ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| Judul FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA PADA PELAKSANAAN PUNGUTAN PENGGUNAAN JALAN DESA DI DESA LABUAN KECAMATAN LABUAN KABUPATEN DONGGALA |
| Nama: SEPTIADINI |
| Tahun: 2025 |
| Abstrak ABSTRAK Septiandini, Stambuk B 401 20 095, Dengan Judul Skripsi “Formulasi Kebijakan Pemerintah Desa pada Pelaksanaan Pungutan Penggunaan Jalan Desa di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala"” Di Bawah bimbingan Oleh Bapak M. Nur Alamsyah Sebagai Pembimbing I dan Ibu Rusmawaty BTE Rusdin Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan pungutan penggunaan jalan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengadopsi teori Winarno, yang mencakup empat tahap: perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan tahap penetapan kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan pungutan penggunaan jalan Desa Labuan Induk belum berjalan dengan maksimal dilihat dari teori Budi Winarno yang terdapat 4 aspek.apek pertama dilihat dari aspek perumusan masalah bahwa di dalam prosesnya mampu untuk menangani masalah pengadaan anggaran PAD di Desa Labuan, sedangkan dari aspek agenda kebijakan dilihat dari proses perumsan Peraturan Desa Nomor.6 Tahun 2023 Tentang pungutan jalan Desa seperti belum dilakukan musyawarah bersama dengan masyarakat Desa secara luas sehingga kurangnya aspirasi dari masyarakat, dari aspek pemilihan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah, dari belum tersedianya alternatif dengan baik hal ini mengakibatkan proses perumusan perdes hanya terfokus pada pendapatan asli desa, pada aspek penetapan kebijakan juga belum dikatakan maksimal karena sampai saat ini Peraturan Desa No. 6 Tahun 2023 Tentang pungutan desa belum di tetapkan atau di sahkan. Dari proses ini juga memperlihatkan adanya dinamika dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan serupa di desa-desa lain serta kontribusi pada literatur kebijakan publik di tingkat Desa. Kata Kunci: Formulasi kebijakan, pungutan jalan Desa |