Perpustakaan
DESKRIPSI DATA LENGKAP
JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PRESIDEN NO. 42 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI DALAM RANGKA 1000 HPK DI DESA LORU KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI
Nama: ARUM SEKAR NINGRUM
Tahun: 2021
Abstrak
ARUM SEKAR NINGRUM Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka 1000 HPK di Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi (di bawah bimbingan Muh. Ryman Napirah). Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako Palu, April 2021 Gerakan Perbaikan gizi 1000 HPK merupakan upaya dalam memperkuat komitmen rencana Kebijakan Perpres No. 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG. Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi menunjukan bahwa pada tahun 2020 prevalensi balita sebanyak 1192 kasus balita yang mengalami stunting. Melihat Permasalah gizi cukup tinggi perlu kiranya dilihat bagaimana Implementasi Kebijakan Perpres No. 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1000 HPK di Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Informan dalam penelitian ini terdiri dari infroman kunci yaitu Kepala Puskesmas, Informan tambahan yaitu Kepala Bidang Pengelola Gizi dan staf Pengelola Gizi dan Informan Tambahan yaitu Kader dan masyarakat setempat. Pengumpulan data melalui trigulasi teknik yakni wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan pendoman wawancara. Hasil menunjukan bahwa, Komunikasi terkendala terhadap kurangnya sosialisasi yang dilakukan dan terkendala sikap masyarakat yang kurang berpartisipasi. Sumber secara kwantitatif masih dibutuhkan tenaga kesehatan untuk bisa mencakup seluruh wilayah kerja. Sementara dari pelatihan dan informasi yang didapatkan belum maksimal dan berkesinambungan. Disposisi terkendala dari segi insentif masih cukup kurang dikarenakan anggaran hanya bersifat operasional dan terlebih lagi Puskesmas biromaru memiliki cakupan wilayah yang luas. Struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik. Saran kepada pihak puskesmas diharapkan kedepannya tetap memantapkan komunikasi dan kerjasama antar bidang-bidang. Serta mampu menjangkau seluruh sasaran target. Meningkatkan pelatihan dan diharapkan ada insentif khusus bagi para tenaga kesehatan. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan

Sign In to Perpus

Don't have an account? Sign Up