ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLIKASI HUKUM POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Kasus Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017) |
| Nama: RITA BASONGGO |
| Tahun: 2023 |
| Abstrak Rita Basonggo, D 101 19 032, Implikasi Hukum Terhadap Politik Uang (MoneyPolitic) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017) Pembimbing I: Dr. Imran SH.,MH. Pembimbing II: Mohammad Safrin SH., MH. Pembuktian pelanggaran administrasi politik uang yang bersifat TSM sangat sulit dibuktikan hal ini dikarenakan bersifat komulatif (semua unsur harus dipenuhi agar dapat dijatuhi sanksi). Dalam penanganan pelanggaran administrasi TSM, perumusan konsep dari TSM harus mempunyai kepastian agar tidak membuka ruang sehingga terjadi penafsiran yang berbeda antara lembaga penegak pada pelaksanaan Pilkada. Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya perbedaan penafsiran berkaitan dengan unsur Terstruktur oleh Bawaslu Provinsi Sulawesih Tengah sehingga pada putusan akhir Bawaslu memutusakan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 tidak terbukti melakukan pelanggaran politik uang yang bersifat TSM dikarenakan salah saru unsur tidak terbukti yaitu unsur terstruktur, walaupun terdapat saksi serta fakta temuan dalam persidangan terkait keterlibatan seorang ASN dalam pembuatan KK dan pengumpulan KTP. Penelitian ini juga menyarankan agar melakukan perubahan dalam konstruksi norma yang mengatur pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif di dalam UU Pilkada dengan menggunakan unsur alternatif–kumulatif, dengan ketentuan pembuktian secara alternatif dilakukan terhadap perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya terbukti secara masif. Kata Kunci: implikasii hukum, politik uang, Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), pilkada, Bawaslu |