ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulANALISIS FISCAL STRESS KABUPATEN DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016-2020 |
| Nama: NUR HIDAYAT |
| Tahun: 2022 |
| Abstrak Fiscal Stress merupakan tekanan anggaran yang terjadi karena terbatasnya penerimaan anggaran pendapatan asli daerah kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kemandirian di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi Fiscal Stress dan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Fiscal Stress di Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020. Penelitian ini berasal dari data sekunder yang didapatkan dari situs Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat dan situs-situs yang menyediakan data-data keuangan daerah. Analisis data menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan kondisi Fiscal Stress pada seluruh Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat masih mengalami Fiscal Stress yang tinggi dan belum terjadi perubahan pada penurunan Fiscal Stress yang signifikan. Secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Fiscal Stress di Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020. Variabel Kinerja Keuangan Daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Fiscal Stress di Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat. Variabel Belanja Modal memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Fiscal Stress di Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020. Sedangkan variabel PE memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Fiscal Stress di Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020. Secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kinerja Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Fiscal Stress di Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020. Fiscal Stress yang terjadi hampir disemua daerah dikarenakan sumber pendapatan pajak potensial daerah di ambil oleh Pemerintah pusat. Dan Fiscal Stress tidak akan hilang pada semua daerah kecuali di Provinsi DKI Jakarta karena pajak potensial tersebut diambil oleh Pemerintah pusat. |