JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN KONFLIK DI KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL LORE LINDU DI DESA KATU KECAMATAN LORE TENGAH KABUPATEN POSO |
Nama: Arifudin |
Tahun: 2019 |
Abstrak ABSTRAK Arifudin, Stambuk B 401 15 046, Mengenai “Implementasi Kebijakan Penyelesaian Konflik di Dalam Kawasan Konservasi Taman Nasional Lore Lindu di Desa Katu Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso” di bimbing oleh Andi Pasinringi (Konsultan I) dan Syamsul Bahri (Konsultan II). Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyelesaian Konflik di Dalam Kawasan Konservasi Taman Nasional Lore Lindu di Desa Katu. Teori teori yang digunakan adalah, Van Meter dan VanHorn menjelaskan, bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu;(1) Standar dan sasaran kebijakan, (2) Sumber daya, (3) Karakteristik organisasi pelaksana, (4) Sikap para pelaksana, (5) Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dan (6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Tipe penelitian ini adalah Deskriptif, adapun jumlah informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 2 orang, sementara teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui kegiatan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Penyelesaian konflik di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu di Desa Katu, dikatakan belum berjalan dengan baik dan optimal karena dipengaruhi oleh beberapa foktor yaitu: Pertama, Sumber daya yang ada di masyarakat masih minimnya SDM. Kedua, karakter organisasi pelaksana penyelenggara kegiatan, yang tidak disiplin serta tidak adanya pengawasan, hal ini dapat dilihat ketika program dan kegiatan pelaksanan tidak terealisasikan. Ketiga, sikap para pelaksana, yang tidak ada transparansi kedapa masyarakat mengenai pengelolaan kawasan TNLL. Keempat, lingkungan sosial, ekonomi dan politik, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kedapa masyarakat memiliki dampak besar karena dapat mematikan disektor lingkungan sosial masyarakat seperti, masyarakat akan dipindahkan ke wilayah lain, disektor ekonomi masyarakat tidak memiliki akses berupa jalan lintas daerah (ditutup) untuk menjual hasil panen mereka, dan disektor politik, yaitu munimnya SDM yang menjadi masalahnya. Kelima, dampak dari gempa bumi yang telah menimpah Provinsi Sulawesi Tengah mengakibatkan terbengkalnya program kegiatan peresmian pengakuan atas hak wilayah kelola masyarakat di Desa Katu. Kata Kunci :Implementasi Kebijakan Penyelesaian Konflik di Dalam Kawasan Konservasi Taman Nasional Lore Lindu di Desa Katu. |