ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulKOMUNIKASI PUBLIK OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PROGRAM PENERIMAAN DAN VERIFIKASI LAPORAN (PVL) ON THE SPOT |
| Nama: SELVIANA |
| Tahun: 2024 |
| Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses komunikasi publik yang dilakukan oleh ombudsman perwakilan Provinsi Sulawesi tengah dalam program penerimaan dan verifikasi laporan On The Spot. Penelitian ini bersifat dekriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai teknik memperoleh data yang menggunakan teknik pengumpulan data yakni, observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi dengan empat orang informan yang dipilih melalui teknik Purposive Sampling.Landasan teori yang digunakan adalah teori dari Patton tentang proses komunikasi publik yang melibatkan 10 elemen komunikasi publik (stimuli, speaker, message, channel, audience, context, effect, feedback, noice, intra audience communication). Hasil penelitian adalah proses komunikasi publik yang dilakukan oleh ombudsman terbagi menjadi dua yaitu, proses komunikasi publik secara langsung (OTS) dan proses komunikasi publik menggunakan media online. Proses komunikasi publik secara langsung (OTS) terdiri dari : 1) Anggota PVL sebagai speaker, 2) Informasi yang disampaikan ombudsman, 3) Pemicu respon masyarakat agar aktif beinteraksi, 4) Komunikasi dilakukan secara langsung, 5) Identifikasi masyarakat sebagai target sasaran, 6) Setting lokasi kegiatan PVL OTS, 7) Adanya dampak yang ditimbulkan , 8) Umpan balik yang diberikan masyarakat, 9) Gangguan fisik dan teknis, 10) Penerimaan dan verifikasi laporan. Sedangkan proses komunikasi publik menggunakan media online terdiri dari : 1) Pemilihan platform yang tepat, 2) Penetapan tujuan komunikasi, 3) Penyusuna konten yang relevan, informatif dan menarik, 4) Konsultasi dan pelaporan online. Keasistenan PVL merupakan keasistenan yang bertugas menerima laporan langsung dari masyarakat sedangkan PVL OTS merupakan program dari keasistenan PVL yang artinya ombudsman datang langsung ke wilayah/daerah untuk mengedukasi dan mempermudah masyarakat dalam melakukan konsultasi serta pelaporan. |