Perpustakaan
DESKRIPSI DATA LENGKAP
JudulImplementasi Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Donggala
Nama: IIN PRATIWI
Tahun: 2025
Abstrak
Iin Pratiwi D10121700, Implementasi Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negri Donggala, Pembimbing I: Kamal, Pembimbing II : Awaliah Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan stabilitas negara. Untuk itu, penanganannya memerlukan peran aparat penegak hukum yang efektif dan berintegritas, termasuk kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan jaksa dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Donggala, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa di Kejaksaan Negeri Donggala telah melaksanakan kewenangan penyidikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta KUHAP. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten, kurangnya fasilitas pendukung teknis, serta adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Kendala-kendala tersebut mempengaruhi efektivitas penyidikan, meskipun upaya strategis telah dilakukan untuk mengatasinya, termasuk peningkatan koordinasi antarlembaga dan pelatihan intensif bagi jaksa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan kejaksaan melalui peningkatan kapasitas SDM, alokasi anggaran yang memadai, serta perlindungan hukum bagi jaksa penyidik agar dapat bekerja secara profesional tanpa intervensi. Kata kunci: Kejaksaan, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi,

Sign In to Perpus

Don't have an account? Sign Up