JudulOPTIMALISASI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2016 OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TERKAIT PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH |
Nama: MUHAMMAD ANIF MAKBUL |
Tahun: 2022 |
Abstrak OPTIMALISASI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 64 TAHUN 2016 OLEH PEMDA KOTA PALU TERKAIT PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA PALU (DALAM KAJIAN HUKUM TATA NEGARA) Muhammad Anif Makbul / D 101 14 612 Pembimbing I: Dr. Muja’hidah, SH., MH Pembimbing II: Isman Bruaharja. SH., M.SC Abstrak Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Apakah Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Telah Optimal Dilaksanakan Di Kota Palu?. 2) Kendala Apakah Yang Dihadapi Dan Upaya Penanganan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Pusat?. Tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui dan menelusuri pelaksanaan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan di Kota Palu. Untuk Mengetahui Kendala Apakah Yang Dihadapi Dan Upaya Penanganan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Pusat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Pelaksanan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Palu belum terlaksana secara optimal terutama dari segi izin, belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016. Pemerintah Kota Palu dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berupaya melaksanakan Pelayanan Publik yang transparan dan akuntabel serta efisien dan berharap agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasil guna. Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan perizinan dan untuk mempermudah pengurusan izin serta memangkas jalur pengurusan izin, DPMPTSP Kota Palu telah meluncurkan aplikasi e-SIGA, yaitu singkatan dari elektronik sistem informasi pengendalian dan pelayanan perizinan. Ada bebarapa kendala yang ditemukan yang dapat mempengaruhi lama waktu penerbitan dokumen IMB. Contohnya adalah, berkas administrasi yang diajukan oleh pemohon belum lengkap atau tidak sesuai dengan syarat yang diberikan oleh PTSP. Kata Kunci: Pelaksanaan Peraturan Pemerintah; Pembangunan Perumahan Masyarakat. |