ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulPERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 330/Pid.B/2014/PN.PL) |
| Nama: VENI ADELINA SIMANJUNTAK |
| Tahun: 2023 |
| Abstrak ABSTRAK Veni Adelina Simanjuntak, D 101 18 012, Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Putusan Nomor: 330/Pid.B/2014/PN.PL), Pembimbing I : H. Amiruddin Hanafi, Pembimbing II : Syachdin Fokus penelitian ini adalah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah yang kasusnya kian meningkat yang harus memerlukan penerapan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ada serta memberikan efek jera terhadap pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap tindak penyerobotan tanah dan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyerobotan tanah. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan mengkaji data berdasarkan dengan data primer dan data sekunder. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana penyerobotan tanah telah memenuhi unsur-unsur pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberikan sehingga terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dan diancam 3 (tiga) bulan penjara. Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana penyerobotan tanah yang dalam kasus ini pelaku telah dinyatakan bersalah akan tetapi pertimbangan hakim dalam memberikan lamanya waktu pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diluar dari ketentuan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang seharusnya hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana tidak hanya mengedepankan keringanan bagi terdakwa tetapi harus memperhatikan para korban yang juga mendapatkan dampak negatif sehingga terdakwa harus mendapatkan hukuman yang maksimal. Dikarenakan pengaturan Undang-Undang tentang penyerobotan tanah di Indonesia perlu pembaharuan sehingga bisa mengurangi tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan penyerobotan tanah. Sehingga dengan demikian Putusan Majelis Hakim yang berisikan pemidanaan belum tepat. Kata Kunci : Penerapan Sanksi, Penyerobotan Tanah, Pertimbangan Hakim |