ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulANALISIS HUKUM KONTRAK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH |
| Nama: RUSMIADI |
| Tahun: 2025 |
| Abstrak Rusmiadi, D10120776, Analisis Hukum Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah, Dibimbing oleh Muhammad Ikbal dan Dewi Kemalasari. Pengadaan jasa konstruksi oleh pemerintah merupakan proses hukum yang kompleks dan melibatkan kontrak sebagai dasar hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kontrak pengadaan jasa konstruksi pemerintah apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaannya, serta menelaah tanggung jawab penyedia jasa terhadap kegagalan konstruksi yang terjadi setelah kontrak berakhir namun umur rencana bangunan masih berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan dokumen kontrak pengadaan jasa konstruksi pemerintah saat terjadi wanprestasi oleh pengguna dan penyedia jasa akan menjadi instrumen hukum yang melindungi kepentingan negara sekaligus menjaga kepastian hukum bagi penyedia jasa, dikarenakan dokumen tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak yang melakukan perikatan kontrak. Selain itu dalam hal Tanggungjawab penyedia jasa apabila kontrak pengadaan jasa konstruksi Pemerintah telah berakhir namun umur rencana konstruksi bangunan masih berjalan, maka tanggung jawab penyedia jasa tidak otomatis berhenti. UU No. 2 Tahun 2017 menyebutkan bahwa penyedia jasa tetap bertanggung jawab atas kegagalan bangunan selama umur konstruksi yang direncanakan. Pertanggungjawaban bisa berupa memperbaiki atau mengganti bagian bangunan, membayar ganti rugi kerugian negara, menanggung biaya perbaikan darurat. Adapun tanggung jawab pidana jika kegagalan bangunan menimbulkan korban jiwa atau terbukti akibat korupsi, penyedia dapat dipidana sesuai UU Tipikor dan UU Jasa Konstruksi. Kata Kunci : kontrak konstruksi, wanprestasi, pengadaan pemerintah, tanggung jawab penyedia jasa, jaminan bangunan |