ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulSENGKETA LAHAN MASYARAKAT DENGAN PERUSAHAAN PT.IMIP ( INDONESIA MOROWALI INDUSTRIAL PARK) DALAM WILAYAH KABUPATEN MOROWALI |
| Nama: ENDANG ASHARI |
| Tahun: 2022 |
| Abstrak ABSTRAK SENGKETA LAHAN MASYARAKAT DENGAN PERUSAHAAN PT.IMIP DALAM WILAYAH KABUPATEN MOROWALI ENDANG ASHARI / D 101 15 290 PEMBIMBING: Dr. Ahmad Aswar Rowa, S.H.,M.H. Salah satu kekayaan alam atau sumber daya alam yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia adalah tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan mendayagunakan tanah. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah. Munculnya sengketa hukum adalah berawal dari keberatan dari tuntunan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Kantor Pertanahan Dalam Rangka Menyelesaikan Sengketa tanah secara mediasi di Kantor Badan Pertanahan Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam sengketa pertanahan. Apa kendala dalam pelaksanaan Mediasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang penyelesaian sengketa tanah secara mediasi di Kantor Pertanahan . Dari hasil penelitian bahwa sebagai mediator, Kantor Pertanahan Kota Medan mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan mengatur pengungkapan emosi. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh BPN perlu dilandasi dengan kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kurangnya penerapan sanksi perundang-undangan tersebut sangat berpengaruh terhadap perlindungan hukum pemilik hak atas tanah dan masyarakat pada umumnya, oleh karena dengan mengacu pada konsep teori kriminalisasi khususnya yang terkait dengan tujuan hukum perdata dimaksudkan bahwa setiap undang-undang perdata bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan masyarakat beserta anggota-anggotanya. Kata Kunci : Sengketa Lahan Melalui Mediasi |