ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN NUNUKAN |
| Nama: MOHAMMAD ASHAR |
| Tahun: 2023 |
| Abstrak Mohammad Ashar No. Stambuk B 401 18 267 Pembimbing utama bapak Asrifai dan pembimbing pedamping bapak Syamsul Bahri dengan judul Skripsi “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Nunukan”. Dimana dalam penelitian ini ingin mengatahui bagaimanakah Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Nunukan. Masalah pelanggaran administrasi dokumen kependudukan seperti status kewarganegaran ganda memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Indonesia dan Identity Card (IC) Malaysia antara lain, masih banyak masyarakat yang memiliki Identity Card (IC) Malaysia, sosialisasi tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak optimal dilakukan, tidak tertibnya mengenai asas-asas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, belum adanya pemahaman masyarakat akan dampak dan resiko negatif dari berkewarganegaraan ganda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Teori yang digunakan teori Implementasi dari George C. Edward III, terdiri dari aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Biokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai teknik analisis data menggunakan teknik dari Miles dan Huberman. Penelitian ini menggunakan implementasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum berjalan dengan optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang larangan menggunakan kewarganegaraan ganda. Serta penyampaian informasi yang kurang dan mekanisme penyampaian yang tidak dipahami masyarakat. Saran dari peneliti iyalah perlu di optimalkan kembali sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga yang terkait. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kewarganegaraan, Masyarakat Perbatasan |