ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulTANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HUNIAN TETAP YANG LAYAK BAGI KORBAN LIKUIFAKSI PASCA BENCANA |
| Nama: NURSIAH MOH. YUNUS |
| Tahun: 2025 |
| Abstrak Nursiah Moh. Yunus, B10323032, Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Hunian Tetap Yang Layak Bagi Korban Likuifaksi Pasca Bencana, Sutarman Yodo (Promotor), Syamsuddin Baco (Ko-Promotor), Lembang Palipadang (Ko-Promotor ) Penelitian ini berfokus pada analisis peran dan tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana likuifaksi di Kota Palu dan Kabupaten Sigi pasca gempa tahun 2018. Indonesia sebagai negara rawan bencana memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak atas tempat tinggal yang layak bagi warganya sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan instrumen hak asasi manusia internasional.Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris-normatif (socio-legal research) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan serta implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum penanggulangan bencana di Indonesia telah memiliki dasar yang kuat, masih terdapat disharmonisasi antara UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, yang menghambat efektivitas pelaksanaan program Huntap. Implementasi program Huntap di Sulawesi Tengah menunjukkan capaian kuantitatif yang baik, namun secara kualitatif masih terdapat kesenjangan terhadap standar hak asasi manusia, terutama terkait kepastian hukum kepemilikan lahan, akses infrastruktur, dan kesesuaian lokasi dengan zonasi risiko bencana.Penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak hanya berhenti pada penyediaan hunian fisik, tetapi juga mencakup pemenuhan aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan keberlanjutan hidup masyarakat. Diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pembentukan kebijakan daerah khusus dalam penanganan bencana likuifaksi. Penelitian ini memberikan kontribusi baru melalui konsep “tanggung jawab progresif pemerintah” yang menekankan pentingnya kesinambungan pemulihan korban bencana berbasis hak asasi manusia. Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah, Hunian Tetap Layak, Likuifaksi, Pasca Bencana, Hak Asasi Manusia. |