ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulPERAN ELIT INFORMAL DALAM MERESPON KEBIJAKAN PERTAMBANGAN BATUAN GALIAN C DI KELURAHAN WATUSAMPU KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU |
| Nama: HUSNUL HATIMA |
| Tahun: 2025 |
| Abstrak HUSNUL HATIMA Dengan Stambuk B40121067 Mengangkat Judul Penelitian ”Peran Elit Informal Dalam Merespon Kebijakan Pertambangan Batuan Galian C di Kelurahan Watusampu Kecamatan Ulujadi Kota Palu” di bawah bimbingan Bapak Muh Nawawi sebagai dosen pembimbing pertama dan Bapak Yunus sebagai dosen pembimbing kedua. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana elit informal berperan dalam merespon kebijakan pertambangan batuan galian C di Kelurahan Watusampu. Selain itu, penelitian ini menganalisis Peran interaksi antara elit informal, masyarakat, pemerintah, dan perusahaan tambang. Fokus utama penelitian ini adalah memahami pengaruh peran kognitif, moral, dan ekspresif elit informal terhadap implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Metodologi yang diterapkan menggunakan pendekatan kualitatif dengan kelurahanin deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan utama, meliputi tokoh adat, tokoh agama, perwakilan pemerintah, dan kelompok masyarakat terdampak. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah dan laporan kegiatan tambang untuk melengkapi analisis. Teori elit Suzanne Keller (1995) digunakan sebagai kerangka analisis utama yang mencakup dimensi kognitif, moral, dan ekspresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elit informal memegang peran strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah serta kegiatan perusahaan tambang. Namun, keterbatasan legitimasi formal dalam struktur kebijakan daerah menjadi tantangan signifikan yang menghambat optimalisasi peran mereka. Meskipun memiliki pengaruh sosial yang besar, ketiadaan regulasi yang mengatur posisi mereka dalam sistem pengambilan keputusan formal turut menjadi kendala. Oleh karena itu, rekomendasi penelitian ini mencakup perlunya kebijakan yang lebih inklusif serta penyusunan regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Surat Keputusan (SK) untuk memperkuat legitimasi peran elit informal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pertambangan yang lebih partisipatif dan berkeadilan. Selain itu, studi ini juga memberi wawasan bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak sosial dan lingkungan terkait dampak dari aktivitas pertambangan. Kata Kunci: elit informal, kebijakan pertambangan, kognitif, moral, ekspresif |