ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulTanggung Jawab Jaksa Dalam Sengketa Perdata (studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah) |
| Nama: MOH. NOUFAL FAYIZ |
| Tahun: 2025 |
| Abstrak ABSTRAK Moh. Noufal Fayiz, D101 21 480, Tanggung Jawab Jaksa Dalam Sengketa Perdata Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Pembimbing I Bapak Suarlan Datupalinge, S.H., M.hum dan Pembimbing II Ibu Aifan S.H.,MH Kejakasaan sebagai Lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutatan, juga mengemban tugas lain termasuk dalam sengketa perdata dimana jaksa pengacara negara dalam kedudukannya selaku kuasa hukum negara atau pemerintah. penulisan ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan tugas kejaksaan yang dianggap belum efektif karena masyarakat dan pihak lain belum memperoleh banyak informasi bahwa jaksa pengacara negara juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin mengakses keadilan melalui konsiltasi bantuan hukum secara gratis, ada dua permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Tanggung Jawab Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan apa saja Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh jaksa pengacara negara dalam penyelesaian sengketa perdata. Tujan dari penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab jaksa pengacara negara dalam perkara perdata dan juga untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi jaksa pengacara negara dalam penyelesaian sengketa perdata. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, penelitian ini juga memiliki sebutan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa di kejaksaan tinggi Sulawesi tengah telah menjalankan fungsi bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakkan hukum, dan Tindakan hukum lain dalam perkara perdata. Jaksa pengacara negara telah melaksanakan tugas nya sesuai dengan keetentuan yang ada. Faktor internal kurangnya sumber daya manusia, serta faktor eksternal kurangnya koordinasi dengan instansi menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas jaksa pengacara negara. Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Tanggung Jawab, Sengketa Perdata. |