ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulTINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN SIRRI ( STUDI TENTANG KASUS MACHICA MOCHTAR ) |
| Nama: KARTIKA JAMALUDDIN |
| Tahun: 2021 |
| Abstrak Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Sirri ( Studi Tentang Kasus Machica Mochtar ), Pembimbing : H. Muh.Rusliayyub SH.M.H Permasalahan yang akan dikaji dalam karya Ilmiah inia dalah (1) Bagaimana kedudukan hak mewaris anak hasil dari perkawinan Sirri sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?, (2) Bagaimana kedudukan hak mewaris anak dari hasil perkawinan Sirri menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yaitu dengan mengkaji ulang Undang-Undang terkait kedudukan hak mewaris anak hasil dari perkawinan Sirri setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “anak yang dilahirkan di luar Perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu pengetahuan dan teknologi dan/alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayah biologisnya. Kata kunci :Hak Waris Anak, Perkawinan Sirri, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 |