ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLIKASI HUKUM PEMBERIAN OBAT HERBAL TANPA UJI KLINIS LENGKAP BERDASARKAN PRINSIP EVIDENCE BASED MEDICINE SEBAGAI PEMENUHAN HAK PASIEN |
| Nama: TRI SETYAWATI |
| Tahun: 2025 |
| Abstrak IMPLIKASI HUKUM DAN PERTIMBANGAN EVIDENCE BASED MEDICINE DALAM PEMBERIAN RESEP OBAT OLEH DOKTER DENGAN DILEMA ETIS TERKAIT PRINSIP ETIK AUTONOMY Tri Setyawati1 , Sulbadana2 , Asmadi Weri2 1Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia 2Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia E-Mail: tridentist@gmail.com ABSTRAK Dokter merupakan profesi yang dalam prakteknya tidak terlepas dari hukum dan etik. Pedoman etik menuntun dokter bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan baik pencegahan, pengobatan dan perawatan. Peresepan obat merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan hidup sehat dan berkualitas. Pertimbangan pengobatan berbasis bukti atau Evidence Based Medicine (EBM) merupakan upaya pemberian pengobatan yang tepat oleh dokter kepada pasien. Sebagai upaya pemenuhan hak pasien untuk mendapat pengobatan dan perawatan yang tepat sesuai indikasi. Terkait hal tersebut, dokter dapat menghadapi dilemma etis apabila keinginan pasien mendapat pengobatan belum sesuai antara standar dan tujuan pengobatan, sehingga dapat mencegah terjadinya implikasi hukum dengan mengambil keputusan yang tepat. Hal tersebut menjadikan dokter senantiasa bekerja dengan kehati-hatian sesuai dengan disiplin ilmu kedokteran dan standar prosedur operasional. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normative menggunakan sumber-sumber refenrensi Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aturan hukum yang ada di Indonesia terkait dengan pemberian obat yang telah melalui uji pre klinik dan uji klinis sesuai prinsip EBM untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar sebagai pemenuhan hak pasien sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Secara eksplisit nampak dalam berbagai peraturan baik berupa UndangUndang, yaitu dalam Undang-Undang Kesehatan RI, maupun dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh instansi kesehatan maupun aturan serta kode etik profesi medik. Kata Kunci: dilemma etis, autonomy, implikasi hukum, EBM, standar operasional prosedur |