JudulTINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pal) |
Nama: ADHI PURNA BUDI |
Tahun: 2023 |
Abstrak Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematik (sistematic crime) dan meluas (wide crime) ke seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. korupsi yang meluas dan sistematis ini merupakan pelanggaran hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Adapun yang menjadi rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa tindak pidana korupsi dana desa pada Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PN Pal. (2) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa pada Putusa Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan pada perkara tindak pidana korupsi No. 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal didasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa. Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek non hukum yakni sebelum menjatuhkan hukuman yang layak bagi terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Kemudian Majelis Hakim memiliki tugas yang berat karena keputusan berada sepenuhnya di tangan hakim dalam mengadili perkara harus seobyektif mungkin agar masingmasing pihak tidak meraskan ketidakadilan yang mengacu pada kurangnya kepercayaan masyarakat dalam penyelesaian perkara yang mereka hadapi. Seperti saksi pancahayat monsangi; (bendahara) harus dilakukan penyidikan Kembali terkait keterkaitannya dengan perkara ini |