ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulImplementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pantai Bontolan Di Kabupaten Banggai Laut |
| Nama: FEBRIANTO. H SAHE |
| Tahun: 2024 |
| Abstrak Febrianto H. Sahe, Nomor Stambuk B401 17 055, Judul Skripsi : “Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pantai Bontolan Di Kabupaten Banggai Laut” di bawah bimbingan bapak Nurhannis sebagai Pembimbing I dan bapak Harianto A. Lamading sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek iWisata Pantai Bontolan di Kabupaten Banggai Laut. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III mengemukakan empat faktor yakni : “(Komunikasi), (Sumber Daya), (Disposisi iatau Sikap Pelaksana), (Struktur Birokrasi). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (obsevasi, wawancara, dokumentasi). Tehnik keabsahan data dilakukan dengan triagulasi sumber informan yang di dapatkan di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pantai Bontolan di Kabupaten Banggai Laut belum dapat di katakan berhasil, terlihat dari masih kurangnya sumber daya dalam mewujudkan kebijakan pengembangan objek wisata pantai bontolan, kemudian kurangnya ketegasan pemerintah dalam hal kebijakan dalam pengembagan kawasan objek wisata pantai bontolan mengakibatkan lemahnya kebijakan yang sedang di implementasikan serta sulitnya menentukan kualitas maupun kuantitas yang di perlukan untuk melaksanakan kebijakan. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pantai Bontolan Di Kabupaten Banggai Laut masih belum berjalan dengan optimal di sebabkan masih ada beberapa faktor yang terdapat pada teori Edward III dalam proses implementasi kebijakan pengembangan objek wisata yang belum sepenuhnya mendukung proses implementasi kebijakan tersebut. Kata Kunci : Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi Atau Sikap Pelaksana ; Struktur Birokrasi. |