ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulPEMBERIAN HAK TANAH DENGAN STATUS PENGELOLAAN OLEH OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM UPAYA MEMPERMUDAH INVESTASI |
| Nama: CALVYN RIVAYEN BOBBY F DG. RAPI |
| Tahun: 2026 |
| Abstrak ABSTRAK CALVYN RIVAYEN BOBBY F DG RAPI, D 102 24 077 “Pemberian Hak Tanah dengan Status Pengelolaan Oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Upaya Mempermudah Investasi” Dibimbing oleh Sitti Fatimah Maddusila dan Ahmad Aswar Rowa. Penelitian ini mengkaji kerangka hukum dan kepastian hukum bagi investor yang menerima hak atas tanah dengan status Hak Pengelolaan (HPL) di Ibu Kota Nusantara (IKN), serta efektivitasnya dalam memfasilitasi investasi. Tujuan penelitian adalah menganalisis peraturan hukum dan kepastian hukum dalam pemberian hak tanah dengan status HPL oleh Otorita IKN. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi pemberian hak tanah di IKN telah dirancang sebagai rezim khusus (lex specialis) yang terintegrasi dan progresif, mencerminkan prinsip negara kesejahteraan di mana negara berperan aktif sebagai fasilitator pembangunan. Otorita IKN berfungsi sebagai one-stop service yang menyederhanakan prosedur, mempercepat waktu proses, dan menyediakan insentif komprehensif untuk menarik investasi. Dari perspektif utilitarianisme, kebijakan ini berhasil memaksimalkan manfaat (utility) dengan mengurangi biaya transaksi dan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum bagi investor dibangun melalui tiga pilar: kepastian formal (sistem pendaftaran tanah terintegrasi dan sertifikat elektronik), kepastian material (hak substantif dan klausul stabilisasi regulasi), serta kepastian prosedural (sistem penyelesaian sengketa multi-saluran). Secara keseluruhan, kebijakan ini merupakan terobosan reformasi hukum pertanahan yang berpotensi meningkatkan kemudahan berinvestasi, meskipun implementasinya perlu didukung oleh kapasitas kelembagaan yang kuat, koordinasi lintas sektor, dan penyelesaian klaim tenurial yang adil. Kata Kunci: Hak Pengelolaan, Kepastian Hukum, Kemudahan Investasi, Otorita IKN, Negara Kesejahteraan, Utilitarianisme |