ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulURGENSI KEBERADAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA |
| Nama: DANIATY TIBUKA |
| Tahun: 2025 |
| Abstrak Salah satu perubahan yang paling fundamental dalam Amandemen UUD NRI 1945 adalah yang terkait dengan posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan PerundangUndangan, TAP MPR dimasukkan kembali ke dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan yang membawa implikasi dalam konteks negara hukum. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana kedudukan Ketetapan MPR dalam sistem Perundang-Undangan Indonesia?, serta apakah Ketetapan MPR dapat dipertahankan sebagai bagian dari Peraturan Perundang-Undangan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktriner yang melibatkan penelitian perpustakaan atau studi dokumen (library research). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kedudukan Ketetapan MPR dalam sistem perundang-undangan Indonesia berada di antara Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang/PERPU. Saat ini, Ketetapan MPR hanya bersifat beschikking berdasarkan reduksi kewenangan MPR RI dalam amandemen UUD NRI 1945. Sehingga Ketetapan MPR yang dibentuk setelah amandemen UUD NRI 1945 hanya bersifat beschikking dan tidak bisa lagi menjadi sumber norma hukum bagi peraturan di bawahnya. Ketetapan MPR tidak dapat dipertahankan sebagai bagian dari peraturan perundang-Undangan di Indonesia karena sifatnya yang merupakan beschikking, bukan regeling. Sehingga di Ketetapan MPR RI tidak perlu lagi menjadi bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kata kunci: Peraturan Perundang-Undangan, TAP MPR. |