ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulTANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP FAKIR MISKIN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH |
| Nama: ASAGAP |
| Tahun: 2021 |
| Abstrak ABSTRAK ASAGAP, D 101 14 687, Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Fakir Miskin Dalam Bidang Pendidikan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Pembimbing Dr. Mujahidah, S.H., M.H. Penelitian ini bertujuan memberikan informasi tentang kinerja pemerintah Kota Palu dalam memenuhi tanggung jawab pemerintah terhadap fakir miskin dalam bidang pendidikan dan memberikan jalan keluar atas kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kota Palu dalam memenuhi tanggung jawab terhadap fakir miskin dalam bidang pendidikan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Berdasarkan pembahasan dan hasil, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Tanggung Jawab Pemerintah bagi fakir miskin dalam bidang pendidikan di Kota Palu yaitu dengan kehadiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM- Mandiri Perkotaan) dan Program Kelaurga Harapan (PKH). Bahwa dengan Program-program ini dipandang dapat meminimalisir Fakir miskin dalam bidang pendidikan, bentuk tanggaung jawab dinas sosial adalah dengan memfasilsitasi keluarga, memberikan modal kecil. Dinas sosial dan BKM membina keluarga miskin, meningkatkan kesejahteraanya dan memberikan pelatihan-pelatihan yakni pendidikan informal. Itu yang merupakan bentuk tanggang jawab dinas sosial dan pemerintah Kota Palu. (2) Kendala terhadap pemenuhan tanggung jawab pemerintah terhadap fakir miskin dalam bidang pendidikan Kota Palu ini adalah Pendamping dan Operator PKH dan PNMP MP belum berfungsi secara tepat dan optimal, koordinasi antar lembaga / instansi terkait juga harusnya terlaksana dengan maksimal serta pengalokasian anggaran atau dana dukungan operasional yang perlu tercukupi dan tersedia. Kata Kunci : Tanggung jawab, Pemerintah, Fakir Miskin, Pendidikan. |