ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulKAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN PUPUK ILEGAL DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PALU (Studi Putusan Perkara Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Pal) |
| Nama: MUHAMMAD SEPTIAWAN |
| Tahun: 2022 |
| Abstrak ABSTRAK Muhammad Septiawan (D 101 17 387) Judul: Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pupuk Illegal di kawasan Pengadilan Negeri Palu ( Studi Putusan Perkara Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Pal) Dibawah bimbingan: Hamdan Hi. Rampadio, selaku Pembimbing I dan Titie Yustisia Lestari , selaku Pembimbing II Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana peredaran pupuk illegal dalam putusan nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Pal dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Pal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan pidana terhadap tindak pidana pupuk illegal dalam putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Pal.2) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Pal. data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan menganalisis perkara Tindak Pidana Peredaran pupuk illegal (Studi Putusan Perkara Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Pal).Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil sebagai berikut 1) Penerapan pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum yaitu 6 tahun pidana penjara menjadi 3 bulan pidana penjara yang menurut penulis kurang tepat karena dampak yang di timbulkan juga besar dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana peredaran pupuk illegal. 2) Adapun dasar pertimbangan Hakim yuridis dan non yurudis dalam memutuskan perkara ini kurang tepat karena dalam menjatuhkan putusan keringanan bagi terdakwa lebih mengarah ke pertimbangan non yuridis. Menurut penulis hukuman terdakwa seharusnya lebih berat dan tuntutan pasal tambahan karena terdakwa juga melanggar undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan juga undang-undang no 20 tahun 2014 tentang standarisasi penilaian kesesuaian. Kata Kunci: Penerapan Pidana, Peredaran,Pupuk illegal, Pengadilan Negeri palu |