JudulANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TELEPHONE SELULER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN |
Nama: I KOMANG SUPANTRI |
Tahun: 2023 |
Abstrak Saat dilakukan perjanjian jual beli, pihak penjual atau pelaku usaha memberikan jaminan atau garansi kepada konsumen untuk menjamin bahwa produk tersebut sesuai atau tidak cacat. Dalam pelaksanaan Garansi Produk di Indonesia, masih terdapat peredaran ponsel rekondisi bergaransi toko. Salah satu yang marak dijual di pasar adalah ponsel rekondisi atau ponsel bekas yang dirakit sebagai produk baru yang dijual dengan garansi toko. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli telephone seluler menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui akibat hukumnya apabila pelaku usaha tidak memberikan garansi terhadap pembeli telephone seluler. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Telephone Seluler Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu Perlindungan Hukum Preventif, diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, baik dari hak dan kewajiban konsumen, serta terdapat pula aturan yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa, yaitu pemberian ganti rugi berupa perbaikan, pengembalian barang dengan ditukarkan produknya dan ada juga pengembalian uang. Akibat Hukumnya Apabila Pelaku Usaha Tidak Memberikan Garansi Terhadap Pembeli Telephone Seluler yaitu pemberian ganti rugi, selain ganti rugi hal itu dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini di karenakan pelaku usaha tidak memenuhi syarat objektif dalam syarat sahnya perjanjian, yang mana pelaku usaha tidak memberikan garansi atau jaminan kepada konsumen. Yang mana garansi ini termasuk juga dalam objek yang harus dipenuhi dalam perjanjian jual beli. |