JudulPENERAPAN ELEKTRONIK GOVERNMENT SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN PADA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH |
Nama: WAHYU ALAM |
Tahun: 2024 |
Abstrak ABSTRAK Wahyu Alam Stambuk B401 20 184, Penerapan Elektronik Government Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawian Berbasis Online di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, di Bimbing oleh Dr. Asrifai, S.Ip,M.Si (Ketua) dan Ibu Rusmawaty Bte rusdin ,S.Sos.,MA (Anggota). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Elektonik government dalam Sistem Aplikasi SAPK di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi tengah mengacu pada pengukuran Penerapan Elektronik Government menurut Rianto dan lestari. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan maksud untuk memperoleh gambaran secara kontekstual dan memahami secara mendalam dari proses penerapan Sistem Pelayanan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian di Kantor BKD Provinsi Sulawesi tengah. Belum Efektif. Dengan model penilaian Penerapan dari Rianto Dan Letari sebagai alat analisis. Terdapat lima kriteria penilaian yang belum terpenuhi dalam penerapannya yaitu : (1) Hardware,Point ini belum terpenuhi karena pada instansi tersebut jumlah pegawai yang mampu mengoperasikan Sistem aplikasi pengelolaan kepegawaian (SAPK) dengan teknologi yang tersedia masih terbatas, sehingga pada mula penerapan Elektronik Government ini pada program SAPK ini sejak Tahun 2013 sampai dengan saat ini pegawai BKD masih kurang beradaptasi (2) Software, kemampuan pegawai BKD mengelolah data-data pegawai belum up to date sekalipun ada pernyataan dari informan telah melakukan sosialisasi tentang Sistem ini. (3) Data dan Info, Data yang dihasilkan BKD dalam menjalankan system Administrasi Pelayanan kepegawaian yang berbasis online ini masih belum sesuai harapan karena informasi yang dihasilkan dari pengelolaan data kepegawaian belum akurat dan relevan. (4) Komunikasi, pada tahun tahun awal penerapan SAPK belum optimal karena kendala komunikasi berbagai pihak yang bersangkutan antara pihak BKD dan para PNS di setiap (5) Sikap Para Pelaksana, Respon para pengguna dari penerapan SAPK di BKD Provinsi Sulawesi tengah penerapan SAPK ini belum terealisasikan dengan baik di berbagai bidang yang ada di BKD provinsi Sulawesi Tengah. Kata Kunci : Hardware,Software,Human Resource,Data dan Info,Struktuk Organisasi,Komunikasi,Sikap Para Pelaksana |