ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulSTUDI STREET LEVEL BUREAUCRACY DALAM PEMUNGUTAN SUARA (TPS) VI DESA PELAWA KABUPATEN PARIGI MOUTONG |
| Nama: KHAIRIYAH PUTIA |
| Tahun: 2025 |
| Abstrak Khairiyah Putia, Nomor Stambuk B 401 21 083, Judul: “Studi Street Level Bureaucracy Dalam Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) VI Desa Pelawa Kabupaten Parigi Moutong” di bawah bimbingan bapak Isbon Pageno sebagai Pembimbing I dan bapak Sisrilnardi sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep Street Level Bureaucracy dijalankan oleh Pengawas TPS 6 Desa Pelawa. Pentingnya peran Pengawas TPS sebagai aktor kunci di garis depan pelaksanaan kebijakan pemilu, khususnya dalam memastikan prosedur berjalan sesuai aturan untuk menjaga legitimasi hasil pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Michael Lipsky tentang Street level Bureaucracy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi konsep street level bureaucracy oleh Pengawas TPS 6 Desa Pelawa masih menghadapi beberapa tantangan utama, yaitu kurangnya pemahaman teknis, keterbatasan pelatihan, dan pengaruh sosial-politik lokal. Pemahaman teknis yang kurang memadai menyebabkan pengawas kesulitan dalam mengambil keputusan yang tepat sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu, pelatihan yang diberikan kepada pengawas TPS dinilai belum maksimal sehingga tidak semua pengawas memahami subtansi pengawasan secara menyeluruh. Faktor sosial?politik lokal juga berpengaruh signifikan, di mana tekanan dari lingkungan sekitar atau aktor politik dapat memengaruhi independensi dan objektivitas pengawas dalam menjalankan tugasnya. Proses perekrutan yang berbasis jaringan sosial dan rekomendasi lokal juga berpotensi menimbulkan sikap partisan yang mengganggu netralitas pengawas. Semua faktor ini berimplikasi pada kinerja pengawas TPS yang berdampak pada kualitas pengawasan dan persepsi publik terhadap integritas pemilu di tingkat bawah. Temuan kasus pelanggaran, yaitu adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun tetap memberikan suara, menegaskan pentingnya pengawasan yang cermat untuk mencegah terjadinya PSU. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas dan integritas Pengawas TPS guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemilu di tingkat akar rumput. Kata Kunci: Street Level Bureaucracy, Pengawas TPS, Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pengawasan Pemilu, Pemilu |