ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 |
| Nama: ADHI |
| Tahun: 2020 |
| Abstrak ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 ABSTRAKSI Tesis ini menitikberatkan pada Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang dikaji melalui perspektif otonomi desa serta aspek Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UUD Tahun 1945 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU -XIII/2015. Dari hasil penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan Konseptual serta bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan sekunder yang berkaitan dengan penelitian tersebut diperole h kesimpulan :1) bahwa faktor domisili yang dipersyaratkan dalam pencalonan kepala desa bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat desa setempat dalam Pemilihan Kepala Desa serta untuk memberikan proteksi dan penguatan terhadap asas dan tujuan penyelenggaraan otonomi desa 2) bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara judical review yang diajukan oleh APDESI semata-mata menitik beratkan pada Hak Asasi Manusia warga negara Indonesia tetapi tidak mempertimbangkan substansi terhadap tujuan pengaturan syarat domisili bagi calon kepala desa dalam konteks penyelenggaraan otonomi desa. 3) bahwa Hak asasi manusia bukanlah hak yang absolute, dalam pelaksanaannya dibatasi oleh hak orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban. Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 maka setiap warga berhak mencalonkan/dicalonkan dalam pemilihan Kepala Desa serta memiliki kedudukan yang sama terhadap calon lainnya. Kata Kunci : UUD,Putusan MK,Hak Konstitusional |