ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI DESA JONO OGE KECAMATAN SIRENJA KABUPATEN DONGGALA |
| Nama: SAKIYA |
| Tahun: 2026 |
| Abstrak Nama: Sakiya, Nomor Stambuk: B40120038, Skripsi: Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Desa Jono Oge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Dibimbing Oleh Mahfuzat 1, Pembimbing II Angga pradana Pembimbing. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perdes penertiban hewan ternak di Desa Jono Oge. Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif dan dasar penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis data adalah data condensation (kondensasi data), data display (penyajian data) dan data drawing and verifying conclusions (menggambar dan memverifikasi kesimpulan). Teori yang digunakan adalah teori dari G. Edward III 1980 yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan keseluruhan variabel penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi Penertiban Hewan Ternak di Desa Jono Oge, peneliti menggunakan teori G. Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yaitu bahwa implementasi kebijakan penertiban hewan ternak belum berjalan dengan baik dan efektif sesuai isi dan tujuan yang diharapkan dari peraturan yang ada. Berdasarkan hasil pertanyaan yang diajukan kepada informan masih banyaknya kendala yaitu seperti informasi yang dilaksanakan hanya sebatas sosialisasi, Sumberdaya seperti anggaran dan sarana prasarana yang masih kurang. Disposisi seperti sikap pemerintah desa yang belum tegas pelaksanaan penertiban hewan ternak. Struktur birokrasi, tidak adanya standard operasional prosedur sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan penertiban hewan ternak serta belum dikenakan sanksi bagi masyarakat yang melanggar isi kebijakan. Kata kunci: Implementasi, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi |