ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Studi Kasus Pada Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II) |
| Nama: ANDRI ANI |
| Tahun: 2022 |
| Abstrak ABSTRAK ANDRI ANI, D10118803, Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Kasus Pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II), Pembimbing I: Ridwan Tahir, Pembimbing II: Harun Nyak Itam Abu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana BKSDA dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yaitu hasil dari pengumpulan data dan wawancara serta informasi bersama pihak BKSDA dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap perdagangan satwa yang dilindungi ada beberapa cara untuk mengatasinya yaitu dengan penegakan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif dapat berupa pelaksanaan pengamatan dan melakukan patroli terhadap para pedagang, sedangkan represif dilakukan dengan cara penangkapan dan penyitaan terhadap satwa jenis burung yang dilindungi. Namun proses ini belum terlaksana secara optimal, serta masih adanya hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tidak pidana perdagangan satwa oleh PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti ketidaktahuan masyarakat mengenai jenis burung yang dilindungi apa saja yang sudah terdaftar dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi, dan adanya oknum yang membocorkan tentang rencana pengrebekan yang dilakukan oleh pihak Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga menghambat dalam melakukan penegakan hukum. KATA KUNCI: Perdagangan Satwa, BKSDA, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum dan Kehutanan |