ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN OBJEK WISATA (DI DESA MALANGGA KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI) |
| Nama: INDRA RISKIAWAN |
| Tahun: 2019 |
| Abstrak Indra Riskiawan No. Stanbuk B 401 16 088 , Dosen Pembimbing Bapak Dr. Darwis, M.Si Dengan Judul Skripsi “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Objek Wisata Di Desa Malangga Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimna implementasi kebijakan pengembangan kawasan objek wisata yang ada di desa malangga. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah ataeori George Edward III yakni ada empat aspek yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif dan Dasar Penelitian Kualitatif. Informan yang dipilih adalah Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli, Sekertaris Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli, Kepala Bagian Destinasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toloitoli, Kepala Desa Malangga, Sekertaris Desa Malangga, Masyarakat Sekitar Sekaligus Pengelola Objek Wisata Desa Malangga. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi pustaka, Studi Lapanagan dengan tehnik Observasi, Wawancara dan Pengumpulan Data dan Penariakan Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Objek Wisata di Desa Malangga Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli sudah dapat dikatakan cukup berhasil sesuai dengan teori George Edward III yaitu 1). Komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan para pelaksana kebijakan sudah cukup baik walaupun tidak semua warga masyarakat memperoleh kejelasan yang sama dengan yang di dapatkan oleh para pelaksana kebijakan terkait dengan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah. 2). Sumberdaya para pelaksana kebijakan belum memadai untuk mengelola potensi-potensi keoariwisataan yang ada. 3). Disposisi atau sikap para pelaksa sudah baik, dalam artian pengetahuan dan pemahaman tentang petunjuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kesadaran didalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang di tetapkan. 4). Struktur Birokrasi para pelaksana kebijakan sudah baik pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut sudah mengacu SOP dan RIPPDA, Sehingga tida ada lagi kekeliruan dalam pelaksaaan pengembangan kawasan objek wisata. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengembangan Kawasan Objek Wisata. |