ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulANALISIS HUKUM TERHADAP RANGKAP JABATAN MENTERI DALAM PARTAI POLITIK |
| Nama: MUHAMMAD FADLI |
| Tahun: 2025 |
| Abstrak Muhammad Fadli D 101 18 276, Analisis Hukum Terhadap Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik, Tahun 2025, Pembimbing I: Prof. Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.H., Pembimbing II: Dr. Abdurrahim Arief, S.H., M.H., Penelitian ini membahas mengenai rangkap jabatan Menteri dalam partai politik dalam sistem presidensial di Indonesia. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yakni 1. Apakah pengangkatan pengurus partai politik menjadi menteri sejalan dengan spirit sistem pemerintahan presidensial?2. Apa implikasi hukum dari praktik rangkap jabatan menteri yang dijabat oleh ketua partai politik?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan mengkaji atau menganalisis data yang berupa data primer dan data sekunder. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa rangkap jabatan menteri dalam partai politik tidak bersesuaian dengan makna pemisahan kekuasaan sebagai pilar sistem pemerintahan presidensial. Selain itu rangkap jabatan menteri dalam partai politik juga berimplikasi pada penerapan etika pemerintahan dan berpotensi pada penyalahgunaan kekuasaan. Rangkap jabatan menteri dalam partai politik adalah persoalan yang kompleks sehingga diperlukan adanya kepastian hukum mengenai pelarangan rangkap jabatan Menteri dalam partai politik. Kata Kunci: Rangkap jabatan, Menteri, Sistem Presidensial, Etika Pemerintahan |