ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulANALISIS PENGELOLAAN ASET SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPRD) PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016 |
| Nama: MOHAMMAD RIZAL ZULKIRAM |
| Tahun: 2020 |
| Abstrak ABSTRAK Mohammad Rizal Zulkiram C 302 15 009, dengan judul “Analasisis Pengelolaan Aset Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (Dprd) Provinsi Sulawesi Tengah Dan Dinas Koperasi, Usahakecil Dan Menengah Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016”. Dibimbing oleh H. Mohammad Iqbal B., dan Fadli Moh. Saleh. Tujuan penelitian ini ialah (1) Untuk menganalisis pengelolaan Aset Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; (2) Untuk mengetahui hambatan dan permasalahan dalam pengelolaan aset pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan jumlah informan yang dilibatkan sebanyak 10 orang. Selain itu, dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui kegiatan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dengan metode analisis kualitatif dengan beberapa langkah. Dari hasil penelitian peneliti diketahui bahwa: 1) pengelolaan Aset Tetap/ Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi tengah dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti dalam melakukan proses kerja inventarisasi barang milik daerah; dan 2) beberapa kendala atau faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan siklus pengelolaan barang milik daerah adalah sistem pengendalian internal yang berjalan maksimal, hal ini dilihat dari minimya koordinasi di internal satuan kerja perangkat daerah antara penyusunan laporan keuangan dan pengurus barang selaku penanggung jawab barang milik daerah, struktur birokrasi masih dirasakan menjadi kendala terutama terkait dengan pembagian tugas yang jelas antara pengelola barang OPD dengan pengelola keuangan OPD, dan faktor penilaian aset yang mana karena masih terdapat barang yang sangat sulit untuk dinilai, disamping itu penilai juga memerlukan sertifikasi untuk menilai suatu aset. Kata Kunci: Pengelolaan, Aset. |