ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulPROBLEM HUKUM PENERAPAN PASAL DILUAR SURAT TUNTUTAN DAN PENAMBAHAN PASAL DILUAR SURAT DAKWAAN OLEH PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan PN Toli-Toli Nomor : 131/Pid.Sus/2020/PN. Tli) |
| Nama: ARIE TRIFANTORO |
| Tahun: 2022 |
| Abstrak ABSTRAK Arie Trifantoro (D 102 20 003). Judul Tesis: Problem Hukum Penerapan Pasal Diluar Surat Tuntutan Dan Penambahan Pasal Diluar Surat Dakwaan Oleh Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan PN Toli-Toli Nomor: 131/Pid.Sus/2020/PN. Tli). Pembimbin I: Abdul Wahid. Pembimbing II: Syachdin Permasalahan yang hendak diuraikan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan pasal diluar surat tuntutan oleh putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika (studi putusan PN Toli-Toli Nomor: 131/Pid.Sus/2020/PN. Tli) dan bagaimanakah penerapan penambahan pasal diluar surat dakwaan oleh putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika (studi putusan PN Toli-Toli Nomor: 131/Pid.Sus/2020/PN. Tli). Untuk memperoleh data dalam penulisan tesis ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara mempelajari peraturan perundangan dan menganalisis problem hukum penerapan pasal diluar surat tuntutan dan penambahan pasal diluar surat dakwaan oleh putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika. Dalam menemukan jawaban atas permasalah tersebut di atas, peneliti mendapatkan jawaban bahwa penerapan pasal diluar surat tuntutan oleh putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika (Studi Putusan PN Toli-Toli Nomor: 131/Pid.Sus/2020/PN. Tli) merupakan ultra petita dalam requisitoir Jaksa Penuntut Umum sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak terikat pada requisitoir yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Hakim dalam menjatuhkan putusannya memiliki kebebasan (yang dibatasi oleh alat bukti dan hati nuraninya), tidak bergantung pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Penerapan penambahan pasal diluar surat dakwaan oleh putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika (Studi Putusan PN Toli-Toli Nomor: 131/Pid.Sus/2020/PN. Tli) tidak dibenarkan karena menyalahi tertib acara pidana, karena yang memiliki wewenang pasal apa dan mana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah kewenangan sepenuhnya Penuntut Umum, bukan Hakim; Kata Kunci: Penerapan Pasal Diluar Surat Tuntutan, Penambahan Pasal Diluar Surat Dakwaan, Tindak Pidana Narkotika. Studi Putusan Toli-Toli |