JudulPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NO. 1 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADA AREA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI |
Nama: AIN SOFIANA |
Tahun: 2024 |
Abstrak ABSTRAK Ain Sofiana, D101 20 508, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pera- turan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Area Rumah Sakit Umum Daerah Madani, Pembimbing I : Nurhayati Mardin, Pembimbing II : Titie Yustisia Lestari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2019 Ten- tang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Madani. Kedua, un- tuk mengetahui faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap ke- tentuan larangan merokok di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Madani. Per- masalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Penegakan Hukum Ter- hadap Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Madani. 2). Faktor Apa Saja Yang Menjadi Penghambat Dalam Upaya Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok Pada Wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Madani. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis data yang digunakan adalah pendekatan kuali- tatif terhadap data primer dan sekunder. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Madani. Adapun hasil penelitiannya yaitu : 1). Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok yang dil- akukan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Madani dan Satpol PP meliputi sosial- isasI, penyuluhan, pengawasan dan pemberian sanksi berupa teguran lisan ber- dasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 1) Tahun 2019 Ten- tang Kawasan Tanpa Rokok. 2). faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap ketentuan larangan merokok di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Madani adalah keterbatasan sarana prasarana, kurangnya petugas kea- manan dan kendala dalam pelayanan pasien gangguan jiwa. Kata kunci: Penegakan hukum, ketentuan larangan merokok, RSUD Madani. |