JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA ( STUDI KASUS BNN KABUPATEN DONGGALA) |
Nama: NASRIADIN |
Tahun: 2020 |
Abstrak ABSTRAK NASRIADI, Stambuk B 401 16 210, Judul : Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala. Dibimbing oleh Bapak Dr. Nurhannis, M.Si sebagai pembimbing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala. Pada penelitian ini menggunakan teori dari G Edward III. Tipe penelitian ini adalah kualitatif serta teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala belum berjalan secara optimal.Hal ini dikarenakan dalam segi komunikasi, sosialisasi yang dilakukan belum menyentuh seluruh kalangan masyarakat Donggala karena belum adanya sosialisasi yang dilakukan kepada anak-anak remaja putus sekolah. Kemudian dari segi sumber daya pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala masih sangat terbatas karena masih kurangnya staf yang memadai dan serta belum adanya staf dokter, masih kurangnya anggaran yang dimiliki BNN Kabupaten Donggala untuk melakukan pemberantasan pengguna dan pengedar gelap narkoba. Kemudian dari segi disposisi, kurangnya pemahaman mengenai penyuluhan dan pelaksanaan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Kemudian yang terakhir dari segi Birokrasi, belum adanya aparat kepolisian yang mengisi seksi pemberantasan. Sehingga masih lambatnya penanganan korban pengguna dan pengedar narkoba karena apabila akan melakukan penangkapan masih harus menghubungi aparat kepolisian setempat, sementara itu untuk penanganan korban narkoba, membutuhkan waktu cukup lama untuk memutuskan apakah korban tersebut harus direhabilitasi atau tidak, karena belum adanya fasilitas atau sarana dan pra sarana rehabilitasi. Kata Kunci : Komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. |