Perpustakaan
DESKRIPSI DATA LENGKAP
JudulPOLITIK HUKUM PENGATURAN PEMENUHAN KUOTA PEREMPUAN OLEH PARTAI POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA
Nama: ANDI HAERUDIN
Tahun: 2025
Abstrak
ANDI HAERUDIN (Stb. D 10121779) Judul: Politik Hukum Pengaturan Pemenuhan Kuota Perempuan Oleh Partai Politik Pada Pemilu Legislatif Di Indonesia. Pembimbing I : NAHARUDDIN, SH, MH. Dan Pembimbing II : MOHAMMAD SAFRIN, S.H., M.H Pengaturan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia merupakan langkah afirmasi untuk mencapai kesetaraan gender di bidang politik, yang telah diterapkan sejak Pemilu 2004 dan berkembang melalui berbagai perubahan undang-undang. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih belum optimal, dengan persentase perempuan yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak pernah mencapai 30% sejak tahun 1955 hingga 2024. Salah satu faktor utama kegagalan ini adalah tidak adanya sanksi tegas bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota tersebut. Penelitian ini membahas pertama, politik hukum pengaturan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan oleh partai politik dalam pencalonan legislatif di Indonesia? Kedua, Apa akibat hukum terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislative di Indonesia? Kata kunci: kuota perempuan, afirmasi, keterwakilan perempuan, politik Indonesia, sanksi, Mahkamah Konstitusi

Sign In to Perpus

Don't have an account? Sign Up