. AMIN (2024)
PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA IMPLEMENTASINYA TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA WILAYAH BANGGAI KEPULAUAN ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan memahami Pengawasan Inspektorat Daerah dalam pengelolaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Banggai Kepulauan, serta mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam pengawasan pengelo.... YUYUN WAHYUNI (2024)
Pelaksanaan Pemidanaan Pelaku Kejahatan Pencurian Motor Bagi Penyidik Reserse Kepolisian Resor Kota Palu .... I Ketut Kembar Juli Hartawan (2024)
IMPLIKASI HUKUM PENGAJUAN PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL YANG BELUM DIDAFTARKAN DIPENGADILAN NEGERI TEMPAT TINGGAL TERMOHON (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 23/Pdt.G/2021/PN. Tli) ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implikasi hukum pengajuan pembatalan putusan badan arbitrase nasional yang belum didaftarkan di Pengadilan Negeri tempat tinggal termohon (studi kasus putusan Pengadilan Negeri tolitoli nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Tli). Penelitian ini menggunakan metod.... ARGA FEBRIAN (2024)
PENGAWASAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN DANA DESA YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL The purpose of this writing is to find out about the legal position of the Inspectorate of Banggai Islands Regency in supervising the management of village funds and their effective, efficient and accountable use. The research method used is juridical and empirical writing. The legal position of the.... YUHARDI YANTO (2024)
Tanggung Jawab Hukum Bagi Perusahaan Yang Membocorkan Data Pribadi Konsumen Dan Implikasinya Bagi Perlindungan Hak-Hak Privasi Di Indonesia Salah satu kerugian yang dialami oleh konsumen dalam menyetujui perjanjian klausul eksonerasi mengenai ganti rugi terhadap penggunaan Aplikasi TikTok tersebut dapat diketahui pada kasus kebocoran data pribadi konsumen yang dialami oleh Aplikasi TikTok. Pada tahun 2022, terdapat kasus sebanyak 2 Mili.... LISA MUSKILLA RAHMAYANI (2024)
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN PADA NELAYAN TRADISIONAL DAN PENERAPANNYA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN ABSTRAK Program bantuan perikanan tangkap kepada nelayan tradisional di Indonesia telah memberikan manfaat bagi nelayan tradisional dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan. Akan tetapi program tersebut belum terkelola dengan baik oleh kelompok nelayan, dimana belum semua anggota nelayan tradisional.... ANDI AKMAL AL (2024)
PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH DI WILAYAH TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA .... AMRAN (2024)
Analisis Yuridis Terhadap Eksistensi Lembaga Gijzeling Dalam Upaya Pemaksaan Pembayaran Tunggakan Pajak ABSTRAK Ni Kadek Sri Wahyuni, D10222045, Analisis Yuridis Terhadap Eksistensi Lembaga Gijzeling Dalam Upaya Pemaksaan Pembayaran Tunggakan Pajak, Dibimbing oleh Dr. H. Ridwan Tahir, S.H.,M.H selaku Pembimbing utama, dan Dr. Nurhayati, S.H.,M.... NI KADEK SRI WAHYUNI (2024)
PENERAPAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI KAITANNYA DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA Peneltian ini berfokus pada Penerapan Restoratif terhadap pelaku tindak pidana korupsi kaitannya dengan pengembalian kerugian negara. Adapun rumusan masalah pertama adalah bagaimana pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui Restoratif, Kedua Bagaimana Penerapan Restoratif terhada.... MOH. ALBADANI HIDAYAT (2024)
ASPEK HUKUM KEADAAN KAHAR SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum peristiwa keadaan kahar terhadap kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah serta perlindungan hukum terhadap penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis norma.... NURROCHMAD ARDHIANTO (2024)
KONSEP TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI TERHADAP KETERLAMBATAN KERUSAKAN DAN HILANGNYA BARANG MILIK KONSUMEN Magfirah (D10222016), Konsep Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Terhadap Keterlambatan Kerusakan Dan Hilangnya Barang Kiriman. Dibimbing oleh Zulkarnain, selaku pembimbing utama dan Ahmad Aswar Rowa, selaku pembimbing anggota. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis: 1) Bagaimanakah Bentuk ta.... MAGFIRAH (2024)
IMPLIKASI HUKUM PERBUATAN OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM UPAYA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis korelasi konsep obstruction of justice dalam ketentuan kitab undang-undang hukum pidana dan ketentuan tindak pidana korupsi serta hambatan-hambatan dalam penegakan hukum Obstruction Of Justice yang berimplikasi terhadap penanganan perkara tindak.... RUSLY (2024)
KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT NASABAH YANG TELAH MENINGGAL DUNIA ABSTRAK Pemberian kredit kepada debitur tentu saja ada risikonya, salah satu risiko kredit yaitu meninggalnya debitur sehingga tidak dapat menyelesaikan kreditnya kepada kreditur, meninggalnya debitur apakah kemudian secara otomatis ahli waris memiliki kewajiban untuk melunasi utang debitur yang .... MADE SUTAMA (2024)
POLITIK HUKUM PELINDUNGAN BAHASA BANGGAI SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA Bahasa Banggai yang mengalami degradasi sama dengan Bahasa- bahasa yang ada di Indonesia mengalami proses kepunahan karena jumlah penutur terutama generasi muda yang mulai jarang menuturkan Bahasa Banggai menjadi ancaman serius terhadap kebudayaan Banggai. Perlindungan dalam konteks politik hukum.... HALIMAH USMAN HAMID (2024)
IMPLIKASI HUKUM ATAS PERGESERAN ANGGARAN BELANJA YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) IMPLIKASI HUKUM ATAS PERGESERAN ANGGARAN BELANJA YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD), Muhayaroh (D10222063), Dr ABDULLAH S.H., M.H., (Pembimbing Utama, Dr. H. ABDURRAHIM S.H., M.H., (Pembimbing Anggota) Pergeseran anggaran merupak.... MUHAYAROH (2024)
PENERAPAN KONSEP IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM RANGKA MEMPERKUAT MODERASI DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BANGGAI LAUT .... RISWANTO (2024)
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA ABSTRAK Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia, Abd. Jalil Tangkudung, D10222059, Pembimbing I : Dr. Suardi. Dg. Mallawa S.H., M.H, pembimbing II : Dr. Riri Anggriani, S.H., M.H Pemberian bantuan hukum merupa.... ABD.JALIL TANGKUDUNG (2024)
HUBUNGAN KELEMBAGAAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE .... ROMANTO (2024)
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MENURUT PERJANJIAN WAKTU TERTENTU Sesuai perkembangan dan pembaruan aturan ketenagakerjaan perlu dikaji untuk kepentingan masyarakat pada umumnya dan pekerja/buruh pada khususnya. Sejak berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. PP No. 35 Tahun 2021dan PP No. 37 Tahun 2021 terdapat penghapusan, pembaruan, dan peny.... RIFAI (2024)
KEDUDUKAN CAMAT SEBAGAI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH ABSTRAK Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada wilayah kecamatan mengalami perubahan status yang awalnya kecamatan adalah wilayah administratif yang memposisikan Camat sebagai kepala wilayah sekarang menjadi wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam hal pelayanan p.... SURIADI (2024)
PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG DI PASARKAN Rosminarti, D10220057, Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Dipasarkan. Di bawah Bimbingan Dr. Sitti Fatimah Maddusila,S.H.,M.H sebagai pembimbing Utama dan Dr. Ansar,S.Hi.,M.H Pembimbing Anggota. Penelitian ini terfokus pada analisis Prinsip Hak Asas.... ROSMINARTI (2024)
PERATURAN DESA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL VILLAGE REGULATIONS IN THE NATIONAL LEGAL SYSTEM ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kedudukan peraturan Desa dalam sistem hukum nasional yang meliputi Kedudukan Peraturan Desa dan Pengawasan Peraturan Desa. Metode penelitan menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan menggunakan metode analisis ya.... EDDY BAPITANGGENE (2024)
HAKIKAT ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENJATUHAN PIDANA ABSTRAK Angga Nugraha Agung, D10222001, Hakikat Asas Kebebasan Hakim Dalam tindak Pidana Korupsi Dan Implikasinya Terhadap Penjatuhan Pidana, supervised by Sulbadana dan Hamdan Rampadio, rumusan masalah yaitu apa hakikat kebebasan hakim dan implikasinya terhadap penjatuhan pidana, menggunakan met.... ANGGA NUGRAHA AGUNG (2024)
PARADIGMA ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA SESUAI PRINSIP HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF ABSTRAK Maulana Shika Arjuna, D-10222015, Paradigma Asas Legalitas Hukum Pidana Sesuai Prinsip Hukum yang Hidup di Masyarakat dalam Perspektif Hukum Progresif, Tim Pembimbing oleh Sulbadana, dan Hamdan Rampadio. Pasal 2 KUHP 2023 merupakan Asas Legalitas Relatif yang telah mengakui hukum pidana .... MAULANA SHIKA ARJUNA (2024)
PENCEGAHAN ILLEGAL FISHING GUNA MELINDUNGI KEANEKA RAGAMAN HAYATI DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN BANGGAI LAUT ABSTRAK Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui upaya pencegahan aktifitas illegal fishing oleh Kepolisian Resor Banggai Kepulauan, dalam rangka melindungi ekosistem lingkungan laut terutama terumbuh karang yang menjadi tumbuh dan berkembangnya biota laut terutama perikanan. Gangguan perikana.... RAHMAN (2024)
Pemenuhan Hak-hak Narapidana Perempuan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempun Kelas III Palu ABSTRAK Khumairah., S.H (D10222012), Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan Menyusui Di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas III Palu. Dibimbing Oleh Bapak Jubair, Selaku Pembimbing Utama, Dan Ibu Nurhayati, Selaku Pembimbing Anggota. Tujuan penulisan ini Untuk meneliti dan menganalisis peme.... KHUMAIRAH (2024)
PROBLEMATIKA OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PERMASALAHAN PRAKTIK PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI KOTA PALU ABSTRAK Warista Krisdayanti, D10222033, Problematika Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Permasalahan Praktik Pinjaman Online di Kota Palu, Dibawah bimbingan Dr. Agus Lanini, S.H., M.H. dan Dr. Ahmad Aswar Rowa, S.H., M.H. Pinjaman online ilegal kini marak terjadi salah satunya di Kota .... WARISTA KRISDAYANTI (2024)
PEMENUHAN HAK ASASI DI BIDANG KESEHATAN MELALUI PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA Tujuan penulisan ini untuk menganalisis pemenuhan hak asasi dibidang kesehatan terhadap konsumen yang menggunakan produk kosmetik berbahaya, dan peran pemerintah dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik berbahaya. Metode penulisan yang digunakan adalah pen.... MEGAWATI K. (2024)
.... HARSUN SEM (2024)
KRIMINALISASI TERHADAP KREDITUR DALAM EKSEKUSI LELANG BARANG JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR Muhammad Fadli, D 102 20 028, Kriminalisasi Terhadap Kreditur Dalam Eksekusi Lelang Barang Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor, Pembimbing I: Sitti Fatimah Maddusila dan Pembimbing II; Agus Lanini Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah pelaksanaan eksekusi lelang barang jaminan fidusia yan.... MUHAMMAD FADLI (2024)
Cryptocurrency Sebagai Modus Perwujudan Tindak Pidana Pencucian Uang Wahyu Hidayat, D10222010, Cryptocurrency sebagai modus perwujudan tindak pidana pencucian uang, Dibimbing oleh Ridwan Tahir, dan Nurhayati Cryptocurrency ini dipercaya dapat menjadi suatu instrumen investasi karena cryptocurrency memiliki volatilitas yang sangat tinggi, dimana mata uang akan .... WAHYU HIDAYAT (2024)
ANALISIS TINDAK PIDANA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan hukum Putusan Pengadilan untuk tindak pidana yang menyebabkan kematian terhadap Anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menurut hukum positif dan juga konsep tindak pidana yang menyebabkan kematian terhadap .... RAMADHANA HERU SANTOSO (2024)
POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Sebagai Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Laut, Patwan Kuba (D102 22 074), Prof. Dr. Sutarman, S.H., M.H., (Pembimbing Utama), Dr. Drs. Mansur Armin Bin Ali, S.H., M.H., (Pembimbing Anggota) Tujuan penelitian ini untuk m.... PATWAN KUBA (2024)
GRADASI KESENGAJAAN DALAM BENTUK NIAT JAHAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ABSTRAK Yefrison Lanto Mawo Padjamu (Stb : D 102 22 076) Judul Tesis: Gradasi Kesengajaan Dalam Bentuk Niat Jahat Pengadaan Barang Dan Jasa DalamTindak Pidana Korupsi. supervised by Abdul Wahid dan Kamal. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah parameter “niat jahat” pelaku tindak pi.... YEFRISON LANTO MAWO PADJAMU (2024)
ANALISIS PENGGUNAAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ABSTRAK MUSTAMIR D102 22 047, Analisis Penggunaan Sidik Jari Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan (Dibimbing oleh (1) H. Hamdan Rampadio, (2) Kamal. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan sidik jari dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan dan hambatan ya.... MUSTAMIR (2024)
ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR TEKNIS ABSTRAK Penulisan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan alat/perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan meng.... ANSHAR (2024)
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA PADA WILAYAH BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PALU JAYA SAPUTRA, D10221017, Analisis Kriminologis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Kejahatan Narkotika Pada Wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Palu (dibimbing oleh Ridwan Tahir dan Nurhayati). Tujuan penulisan ini untuk memahami dan mengetahui faktor penyebab terjadinya pengulangan.... JAYA SAPUTRA (2024)
PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI DAMPAK KERUSAKAN HUTAN DAN HAMBATAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA BALAI GAKKUM LHK WILAYAH SEKSI 2 PALU ABSTRAK Subagio (D 102 22 056) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kerusakan Hutan Pada Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi Seksi 2 Palu, dibimbing oleh Prof. Dr. H. Sulbadana,S.H.M.H selaku Pembimbing Utama dan Dr. H. Hamdan Rampadio, S.H.,M.H Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaa.... SUBAGIO (2024)
ANALISIS PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK BINAAN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II PALU Verra Veronika, D102 22 058, Analisis Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Binaan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu, Supervised by Jubair dan Kamal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip perlindungan hak .... VERRA VERONIKA (2024)
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK Proses Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri sangat mempengaruhi penegakan hukum pidana, karena proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses kepolisian di Indonesia. Proses penyidikan tidak bisa dipandang sebelah mata karena merupakan perbuatan yang memenuhi sifat-sifat pelanggaran/.... ANDI HARMAN SYAH (2024)
PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA ABSTRAK Jemy Joieh Hattu, D10220051 Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dibimbing oleh (1) Dr. Surahman, S.H., M.H. (2) Dr. H. Awaluddin, S.H., S.E., M.H. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman.... JEMY JOIEH HATTU (2024)
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA ABSTRAK Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa Perlindungan Hukum Anak di bawah umur korban Tindak Pidana pencabulan dalam presfektif Hak asasi manusia dan untuk memahami apa yang menjadi Faktor-Faktor penghambat bagi penegakan hukum terhadap pelaku Pencabulan anak di b.... BAMBANG HERKAMTO (2024)
IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PRINSIP LEXCERTA, LEX SCRIPTA, LEX STRICTA TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH BATAS MINIMUM PIDANA TERHADAP PERKARA NARKOTIKA ABSTRAK Taufan Maulana, D 102 21 058, Implikasi Hukum Penerapan Prinsip Lexcerta, Lex Scripta, Lex Stricta Terhadap Penjatuhan Pidana Dibawah Batas Minimum Pidana Terhadap Perkara Narkotika, supervised by Lembang Palipadang dan H. Hamdan Hi. Rampadio. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui baga.... TAUFAN MAULANA (2024)
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM OMNIBUS LAW DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG ABSTRAK Donatus Kono. D102 21 076. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Omnibus Law Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Kabupaten Parigi Moutong. Dibimbing oleh Sutarman Yodo dan Suardi Dg. Mallawa Selama ini pengelolaan lingkungan hidup cenderung hanya pada pemanfaatan lingkungan hidup sebagai objek p.... DONATUS KONO (2024)
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN DALAM KAWASAN OBJEK VITAL NASIONAL PT IMIP ABSTRAK Edy Cahyono (D10222030), Penerapan Restorative Justice Kepada Pelaku Tindak Pidana Ringan Dalam Kawasan Objek Vital Nasional PT IMIP, Pembimbing Utama: Dr. H. Hamdan Rampadio, S.H., M.H., Pembimbing Anggota: Dr. Kamal, S.H., M.H. Tujuan utama penerapan restorative justice sebagai a.... EDI CAHYONO (2024)
URGENSI RESES DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI ABSTRAK Reses merupakan waktu anggota DPRD Kabupaten Banggai untuk melakukan kunjungan ke konstituen atau daerah pemilihan (Dapil) untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat dan fungsi legislasi, sekaligus kesempatan bagi anggota DPRD Kabupaten Banggai untuk melihat langsung implementa.... FERY SUJARMAN (2024)

Sign In to Perpus

Don't have an account? Sign Up