ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus Di Kota Palu) |
| Nama: MOHAMAD IBNU ICHSAN |
| Tahun: 2023 |
| Abstrak ABSTRAK Mohamad Ibnu Ichsan, D101 16 768, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Kasus di Kota Palu), Pembimbing : Benny Diktus Yusman. Pemilihan Umum (Pemilu) pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rakyat dalam wacana negara demokrasi menjadi titik sentral karena pada hakikatnya. demokrasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palu.2) Bagaimanakah hambatan yang dialami Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palu dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu. Sementara tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palu dan untuk mengetahui hambatan yang dialami Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palu dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :1)Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palu telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun belum maksimal. 2) Hambatan yang dialami Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palu dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu adalah tidak kooperatifnya masyarakat, sering terjadi perbedaan tafsir atas norma dari gakkumdu dan alat bukti serta saksi yang kurang. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemilu |