ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA PALU DALAM PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DI KELURAHAN BALAROA |
| Nama: Juniarto |
| Tahun: 2019 |
| Abstrak ABSTRAK Juniarto 2019, Implementasi Kebijakan Badan Peanggulangan Daerah (BPBD) Kota Palu Dalam Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Di Kelurahan Balaroa, di bawah bimbingan : Nurhannis Kota Palu merupakan daerah yang berpotensi tinggi akan bencana gempa bumi di Indonesia. Kondisi yang dihadapi Kota Palu tentunya harus disikapi secara cepat dan serius oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah setempat sehingga tidak menimbulkan kerugian. Menyikapi UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Kota Palu, telah mengeluarkan kebijakan, di antaranya Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan kebijakan penanggulangan bencana dan juga menganalisa implementasi kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi pada BPBD Kota Palu khususnya tugas dan fungsi sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan tipe studi kasus deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dengan teknik pemilihan informan (porposive sampling). Unit analisis dalam penelitian adalah BPBD Kota Palu dengan mengambil lokus kecamatan Balaroa. Hasil penelitian dapat digambarkan bahwa kebijakan penanggulangan bencana di Kota Palu dengan dikeluarkannya Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, belum sesuai harapan. Dalam implementasi kebijakan tersebut dalam khususnya tugas dan fungsi, bahwa komunikasi yang dilakukan BPBD dengan instansi lain masih rendah dan juga kepada masyarakat Kelurahan Balaroa. Sumber daya manusia yang dimiliki BPBD juga rendah baik dari kuantitas maupun kualitas serta sumber daya fisik yang kurang memadai. Hal tersebut dipengaruhi oleh financial, di mana rendahnya anggara yang diperoleh BPBD dalam menjalankan kebijakan. Kata Kunci: komunikasi, sumber daya ,disposisi, struktur birokrasi, gempa bumi, penanggulangan bencana, implementasi kebijakan, BPBD Kota Palu |