ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulEFEKTIVITAS EVALUASI KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM MEWUJUDKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) |
| Nama: MOH. RIAN MUAZD |
| Tahun: 2021 |
| Abstrak ABSTRAK EFEKTIVITAS EVALUASI KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM MEWUJUDKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. Moh. Rian Muaz’d. Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Penerapan AUPB diselenggarakan disemua lembaga pemerintah, termasuk di kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis penelitian ini hukum empiris dengan empat pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AUPB)dalam Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Tengah, dan Banawa Selatan sudah dijalankan berdasarkan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas dengan hasil evaluasi berada pada kategori baik. Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja dilaksanakan dengan AUPB. Hal itu bermula dari pembentukkan tim penilai di Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah dengan membentuk tim EKK. Hasilnya, sebagian besar kecamatan memperoleh penilaian baik dan baik sekali, namun terdapat penilaian cukup pada beberapa kecamatan. EKK yang cukup akan mendapat teguran administrasi dan pembinaan oleh bupati/walikota masing-masing. Adapun faktor penghambat penelitian ini adalah asas akuntabilitas belum berjalan dengan baik, karena dalam EKK ditemukan bahwa pelimpahan sebagian tugas yang menjadi kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat dan fasilitas pelayanan yang dimiliki pihak kecamatan masih kurang memadai, sumber daya manusia masih terkendala dalam hal pemanfatan teknologi sehingga dalam ketepatan waktu, kemudahan dan keterjangkauan pelayanan yang sering dijumpai dalam pelayanan masyarakat di kecamatan, sedangkan faktor pendukungnya adalah asas keterbukaan, di mana EKK menunjukkan bentuk pendelegasian kewenangan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Kata kunci: AUPB, Kecamatan, Evaluasi, Kinerja. |