ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulPenegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Pada Kawasan Gunung Dako Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah |
| Nama: SULPIANI |
| Tahun: 2024 |
| Abstrak ABSTRAK SULPIANI (D10120308) Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Pada Kawasan Gunung Dako Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Dibimbing oleh Jubair dan Kartini Malarangan. Pertambangan emas tanpa ijin menjadi masalah krusial yang sering terjadi dibeberapa wilayah Indonesia salah satunya di Kabupaten Tolitoli lebih tepatnya di Kawasan Gunung Dako sekitar sungai Labanti Desa Janja Kecamatan Lampasio. Atas dasar itu, perumusan masalah yang penulis angkat ialah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pertambangan emas secara ilegal di kawasan Gunung Dako Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah? Kedua, Faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum penambangan emas secara ilegal di Kawasan Gunung Dako Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis empiris. yakni memperoleh informasi secara langsung dilapangan sebagai sumber data primer dengan melakukan wawancara secara langsung di Dinas Kehutanan UPT KPH Gunung Dako dan Pengadilan Negeri Tolitoli dan dibantu dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal pada Kawasan Gunung Dako Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah yaitu aparat UPT KPH Gunung Dako melakukan upaya preventif salah satunya penyuluhan kepada masyarakat larangan tambang ilegal dan represif yaitu penegakan hukum yang berjalan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan samapi dengan pengadilan dan kemudian pelaku diberikan sanksi sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta faktor penghambatnya adalah ada oknum tertentu yang pro terhadap pelaku, pengrusakan jalan, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Kata kunci : Penegakan Hukum, Tambang Ilegal, KPH |