Perpustakaan
DESKRIPSI DATA LENGKAP
JudulANALISA HUKUM TERHADAP LARANGAN PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Nama: RAYHAN RAYMIZARD
Tahun: 2025
Abstrak
ABSTRAK Rayhan Raymizard, D101 18 295, Analisa Hukum Terhadap Larangan Pencantuman Klasula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen, Pembimbing Dr. Muhammad Ikbal, SE, MH dan Marini Citra Dewi, S.H.,M.H Perkembangan teknologi informasi dan pertumbuhan ekonomi digital telah mendorong pelaku usaha untuk menggunakan perjanjian baku dalam transaksi dengan konsumen. Salah satu ketentuan yang sering dicantumkan secara sepihak dalam perjanjian tersebut adalah klausula eksonerasi, yaitu klausula yang membatasi atau menghapuskan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang mungkin dialami konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi yang dapat merugikan konsumen dan mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila dirugikan akibat pencantuman klausula tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi yang dicantumkan tanpa negosiasi dan secara sepihak oleh pelaku usaha dapat dinyatakan tidak sah apabila bertentangan dengan prinsip keadilan, itikad baik, dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 dan 1339 KUHPerdata serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang dirugikan berhak menempuh upaya hukum melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan negeri untuk menuntut ganti rugi dan pembatalan klausula yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat terhadap praktik pencantuman klausula eksonerasi dan peningkatan literasi hukum bagi konsumen. Kata Kunci: Yuridis Normatif, Klausula Eksonerasi, Perlindungan Konsumen, Perjanjian Baku.

Sign In to Perpus

Don't have an account? Sign Up