JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TOAYA KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH (STUDI PELAKSANAAN PROGRAM KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA) |
Nama: ARI WIRA SAKTI |
Tahun: 2020 |
Abstrak ABSTRAK ARI WIRA SAKTI, B 401 15 075, dengan judul Skripsi “Implementasi kebijakan pembedayaan masyarakat (Studi Pelaksanaan Program Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) ) di Desa Toaya, Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala”. Dibimbing oleh HASBULLAH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai Implementasi kebijakan pembedayaan masyarakat di Desa Toaya, Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala terkait peran Kader Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi kebijakan pembedayaan masyarakat (Studi Pelaksanaan Program Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) ) di Desa Toaya, Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala yang diukur dengan beberapa indikator yaitu, Indikator komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Toaya dilihat dari kejelasan komunikasi serta konsistensi pesan yang sudah cukup baik namun dalam intensitas sosialisasi masih kurang terlaksana. Indikator sumberdaya belum maksimal dilihat dari sumberdaya manusianya yang skill atau keahlian Kader pemberdayaan masyarakat yang masih rendah serta sumber daya alamnya yang dilihat berdasarkan situasi dan kondisi lingkungan yang masih belum memadai. Dalam indikator disposisi masih tidak maksimal dapat dilihat dari, keterlibatan aktor pelaksana yang kurang intens, jenis pemberdayaan yang kurang sesuai, kurang kompotennya aktor pelaksana. Sedangkan, dalam indikator Struktur Birokrasi yaitu struktur pelaksanaan program yang fokus pada prosedur kerja dan koordinasi belum maksimal dimana dalam tahapan pelaksanaannya belum sesuai dengan prosedur kerja dan masi kurangnya koordinasi sehingga dalam pelaksanaannya belum diimplementasikan dengan baik. Kata Kunci: Komunikasi, Sumber Daya Disposisi, Struktur Birokrasi |