ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulPELAKSANAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ( UUD NRI TAHUN 1945 ) |
| Nama: BERLIANTA |
| Tahun: 2022 |
| Abstrak Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak prerogatif presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pensakralan UUD 1945 itu sudah mulai sejak orde lama dan dilanjutkan bahkan diperkuat di era orde baru untuk pelanggengan kekuasaan, terutama kekuasaan presiden. Empat kali amandemen yang telah dilakukan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 merupakan dasar hukum bagi pengembalian fungsi pembagian kekuasaan trias politica yang pernah dicetuskan oleh John Locke dan Mostesquieu setelah Revolusi Perancis dan pelaksanaan konsepsi checks and balances antar lembaga negara. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mempergunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), peneliti melakukan kajian secara mendalam terhadap pelaksanaan hak prerogatif presiden menurut UUD NRI 1945, Sedangkan melalui pendekatan konseptual peneliti akan mengkaji konsep-konsep pemikiran para ahli Hukum Tata Negara terkait dengan pelaksanaan hak prerogatif presiden menurut UUD NRI 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak prerogatif presiden menurut UUD NRI 1945 dibatasi oleh adanya keharusan mendapat persetujuan dari dewan perwakilan rakyat sebagai bentuk proses check and balances antar lembaga negara. Hal ini merupakan bentuk pengawasan dewan perwakilan rakyat sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kata Kunci : Hak Prerogatif, Presiden, UUD NRI Tahun 1945 |