| JudulPENGELOLAAN DANA DESA MARANTALE, KECAMATAN SINIU, KABUPATEN PARIGI MOUTONG, TAHUN 2024 |
| Nama: DINI ABD MAJID |
| Tahun: 2026 |
| Abstrak Dini Abd Majid, Nomor Stambuk B 401 21 141, Judul : “ Pengelolaan Dana Desa Marantale Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong” di Bimbing langsung Oleh Bapak Nurhannis sebagai Pembimbing I dan Bapak Irwansyah Kamindang sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Marantale, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong pada tahun anggaran 2024. Fokus kajian diarahkan pada penerapan empat fungsi manajemen menurut teori George R. Terry, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai tata kelola anggaran desa yang mencapai total Rp1.044.055.044,00 pada tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan adanya dinamika yang beragam pada keempat indikator manajemen yang diteliti. Pada tahap perencanaan, ditemukan adanya upaya positif untuk mematuhi regulasi formal melalui Musyawarah Dusun (Musdus), namun secara substantif terjadi sentralisasi perencanaan yang didominasi oleh Kepala Desa, sehingga Musyawarah Desa (Musdes) cenderung hanya menjadi formalitas. Dalam aspek pengorganisasian, meskipun struktur pelaksana (TPK) telah dibentuk, terdapat indikasi kuat sentralisasi kewenangan pada perangkat desa yang menghambat pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, fungsi penggerakan (actuating) berhasil mencapai output fisik pembangunan namun terkendala oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana, dan fungsi pengawasan telah memenuhi aspek akuntabilitas internal serta transparansi publik melalui pemasangan baliho anggaran. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa Marantale belum mencapai efektivitas maksimal karena kelemahan mendasar pada prinsip partisipatif di tahap awal perencanaan. Dominasi elit desa dalam penentuan program telah memicu sikap apatis masyarakat terhadap proses pembangunan desa. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa kepatuhan administratif semata tidak cukup tanpa adanya penggerakan prinsip good governance yang sejati, serta merekomendasikan penguatan kedaulatan Musdes untuk memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi secara substantif demi kesejahteraan kolektif desa. KataKunci:Perencanaan;pengorganisasian;pengawasan;penggerakan;pengelolaan dana desa |