JudulIMPLIKASI SANKSI TERHADAP KASUS PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN WARGA NEGARA ASING DI SULAWESI TENGAH (Studi Kasus Putusan Nomor : 239 / PID.B / 2012 / PN. Pal) |
Nama: AHMAD MUHAJIR |
Tahun: 2020 |
Abstrak Ahmad Muhajir/D 101 12 459, “Implikasi Sanksi Terhadap Kasus Penyalahgunaan Visa Kunjungan Warga Negara Asing Di Sulawesi Tengah (Studi Kasus Putusan Nomor : 239 / PID.B / 2012 / PN. Pal”, dibimbing oleh Ridwan Tahir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana Warga Negara Asing Berdasarkan Putusan Nomor : 239 / PID.B / 2012 / PN. Pal dan implikasi sengaja memberikan data yang tidak sah atau tidak benar untuk memperoleh dokumen serta mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi sehubungan dengan implementasi sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan tenaga kerja asing. Terdakwa adalah warga Negara asing bernama Weerasekera Don Alvin Onore alias Muhammad Ali Malik. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian sebagaimana dalam Putusan Nomor : 239 / PID.B / 2012 / PN. Pal dimana hakim telah menjatuhkan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun denda sebesar lima ratus juta rupiah. Putusan hakim tersebut didasarkan dengan menimbang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana keimigrasian, yaitu faktor sanksi yang di berikan dimana Sanksi pidana dalam Pasal 126 Undang-Undang Keimigrasian masih rendah. Secara umum dibagi dua yaitu Kendala pada faktor internal, jumlah pegawai yang kurang, yaitu terbatasnya jumlah pegawai imigrasi dibandingkan dengan luas wilayah kerjanya dan Kendala eksternal yaitu orangnya sulit untuk dilacak keberadaan dan instansinya yang mempersulit untuk di awasi, seperti, perusahaan memback-up tenaga kerja asing. Kata Kunci : Implikasi, Sanksi, Pidana. |