ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulPenegakan Hukum Pidana Atas Pelanggaran Penerapan Upah Minimum Provinsi Pada Perusahaan Tambang Batuan |
| Nama: CHEN CHEN NABILA DIVA |
| Tahun: 2025 |
| Abstrak ABSTRAK CHENCHEN NABILA DIVA, D10121087, Penegakan Hukum Pidana Atas Pelanggaran Penerapan Upah Minimum pada Perusahaan Tambang Batuan, PEMBIMBING I:? Amirudin Hanafi, Pembimbing II: Irzha Friskanov. S Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum pidana terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan upah sesuai dengan standar minimum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-Undangan. Mekanisme penegakan hukum diterapkan terhadap pelanggaran pemberian upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) serta hambatan dalam pemberian upah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi lapangan, serta data sekunder berupa kajian dokumen dan peraturan perundang-undangan. Metode ini memberikan gambaran mengenai praktik pemberian upah di perusahaan tambang batuan yang terletak di Palu Utara tersebut juga menyoroti peran berbagai instansi, terutama Dinas Ketenagakerjaan dalam mengawasi serta menindak pelanggaran yang terjadi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana dalam pelanggaran UMP masih belum terlaksana dengan baik dan salah satu penyebab utama pelanggaran adalah minimnya pemahaman mengenai hukum ketenagakerjaan, baik dari sisi pekerja maupun perusahaan. Selain itu, kurangnya pengawasan yang efektif, keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan, serta pengurusan perkara yang kompleks dalam aspek hukum pidana dan hukum administrasi. Maka, perlunya pengawasan dan peran aktif dari seluruh pihak di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang bersinergi antara pendidikan, pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan. |