ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI |
| Nama: FIRDAUS M. ZEIN |
| Tahun: 2022 |
| Abstrak ABSTRAK Firdaus M. Zein, D 102 20 055, Analisis Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, supervised by Abdul Wahid dan H. Hamdan Rampadio, rumusan masalah Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dibawah ancaman minimum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan akibat hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Penerapan sanksi pidana dibawah ancaman minimum dalam perkara tindak pidana korupsi bertentangan dengan asas legalitas bahwa setiap sanksi pidana haruslah ada peraturan hukum yang mengatur sebelumnya, dengan demikian seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang. Adanya sanksi pidana minimum khusus bertujuan untuk mencegah hakim menjatuhkan putusan tidak kurang dari batas yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga mengurangi disparitas pidana dalam menjamin kepastian hukum dan secara khusus untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi sehingga tercapai tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan Akibat hukum terhadap sanksi pidana di bawah ketentuan minimum dalam perkara tindak pidana korupsi, putusan tersebut dapat menjadi alasan untuk dibatalkan pada pengadilan tingkat selanjutnya, menjadi salah satu alasan hukum / pertimbangan Jaksa untuk banding ataupun kasasi, terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana serta dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat tergadap proses penegkan hukum tindak pidana korupsi. Disarankan agar hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi tetap konsisten pada ancaman pidana minimum husus dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebab ancaman pidana minimum berlaku bagi semua tindak pidana korupsi dan mengikat hakim berdasarkan asas nulla poena sine lege Kata Kunci: Korupsi, Sanksi Pidana, Batas Minimum Khusus |