JudulPERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP DAMPAK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP DALAM MENINGKATKAN KESEHJATRAAN MASYARAKAT DI DESA LERO TATARI KECAMATAN SINDUE |
Nama: ABDUL RAZAK |
Tahun: 2024 |
Abstrak ABSTRAK Abdul Razak, B40119207 Peran Pemerintah Desa Terhadap Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Dalam Meningkatkan Kesehjateraan Masyarakat Di Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala di Bimbing Oleh Dr Hartawan, M.Si dan Sisrinaldi, S.IP.,M.A Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa Terhadap Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Dalam Meningkatkan Kesehjateraan Masyarakat Desa Lero Tatari. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif sedangkan Dasar penelitian yang diganakan adalah deskriptif yaitu pendekatan terhadap fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi obyek penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian kalimat bermakna. Adpun data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis Milles Saldana 2014. Sedangkan penentuan informan menggunakan Purposive. Teori yang digunakan menurut Muhadan Labolo dalam Ryaas Rasyid 2010 yaitu Peran sebagai Peran pemerintah sebagai fasilitator, Regulator, Dinamisator, Katalisator. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa peran Pemerintah Desa terhadap pembangunan dalam meningkatkan kesehjateraan masyarakat belum optimal dilihat dari peran fasilitator atau sebagai perpanjangan tangan masyarakat memanfaatkan peluang kerja dalam pembangunan pltu yang dilaksanakan oleh wika masih masih rendah dimana pemerintah melakukan peranya hanya sebatas membuatkan kelengkapan administrasi dan rekomendasi terhadap sebagian kecil masyarakat dari 1.696 orang jumlah penduduk yang terdiri anak-anak dan lansia berjumlah 845 orang sementara masyrakat yang berproduktif berjumlah 851 orang orang adapun yang sudah bekerja di pltu sejumlah 57 orang sementara laki-laki yang belum bekerja atau berstatus pengangguran sekitar 794 orang masyarakat yang kehilangan pekerjaan padahal kita ketahui bersama sudah ada komunikasi yang dibangun oleh pt wika dan Pemerintah Desa. Sedangkan peran Pemerintah Desa sebagai regulator belum optmal disebabkan belum adanya kesepakatan berupa regulasi yang manjadi dasar masyarakat untuk dapat memanfaatkan peluang kerja dari pembangunan pltu oleh wika. Sedangkan dari aspek peran pemerintah sebagai dinamisator belum optimal dimana tidak adanya gerakan Pemerintah melihat masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat dampak dari pembangunan Pltu. Peran pemerintah sebagai katalisator juga belum optimal dimana sulitanya masyarakat menyampaikan aspirasi atau keluhan serta tidak berjalanya Bpd sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Kata Kunci : Pemerintah, Peran Pemerintah, Pemberdayaan, Kesehajteraan. |