ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Putusan Perkara Nomor 504/Pid.Sus/2021/PN Pal) |
| Nama: SEPTIAN RIFALDY |
| Tahun: 2026 |
| Abstrak SEPTIAN RIFALDY, D 101 18 812, Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara (Putusan Perkara Nomor 504/Pid.Sus/2021/PN Pal), Pembimbing 1: Syachdin Pembimbing 2: Kamal Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui; (1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terhadapTindakPidanaMineral dan Batubara dalam Putusan Perkara Nomor 504/Pid.Sus/2021/PN Pal? (2) Bagaimana penerapan sanksi pidana untuk mencapai keadilan berdasarkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologisdalam Putusan Perkara Nomor 504/Pid.Sus/2021/PN Pal?. Tipe penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. jadi dalam penelitian ini data di peroleh dari penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa kasus pertambangan ilegal seharusnya lebih cermat dan komprehensif dengan memperhatikan faktor-faktor pemberat, seperti keberulangan tindak pidana dan motif ekonomi yang jelas. Ketiadaan analisis yang mendalam terhadap aspek ini dapat mengurangi efek jera serta membuka peluang bagi pelaku lain untuk melakukan kejahatan serupa. Oleh karena itu, peningkatan kecermatan dalam pertimbangan hakim sangat diperlukan agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan aspek yuridis, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif serta berdampak preventif bagimasyarakat luas. Penerapan sanksi pidana dalam Putusan Perkara Nomor 504/Pid.Sus/2021/PN Pal belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari sisi yuridis, hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana dalam peraturan perundangundangan, yang berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum. Secara filosofis, putusan ini belum memenuhi prinsip keadilan karena hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan dampak lingkungan dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Dari aspek sosiologis, lemahnya sanksi pidana dalam perkara ini dapatmenjadi preseden buruk bagi masyarakat, mendorong tindakan serupa, serta mengancam keberlanjutan kawasan hutan lindung Lore Lindu yang memiliki nilai ekologis tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemidanaan yang lebih tegas untuk memastikan efek jera dan perlindungan hukum yang optimal. Kata Kunci: Hukum, Tindak Pidana, Pertambangan |